Kemendagri Harap Pandemi Covid-19 Tak Pengaruhi Partisipasi Pemilih Saat Pilkada

Kompas.com - 09/11/2020, 14:12 WIB
Petugas kebersihan menyapi di dekat alat peraga kampanye (APK) yang terpasang di pohon dan tiang listrik di Makassar, Sulawesi Selatan, Rabu (14/10/2020). Pemasangan sejumlah APK tersebut melanggar aturan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Makassar melalui surat keputusan (SK) nomor 340/PL.02.4-kpt/7371/KPU-kot/IX/2020 tentang pemasangan APK pada Pilkada 2020. ANTARA FOTO/ARNAS PADDAPetugas kebersihan menyapi di dekat alat peraga kampanye (APK) yang terpasang di pohon dan tiang listrik di Makassar, Sulawesi Selatan, Rabu (14/10/2020). Pemasangan sejumlah APK tersebut melanggar aturan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Makassar melalui surat keputusan (SK) nomor 340/PL.02.4-kpt/7371/KPU-kot/IX/2020 tentang pemasangan APK pada Pilkada 2020.

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Muhammad Hudori berharap, partisipasi pemilih di Pilkada 2020 tetap menunjukkan angka positif, sekali pun saat ini dalam situasi pandemi Covid-19.

"Harapan kami partisipasi Pilkada di tahun 2020 harapannya semakin tahun semakin naik. Mudah-mudahan dengan adanya Covid tidak ada pengaruhnya mudah-mudahan," kata Hudori dalam sebuah diskusi daring, Senin (9/11/2020).

Hudori mengungkap, tingkat partisipasi pemilih memang kerap berubah-ubah pada setiap gelaran Pilkada. Saat Pilkada 2015, tingkat partisipasi pemilih mencapai 70 persen.

Pada Pilkada 2017, tingkat partisipasi pemilih naik menjadi 74,5 persen. Angka tersebut menurun menjadi 73,24 persen pada Pilkada 2018.

Baca juga: Ini Strategi yang Dilakukan KPU Jelang Pilkada di Tengah Pandemi Covid-19

Di pilkada tahun ini, pemerintah dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) menargetkan partisipasi pemilih sebesar 77,5 persen. Untuk mencapai target tersebut, kata Hudori, dibutuhkan sosialisasi yang masif.

Terima kasih telah membaca Kompas.com.
Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Harapan kami mudah-mudahan nanti bisa tercapai targetnya 77,5 persen. Tergantung makanya nanti sosialisasi yang penting terkait dengan Pilkada yang akan kita selenggarakan," kata dia.

Hudori menyebut, Pilkada 2020 justru seharusnya menjadi momentum untuk adu gagasan penanganan pandemi Covid-19 dan dampak sosial ekonominya. Diharapkan, gelaran ini dapat menjadi pemantik kebangkitan ekonomi.

"Harapannya di satu sisi kita bagaimana menggenjot dari sisi kesehatan, dari sisi yang lain bagaimana ini ekonomi kemudian bangkit," ujar Hudori.

Kendati demikian, Hudori mengingatkan agar seluruh pihak yang terlibat pilkada disiplin dalam menerapkan protokol kesehatan pencegahan Covid-19. Diharapkan, pilkada di tengah pandemi tak menyebabkan munculnya klaster baru Covid-19.

Baca juga: Ini 15 Hal Baru di TPS Saat Pelaksanaan Pilkada 2020

"Kita harus buktikan mudah-mudahan tanggal 9 (Desember) itu tidak ada klaster baru di Pilkada dan mudah-mudahan kalau kita jamin terus seperti ini saya kira dan harapan saya, saya optimis mudah-mudahan Pilkada ini berjalan aman dan lancar," kata dia.

Adapun Pilkada Serentak 2020 digelar di 270 wilayah di Indonesia, meliputi 9 provinsi, 224 kabupaten, dan 37 kota.

