Klaim Satgas, Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia Lebih Rendah Dibandingkan Global

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 Doni Monardo mengklaim, angka kasus aktif Covid-19 di Indonesia saat ini lebih rendah dari kasus aktif global.

"Kasus aktif di Indonesia saat ini berada pada posisi 14,46 persen atau selisih 14,07 persen lebih kecil dari kasus aktif global yang berada pada angka 28,53 persen," kata Doni dalam konferensi pers online bertajuk "Tindak Lanjut Kedatangan Vaksin Covid-19" Senin (7/12/2020).

Sementara itu, lanjut dia, untuk laju angka kesembuhan pasien Covid-19 di Indonesia mencapai 82,45 persen.

Menurut pemaparannya, angka ini lebih tinggi 13,27 persen dari angka kesembuhan global yaitu 69,18 persen.

Baca juga: Pengusaha Jakarta Lega Vaksin Covid-19 Tiba di Indonesia

"Akibat terjadinya lonjakan kasus di hampir semua negara di Eropa dan Amerika Serikat," ujarnya.

Doni berpendapat, prestasi yang diraih Indonesia dibandingkan kasus global, sebenarnya menurun.

Pasalnya, kata dia, angka kasus aktif naik 2,29 persen dalam satu bulan terakhir di Indonesia. Selain itu, angka kesembuhan juga diungkap Doni menurun 2,05 persen.

"Ini karena pasca libur panjang akhir Oktober dan juga adanya sejumlah aktivitas kerumunan yang diselenggarakan pada awal dan pertengahan November tanpa memperhatikan protokol kesehatan," terangnya.

Doni menekankan, kasus aktif yang naik dan angka kesembuhan turun itu disebabkan masyarakat yang masih tak bisa menjaga jarak.

Baca juga: Satgas Pastikan Distribusi Vaksin Covid-19 Akan Sesuai dengan Prosedur

Padahal, kata dia, Indonesia pada Desember akan melaksanakan beberapa agenda nasional yang berpotensi meningkatkan sejumlah kasus.

"Pertama adalah pelaksanaan Pilkada yang mana pada 9 Desember 2020. Selanjutnya dengan tahapan penghitungan dan rekapitulasi suara sampai proses penyelesaian sengketa di Mahkamah Konstitusi yang terjadwal hingga 26 Desember 2020," jelasnya.

Oleh karena itu, Doni mengajak semua pihak, khususnya para kepala daerah agar betul-betul menyelenggarakan Pilkada sesuai dengan peraturan yang telah dikeluarkan Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Ia juga menekankan, bagi daerah yang tidak mampu menyelenggarakan ketentuan tersebut, hendaknya ada upaya-upaya pencegahan sejak awal.

"Jangan sampai telah terjadi kerumunan baru dibubarkan. Oleh karena itu pendeteksian dengan seluruh perangkat yang ada, baik secara fisik, maupun visual dengan menggunakan teknologi diharapkan bisa membantu mengurangi terjadinya kerumunan. Dan dilakukan upaya pencegahan sebelum terjadi," harap Doni.