Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Sebaran 3.992 Kasus Baru Covid-19, DKI Tertinggi dengan Penambahan 1.398

Kompas.com - 04/10/2020, 16:41 WIB
Fitria Chusna Farisa,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah memperbaharui informasi terkait perkembangan kasus Covid-19 di Tanah Air pada Minggu (4/10/2020).

Berdasarkan data yang dibagikan Satuan Tugas Penanganan Covid-19 pada Minggu sore, tercatat ada 3.992 kasus baru virus corona.

Data tersebut terhitung sejak Sabtu (3/10/2020) pada pukul 12.00 WIB hingga Minggu hari ini pukul 12.00 WIB.

Baca juga: Mahfud: Covid-19 Tak Pilih Agama atau Partai Politik

Secara akumulatif, ada 303.498 kasus positif Covid-19 di Indonesia hingga saat ini.

Adapun jumlah penambahan ini didapatkan dari hasil pemeriksaan terhadap 36.743 spesimen dalam 24 jam terakhir.

Berdasarkan data tersebut, pasien baru yang terkonfirmasi positif Covid-19 tersebar di 33 provinsi.

Dari data itu, tercatat 5 provinsi dengan penambahan kasus baru tertinggi.

Kelima provinsi itu yakni DKI Jakarta (1.398 kasus baru), Jawa Tengah (314 kasus baru), Sumatera Barat (255 kasus baru), Jawa Timur (249 kasus baru), dan Jawa Barat (248 kasus baru).

Sementara itu, penularan Covid-19 secara keseluruhan hingga saat ini terjadi di 497 kabupaten/kota yang berada di 34 provinsi.

Kabar baiknya, per Minggu (4/10/2020) hari ini, terdapat 3.401 pasien yang telah dinyatakan sembuh dari Covid-19.

Dengan demikian, total pasien Covid-19 yang sembuh ada 228.453 orang.

Namun demikian, pasien Covid-19 yang meninggal dunia juga mengalami penambahan sebanyak 96 orang. Total ada 11.151 orang yang tutup usia akibat terkonfirmasi Covid-19.

Baca juga: 7 Bulan Pandemi, IDI Umumkan 130 Dokter Meninggal Dunia akibat Covid-19

Berikut data sebaran kasus baru Covid-19 di 32 provinsi periode 2-3 Oktober 2020:

1. DKI Jakarta: 1.398 kasus baru

2. Jawa Tengah: 314 kasus baru

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

“Presidential Club” Butuh Kedewasaan Para Mantan Presiden

“Presidential Club” Butuh Kedewasaan Para Mantan Presiden

Nasional
Prabowo Dinilai Bisa Bentuk 'Presidential Club', Tantangannya Ada di Megawati

Prabowo Dinilai Bisa Bentuk "Presidential Club", Tantangannya Ada di Megawati

Nasional
Bantah Bikin Partai Perubahan, Anies: Tidak Ada Rencana Bikin Ormas, apalagi Partai

Bantah Bikin Partai Perubahan, Anies: Tidak Ada Rencana Bikin Ormas, apalagi Partai

Nasional
Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Saya Enggak Paham Maksudnya

Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Saya Enggak Paham Maksudnya

Nasional
Jawaban Cak Imin soal Dukungan PKB untuk Anies Maju Pilkada

Jawaban Cak Imin soal Dukungan PKB untuk Anies Maju Pilkada

Nasional
[POPULER NASIONAL] Prabowo Ingin Bentuk 'Presidential Club' | PDI-P Sebut Jokowi Kader 'Mbalelo'

[POPULER NASIONAL] Prabowo Ingin Bentuk "Presidential Club" | PDI-P Sebut Jokowi Kader "Mbalelo"

Nasional
Kualitas Menteri Syahrul...

Kualitas Menteri Syahrul...

Nasional
Tanggal 6 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 6 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Prabowo Pertimbangkan Saran Luhut Jangan Bawa Orang 'Toxic' ke Pemerintahan

Prabowo Pertimbangkan Saran Luhut Jangan Bawa Orang "Toxic" ke Pemerintahan

Nasional
Berkunjung ke Aceh, Anies Sampaikan Salam dari Pimpinan Koalisi Perubahan

Berkunjung ke Aceh, Anies Sampaikan Salam dari Pimpinan Koalisi Perubahan

Nasional
Komnas KIPI: Kalau Saat Ini Ada Kasus TTS, Bukan karena Vaksin Covid-19

Komnas KIPI: Kalau Saat Ini Ada Kasus TTS, Bukan karena Vaksin Covid-19

Nasional
Jika Diduetkan, Anies-Ahok Diprediksi Bakal Menang Pilkada DKI Jakarta 2024

Jika Diduetkan, Anies-Ahok Diprediksi Bakal Menang Pilkada DKI Jakarta 2024

Nasional
Jokowi Perlu Kendaraan Politik Lain Usai Tak Dianggap PDI-P

Jokowi Perlu Kendaraan Politik Lain Usai Tak Dianggap PDI-P

Nasional
Kaesang dan Gibran Dianggap Tak Selamanya Bisa Mengekor Jokowi

Kaesang dan Gibran Dianggap Tak Selamanya Bisa Mengekor Jokowi

Nasional
Hasil Rekapitulasi di Papua Berubah-ubah, KPU Minta MK Hadirkan Ahli Noken

Hasil Rekapitulasi di Papua Berubah-ubah, KPU Minta MK Hadirkan Ahli Noken

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com