Pandemi Kurangi Akses Publik Kenali Paslon Pilkada, KPU: Ini Tantangan Kualitas Demokrasi

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Pramono Ubaid Tanthowi mengatakan, kondisi pandemi Covid-19 mengurangi akses publik untuk mengetahui kandidat calon kepala daerah yang ingin dipilih.

Sebab, paslon didorong kampanye secara daring. Kalaupun ada kampanye tatap muka, maka ada pembatasan terkait protokol kesehatan.

"Terutama jika paslon tidak kreatif memanfaatkan teknologi informasi," kata Pramono dalam webinar bertajuk 'Pilkada Aman dan Bersih, Indonesia Maju' Senin (9/11/2020).

"Konsekuensinya itu akses publik untuk mendapatkan informasi tentang visi, misi program kandidat itu menjadi berkurang," sambungnya.

Baca juga: Kemendagri Harap Pandemi Covid-19 Tak Pengaruhi Partisipasi Pemilih Saat Pilkada

Menurutnya, itu menjadi salah satu tantangan yang mempengaruhi kualitas demokrasi dalam Pilkada 2020.

Tantangan selanjutnya adalah meningkatnya pemutusan hubungan kerja dan kemiskinan. Menurut Pramono, kondisi tersebut berpotensi meningkatkan politik uang.

"Penyalahgunaan bansos, uang atau sembako oleh petahana maupun penantang," ujarnya.

Kemudian kampanye secara daring atau melalui media sosial bisa menjadi lahan subur untuk pemberita tidak benar atau hoaks, fitnah dan sara.

Pembatasan sosial berskala besar (PSBB) juga berpotensi membuat pengawasan dan pemantauan publik melemah.

Baca juga: Ini Strategi yang Dilakukan KPU Jelang Pilkada di Tengah Pandemi Covid-19

Sementara tantangan terakhir adalah adanya kemungkinan terjadi penurunan partisipasi pemilih.

"Meskipun bisa juga meningkat," ucap Pramono.

Adapun Pilkada Serentak 2020 digelar di 270 wilayah, meliputi 9 provinsi, 224 kabupaten, dan 37 kota.

Masa kampanye berlangsung selama 71 hari, dimulai sejak 26 September dan berakhir 5 Desember 2020.

Sementara, hari pemungutan suara Pilkada rencananya akan dilaksanakan secara serentak pada 9 Desember.