JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Agama (Kemenag) berharap Indonesia menjadi salah satu negara yang jemaahnya diperbolehkan melaksanakan ibadah haji dan umrah di Tanah Suci.
Direktur Jenderal Penyelanggaraan Haji dan Umrah Kemenag Nizar mengatakan bahwa pihaknya menempuh jalur diplomasi demi mewujudkan hal tersebut.
"Mudah-mudahan Indonesia melalui teman kita di Saudi serta jalur diplomasi untuk memasukkan Indonesia ke dalam daftar yang boleh memberangkatkan (jemaah) umrah," ujar Nizar dalam rapat kerja bersama bersama Komisi VIII di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (23/9/2020).
"Jika (diplomasi) tidak (berhasil), masih tertutup untuk berangkat umrah," lanjut dia.
Baca juga: Ibadah Umrah di Saudi akan Dibuka, Tak Semua Jemaah Negara Bisa Masuk
Kemenag sendiri telah mendapatkan informasi resmi bahwa pemerintah Arab Saudi akan membuka kembali ibadah umrah bagi jemaah luar negeri pada awal November 2020 mendatang.
Namun, rencana pembukaan ibadah umrah itu hingga saat ini juga masih disesuaikan dengan kondisi pandemi di dunia.
"Ada dua catatannya. Pertama, sambil menunggu pandemi Covid-19. Kedua, Kemenkes (Arab Saudi) akan merilis (negara mana saja yang jemaahnya boleh melaksanakan umrah di Saudi)," ujar Nizar.
"Jadi tidak semua (jemaah dari) negara (lain) nanti boleh (melaksanakan umrah). Tetapi sesuai rekomendasi dari Kementerian Kesehatan Arab Saudi," lanjut dia.
Apabila rencana pembukaan itu terlaksana, pemerintah Arab Saudi akan membatasi kapasitas jemaah umrah, yakni sebanyak 20.000 jemaah umrah dan 60.000 jemaah shalat per hari.
Baca juga: Kapan Indonesia Bisa Umrah? Ini Penjelasan Konsul Haji KJRI Jeddah
Ketua Komisi VIII DPR RI Yandri Susanto meminta Kemenag memberikan kepastian soal kabar pemerintahan Arab Saudi yang akan kembali membuka layanan umrah secara bertahap bagi jemaah luar negeri itu.
"Bagaimana respons dari Kemenag terhadap pemerintah Arab Saudi yang akan membuka layanan jamaah umrah dari luar negara pada 1 November. Itu penting bagi Kemenag untuk memastikan itu berjalan baik dan lancar," kata Yandri.
Kemenag diminta memberikan informasi yang jelas serta mempersiapkan beberapa hal terkait pelaksanaan ibadah umrah di tengah pandemi Covid-19, mengingat animo masyarakat tinggi.
"Agar tidak ada karut marut dan kendala-kendala yang berarti ketika memang animo masyarakat tinggi, jemaah sudah numpuk dan tentu ini akan jadi persoalan yang serius kalau tidak kita atasi sedini mungkin, secara teknis maupun non teknis," lanjut dia.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.