Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Survei LSI: 25 Persen Responden Toleran terhadap Praktik Suap dan Gratifikasi

Kompas.com - 06/12/2020, 20:04 WIB
Devina Halim,
Kristian Erdianto

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Hasil survei Lembaga Survei Indonesia (LSI) menunjukkan, ada 25 persen responden yang menilai praktik suap dan gratifikasi sebagai sesuatu yang wajar. Survei dilakukan terhadap 2.000 responden yang dipilih secara acak selama 29 November-3 Desember 2020.

“Ada 25 persen masyarakat pada Desember 2020 ini yang toleran terhadap praktik-praktik suap dan gratifikasi,” kata Direktur Eksekutif LSI Djayadi Hanan dalam konferensi pers secara daring, Minggu (6/12/2020).

Baca juga: Survei LSI: Masyarakat Melihat Korupsi Makin Parah

Sementara, sebanyak 67,9 persen responden tidak toleran terhadap praktik suap dan gratifikasi. Sisanya, sebesar 7 persen responden tidak tahu atau tidak menjawab.

Menilik hasil survei selama empat tahun belakangan, Djayadi menuturkan, jumlah responden yang toleran terhadap praktik suap dan gratifikasi tidak mengalami banyak perubahan.

Pada 2016, 30 persen responden menilai pemberian uang atau hadiah merupakan hal yang wajar.

Jumlahnya menurun pada 2017 menjadi 26 persen, kemudian meningkat menjadi 33,8 persen di 2019, hingga akhirnya menjadi 25 persen pada 2020.

“Secara mayoritas masyarakat kita, paling tidak di tingkatan persepsi, itu kurang atau tidak toleran terhadap suap dan gratifikasi, tapi yang toleran juga masih cukup banyak,” tuturnya.

Baca juga: Survei LSI: 39,6 Persen Responden Anggap Korupsi Meningkat dalam 2 Tahun Terakhir

Sementara, untuk persepsi publik terhadap kolusi dan nepotisme, hasil survei menunjukkan 65 persen responden berpendapat tindakan itu adalah hal yang negatif.

Rinciannya, 17 persen responden menganggapnya sebagai sebuah kejahatan dan 48 persen menganggap tindakan itu tidak etis.

Sementara, 31 persen responden menilai tindakan itu bukan hal yang negatif. Dari jumlah itu, 19 persen orang menilai kolusi dan nepotisme adalah tindakan normal.

Sisanya sebesar 12 persen responden menganggapnya sebagai tindakan yang perlu dilakukan untuk memperlancar proses.

“Di satu sisi ada peningkatan intoleransi terhadap kolusi dan nepotisme, tapi pada saat yang sama toleransi terhadap nepotisme dan kolusi juga tidak mengalami penurunan,” ucap dia.

Baca juga: Survei TII: Hanya 50 Persen Responden Menilai Kinerja KPK Cukup Baik

Adapun hasil survei bersumber dari dua survei nasional yang berbeda tetapi dilakukan dalam waktu bersamaan.

Masing-masing survei memiliki responden sebanyak 2.000 orang yang dipilih secara acak. Metode survei dilakukan lewat sambungan telepon.

Survei ini memiliki margin of error kurang lebih 2,2 persen dengan tingkat kepercayaan 95 persen.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Niat Gibran Ingin Konsultasi dengan Megawati soal Kabinet Dimentahkan PDI-P

Niat Gibran Ingin Konsultasi dengan Megawati soal Kabinet Dimentahkan PDI-P

Nasional
SBY Doakan dan Dukung Prabowo Sukses Jaga Keutuhan NKRI sampai Tegakkan Keadilan

SBY Doakan dan Dukung Prabowo Sukses Jaga Keutuhan NKRI sampai Tegakkan Keadilan

Nasional
'Presidential Club', 'Cancel Culture', dan Pengalaman Global

"Presidential Club", "Cancel Culture", dan Pengalaman Global

Nasional
Hari Ini, Hakim Agung Gazalba Saleh Mulai Diadili di Kasus Gratifikasi dan TPPU

Hari Ini, Hakim Agung Gazalba Saleh Mulai Diadili di Kasus Gratifikasi dan TPPU

Nasional
Respons Partai Pendukung Prabowo Usai Luhut Pesan Tak Bawa Orang 'Toxic' ke Dalam Pemerintahan

Respons Partai Pendukung Prabowo Usai Luhut Pesan Tak Bawa Orang "Toxic" ke Dalam Pemerintahan

Nasional
Bongkar Dugaan Pemerasan oleh SYL, KPK Hadirkan Pejabat Rumah Tangga Kementan

Bongkar Dugaan Pemerasan oleh SYL, KPK Hadirkan Pejabat Rumah Tangga Kementan

Nasional
Soal Maju Pilkada DKI 2024, Anies: Semua Panggilan Tugas Selalu Dipertimbangkan Serius

Soal Maju Pilkada DKI 2024, Anies: Semua Panggilan Tugas Selalu Dipertimbangkan Serius

Nasional
Kloter Pertama Jemaah Haji Indonesia Dijadwalkan Berangkat 12 Mei 2024

Kloter Pertama Jemaah Haji Indonesia Dijadwalkan Berangkat 12 Mei 2024

Nasional
Saat Jokowi Sebut Tak Masalah Minta Saran Terkait Kabinet Prabowo-Gibran...

Saat Jokowi Sebut Tak Masalah Minta Saran Terkait Kabinet Prabowo-Gibran...

Nasional
'Presidential Club' Ide Prabowo: Dianggap Cemerlang, tapi Diprediksi Sulit Satukan Jokowi-Megawati

"Presidential Club" Ide Prabowo: Dianggap Cemerlang, tapi Diprediksi Sulit Satukan Jokowi-Megawati

Nasional
[POPULER NASIONAL] Masinton Sebut Gibran Gimik | Projo Nilai PDI-P Baperan dan Tak Dewasa Berpolitik

[POPULER NASIONAL] Masinton Sebut Gibran Gimik | Projo Nilai PDI-P Baperan dan Tak Dewasa Berpolitik

Nasional
Tanggal 8 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 8 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
 PAN Nilai 'Presidential Club' Sulit Dihadiri Semua Mantan Presiden: Perlu Usaha

PAN Nilai "Presidential Club" Sulit Dihadiri Semua Mantan Presiden: Perlu Usaha

Nasional
Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati untuk Susun Kabinet, Politikus PDI-P: Itu Hak Prerogatif Pak Prabowo

Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati untuk Susun Kabinet, Politikus PDI-P: Itu Hak Prerogatif Pak Prabowo

Nasional
LPAI Harap Pemerintah Langsung Blokir 'Game Online' Bermuatan Kekerasan

LPAI Harap Pemerintah Langsung Blokir "Game Online" Bermuatan Kekerasan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com