Kemendagri Harap Pandemi Covid-19 Tak Pengaruhi Partisipasi Pemilih Saat Pilkada

Kompas.com - 09/11/2020, 14:12 WIB
Petugas kebersihan menyapi di dekat alat peraga kampanye (APK) yang terpasang di pohon dan tiang listrik di Makassar, Sulawesi Selatan, Rabu (14/10/2020). Pemasangan sejumlah APK tersebut melanggar aturan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Makassar melalui surat keputusan (SK) nomor 340/PL.02.4-kpt/7371/KPU-kot/IX/2020 tentang pemasangan APK pada Pilkada 2020. ANTARA FOTO/ARNAS PADDAPetugas kebersihan menyapi di dekat alat peraga kampanye (APK) yang terpasang di pohon dan tiang listrik di Makassar, Sulawesi Selatan, Rabu (14/10/2020). Pemasangan sejumlah APK tersebut melanggar aturan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Makassar melalui surat keputusan (SK) nomor 340/PL.02.4-kpt/7371/KPU-kot/IX/2020 tentang pemasangan APK pada Pilkada 2020.

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri ( Kemendagri) Muhammad Hudori berharap, partisipasi pemilih di Pilkada 2020 tetap menunjukkan angka positif, sekali pun saat ini dalam situasi pandemi Covid-19.

"Harapan kami partisipasi Pilkada di tahun 2020 harapannya semakin tahun semakin naik. Mudah-mudahan dengan adanya Covid tidak ada pengaruhnya mudah-mudahan," kata Hudori dalam sebuah diskusi daring, Senin (9/11/2020).

Hudori mengungkap, tingkat partisipasi pemilih memang kerap berubah-ubah pada setiap gelaran Pilkada. Saat Pilkada 2015, tingkat partisipasi pemilih mencapai 70 persen.

Pada Pilkada 2017, tingkat partisipasi pemilih naik menjadi 74,5 persen. Angka tersebut menurun menjadi 73,24 persen pada Pilkada 2018.

Baca juga: Ini Strategi yang Dilakukan KPU Jelang Pilkada di Tengah Pandemi Covid-19

Di pilkada tahun ini, pemerintah dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) menargetkan partisipasi pemilih sebesar 77,5 persen. Untuk mencapai target tersebut, kata Hudori, dibutuhkan sosialisasi yang masif.

"Harapan kami mudah-mudahan nanti bisa tercapai targetnya 77,5 persen. Tergantung makanya nanti sosialisasi yang penting terkait dengan Pilkada yang akan kita selenggarakan," kata dia.

Hudori menyebut, Pilkada 2020 justru seharusnya menjadi momentum untuk adu gagasan penanganan pandemi Covid-19 dan dampak sosial ekonominya. Diharapkan, gelaran ini dapat menjadi pemantik kebangkitan ekonomi.

"Harapannya di satu sisi kita bagaimana menggenjot dari sisi kesehatan, dari sisi yang lain bagaimana ini ekonomi kemudian bangkit," ujar Hudori.

Kendati demikian, Hudori mengingatkan agar seluruh pihak yang terlibat pilkada disiplin dalam menerapkan protokol kesehatan pencegahan Covid-19. Diharapkan, pilkada di tengah pandemi tak menyebabkan munculnya klaster baru Covid-19.

Baca juga: Ini 15 Hal Baru di TPS Saat Pelaksanaan Pilkada 2020

"Kita harus buktikan mudah-mudahan tanggal 9 (Desember) itu tidak ada klaster baru di Pilkada dan mudah-mudahan kalau kita jamin terus seperti ini saya kira dan harapan saya, saya optimis mudah-mudahan Pilkada ini berjalan aman dan lancar," kata dia.

Adapun Pilkada Serentak 2020 digelar di 270 wilayah di Indonesia, meliputi 9 provinsi, 224 kabupaten, dan 37 kota.

Masa kampanye berlangsung selama 71 hari, dimulai sejak 26 September dan berakhir 5 Desember 2020.

Sementara, hari pemungutan suara Pilkada rencananya akan dilaksanakan secara serentak pada 9 Desember.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Ditangkap KPK, Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah: Sama Sekali Tidak Tahu, Demi Allah

Ditangkap KPK, Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah: Sama Sekali Tidak Tahu, Demi Allah

Nasional
Kasus Korupsi Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah, KPK: Ada Tawar-Menawar Fee Proyek

Kasus Korupsi Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah, KPK: Ada Tawar-Menawar Fee Proyek

Nasional
Capai 1.329.074 Kasus, Pandemi Covid-19 di Tanah Air Belum Menurun

Capai 1.329.074 Kasus, Pandemi Covid-19 di Tanah Air Belum Menurun

Nasional
Nurdin Abdullah Peraih Penghargaan Anti-Korupsi Kena OTT, Ini Komentar Ketua KPK

Nurdin Abdullah Peraih Penghargaan Anti-Korupsi Kena OTT, Ini Komentar Ketua KPK

Nasional
Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah Diduga Terima Rp 5,4 Miliar dari Beberapa Kontraktor

Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah Diduga Terima Rp 5,4 Miliar dari Beberapa Kontraktor

Nasional
Ditetapkan Tersangka, Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah Punya Harta Kekayaan Rp 51,35 Miliar

Ditetapkan Tersangka, Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah Punya Harta Kekayaan Rp 51,35 Miliar

Nasional
Gubernur Nurdin Abdullah, Peraih Penghargaan Antikorupsi yang Jadi Tersangka Korupsi

Gubernur Nurdin Abdullah, Peraih Penghargaan Antikorupsi yang Jadi Tersangka Korupsi

Nasional
OTT Nurdin Abdullah, Tersangka Pemberi Suap Pernah Dapat 6 Proyek Infrastruktur

OTT Nurdin Abdullah, Tersangka Pemberi Suap Pernah Dapat 6 Proyek Infrastruktur

Nasional
KPK Sita Koper Berisi Rp 2 Miliar, Diduga untuk Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah

KPK Sita Koper Berisi Rp 2 Miliar, Diduga untuk Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah

Nasional
Begini Kronologi OTT KPK Terhadap Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah

Begini Kronologi OTT KPK Terhadap Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah

Nasional
Usai Ditetapkan Sebagai Tersangka, KPK Langsung Tahan Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah

Usai Ditetapkan Sebagai Tersangka, KPK Langsung Tahan Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah

Nasional
Ditetapkan Sebagai Tersangka, Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah Diamankan KPK di Rumah Dinasnya

Ditetapkan Sebagai Tersangka, Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah Diamankan KPK di Rumah Dinasnya

Nasional
KPK Tetapkan Gubernur Sulawesi Selatan Nurdin Abdullah Sebagai Tersangka Kasus Dugaan Suap Proyek Infrastruktur

KPK Tetapkan Gubernur Sulawesi Selatan Nurdin Abdullah Sebagai Tersangka Kasus Dugaan Suap Proyek Infrastruktur

Nasional
Said Aqil Siradj Usul Jokowi Instruksikan PNS hingga Pengusaha Keluarkan Zakat 2,5 Persen

Said Aqil Siradj Usul Jokowi Instruksikan PNS hingga Pengusaha Keluarkan Zakat 2,5 Persen

Nasional
Harlah NU Ke-98, Ketua Umum PBNU: Kami Bantu Sukseskan Penanganan Pandemi Covid-19

Harlah NU Ke-98, Ketua Umum PBNU: Kami Bantu Sukseskan Penanganan Pandemi Covid-19

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X