Ada Vaksin Covid-19 Berbayar dan Gratis, Pemerintah Diminta Transparan

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi IX DPR Netty Prasetiyani menanggapi pernyataan pemerintah yang berencana untuk tidak menggratiskan vaksin Covid-19 secara total.

Menurut dia, pemerintah perlu menjelaskan apa pun terkait vaksin ke masyarakat. Hal ini diperlukan agar jangan sampai ada dugaan pemerintah menganggap memiliki otoritas dalam pengadaan vaksin dan mengabaikan partisipasi masyarakat.

"Pemerintah harus secara jelas, clear, dan transparan kepada publik mengapa ada vaksin program dan vaksin mandiri. Ada yang gratis dan ada yang berbayar," kata Netty saat dihubungi Kompas.com, Senin (14/12/2020).

Baca juga: Epidemiolog: Untuk Kondisi Pandemi di Indonesia, Vaksin Covid-19 Sebaiknya Digratiskan Dulu

Ia melanjutkan, tak hanya soal vaksin program dan vaksin mandiri, pemerintah juga harus menjelaskan mengenai harga beli vaksin hingga harga per dosis yang akan dipungut dari masyarakat.

Selain itu, ia juga menyoroti agar pemerintah memperhatikan keamanan dan kapan program vaksinasi akan dilakukan.

Netty berpendapat, diperlukan komunikasi yang jelas berkaitan dengan pandemi Covid-19 termasuk dalam pengadaan vaksin.

"Pemerintah perlu belajar dari banyak pengalaman semasa pandemi. Jika komunikasi buruk, kurang tepat, dan tidak sinkron, akhirnya malah menimbulkan kegaduhan publik. Alih-alih menurunkan kurva pandemi, justru muncul public distrust terhadap pemerintah karena kesimpangsiuran vaksin," ucap dia.

Baca juga: Pemerintah Belum Tetapkan Harga Vaksin, Masyarakat Diminta Tunggu Pengumuman

Oleh karena itu, ia menilai bahwa terkait pengadaan vaksin, semua bergantung pada bagaimana marketing policy dari pemerintah.

Di samping itu, menurut dia pemerintah juga perlu memastikan tidak boleh terjadi sengkarut data.

"Warga yang seharusnya masuk katagori mandiri mendapat gratis, sementara yang perlu dibantu malah tidak memperoleh haknya. Persoalan data menjadi masalah klasik di negeri ini," ucapnya.

Selain itu, kata dia, jika nantinya ada vaksinasi massal, pelaksanaannya harus menjunjung tinggi asas keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.

Baca juga: Dubes RI untuk UEA: Yakin dengan Vaksin Covid-19, Insya Allah Sehat dan Kembali Normal

Ia menilai bahwa setiap warga berhak atas pelayanan kesehatan. Oleh sebab itu, Netty mendorong agar aplikasi satu data vaksin dapat disiapkan dengan baik oleh Kementerian Kesehatan dan Kementerian Komunikasi dan Informatika.

"Harus memastikan seluruh rakyat terdata dengan baik sehingga tidak ada satu pun warga yang tertinggal," kata dia.

Shutterstock/Chinnapong Ilustrasi vaksin, vaksin virus corona, vaksin Covid-19

Sebelumnya, Juru Bicara Vaksinasi Covid-19 Siti Nadia Tarmizi mengatakan pemerintah memang berencana untuk tidak menggratiskan vaksin Covid-19 secara total.

Ia menyebutkan, jika vaksin digratiskan secara total, maka anggaran negara akan membengkak.

Sebab, selain vaksin, pemerintah juga perlu menyiapkan dana untuk layanan rumah sakit, alat pelindung diri (APD), hingga bantuan sosial masyarakat.

"Sementara kan pertumbuhan ekonomi kita minus," kata Nadia, Minggu (13/12/2020).

Baca juga: Soal Vaksin Covid-19 Berbayar, Begini Penjelasan Pemerintah

Sehingga, lanjut dia, hanya kalangan tertentu yang akan divaksinasi cuma-cuma seperti tenaga kesehatan, pemberi pelayanan publik dan kelompok rentan.

Selain itu, masyarakat yang kesulitan secara sosial dan ekonomi termasuk dalam kelompok rentan juga akan divaksinasi.

Kendati demikian, Nadia mengatakan proporsi penerima vaksin program dan mandiri tengah disusun ulang pemerintah.

Semula, pemerintah merencanakan dari total sasaran 107 juta penerima, 30 persen merupakan penerima vaksin program atau gratis, dan 70 persen penerima vaksin mandiri atau berbayar.