Masa kampanye berlangsung selama 71 hari, dimulai sejak 26 September dan berakhir 5 Desember 2020.

Sementara, hari pemungutan suara Pilkada rencananya akan dilaksanakan secara serentak pada 9 Desember.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Ketua MUI Cholil Nafis Positif Covid-19

Ketua MUI Cholil Nafis Positif Covid-19

Nasional
Bahaya Varian Delta, Cepat Menyebar dengan Tingkat Keparahan Lebih hingga Serang Orang Usia Muda

Bahaya Varian Delta, Cepat Menyebar dengan Tingkat Keparahan Lebih hingga Serang Orang Usia Muda

Nasional
Lapor Covid-19: Tak Ada 'Sense of Crisis' Pemimpin, Kita seperti Perang Tanpa Panglima

Lapor Covid-19: Tak Ada "Sense of Crisis" Pemimpin, Kita seperti Perang Tanpa Panglima

Nasional
IAKMI: Rem, Gas, Rem Gas, Kebijakan Itu Hanya Menunda Bom Waktu

IAKMI: Rem, Gas, Rem Gas, Kebijakan Itu Hanya Menunda Bom Waktu

Nasional
Kemenkes: Sudah Ada 91 Juta Dosis Vaksin Covid-19 di Indonesia

Kemenkes: Sudah Ada 91 Juta Dosis Vaksin Covid-19 di Indonesia

Nasional
Vaksin Covid-19 Tahap ke-17 Sebanyak 10 Juta Dosis Sinovac Tiba di Indonesia

Vaksin Covid-19 Tahap ke-17 Sebanyak 10 Juta Dosis Sinovac Tiba di Indonesia

Nasional
PERSI Sebut Arus Pasien Non-Covid-19 di RS Terdampak Lonjakan Kasus Corona

PERSI Sebut Arus Pasien Non-Covid-19 di RS Terdampak Lonjakan Kasus Corona

Nasional
Kemesraan Mega-Prabowo Dinilai Sinyal Kuat Koalisi PDI-P Gerindra di 2024

Kemesraan Mega-Prabowo Dinilai Sinyal Kuat Koalisi PDI-P Gerindra di 2024

Nasional
Relawan: Jangan Dorong-dorong Jokowi untuk Jabat Presiden Tiga Periode

Relawan: Jangan Dorong-dorong Jokowi untuk Jabat Presiden Tiga Periode

Nasional
Lonjakan Kasus Covid-19 Dinilai akibat Inkonsistensi Pemerintah

Lonjakan Kasus Covid-19 Dinilai akibat Inkonsistensi Pemerintah

Nasional
PERSI: Rumah Sakit di Indonesia Kewalahan Terima Pasien Covid-19

PERSI: Rumah Sakit di Indonesia Kewalahan Terima Pasien Covid-19

Nasional
Pemerintah Diminta Ubah Sikap Tangani Pandemi Covid-19

Pemerintah Diminta Ubah Sikap Tangani Pandemi Covid-19

Nasional
Kepala BKN Ungkap Alasan Muncul Pertanyaan Pilih Pancasila atau Agama dalam TWK

Kepala BKN Ungkap Alasan Muncul Pertanyaan Pilih Pancasila atau Agama dalam TWK

Nasional
[POPULER NASIONAL] Varian Delta Banyak Menyerang Masyarakat Usia Muda | Hak Cuti Perseorangan ASN Sementara Ditiadakan

[POPULER NASIONAL] Varian Delta Banyak Menyerang Masyarakat Usia Muda | Hak Cuti Perseorangan ASN Sementara Ditiadakan

Nasional
Perjalanan Adelin Lis, Terpidana Pembalak Liar yang Sempat Tertangkap lalu Buron Lagi dengan Paspor Palsu

Perjalanan Adelin Lis, Terpidana Pembalak Liar yang Sempat Tertangkap lalu Buron Lagi dengan Paspor Palsu

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X