Kemenparekraf Anggarkan Hibah Rp 3,8 Triliun untuk Genjot Pariwisata Daerah

Kompas.com - 23/09/2020, 14:48 WIB
Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Wishnutama Kusubandio (kiri) mengikuti Rapat Kerja bersama Komisi X DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (26/8/2020). Raker tersebut membahas laporan rekomendasi hasil Panja Pemulihan Pariwisata Komisi X DPR. ANTARA FOTO/Puspa Perwitasari/foc. ANTARA FOTO/PUSPA PERWITASARIMenteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Wishnutama Kusubandio (kiri) mengikuti Rapat Kerja bersama Komisi X DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (26/8/2020). Raker tersebut membahas laporan rekomendasi hasil Panja Pemulihan Pariwisata Komisi X DPR. ANTARA FOTO/Puspa Perwitasari/foc.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif ( Kemenparekraf) telah menganggarkan dana hibah sektor pariwisata ke pemerintah daerah sebesar Rp 3,8 triliun.

Menparekraf Wishnutama Kusubandio menyebut, hibah pariwisata itu mulai ditransfer ke pemerintah daerah mulai September hingga Desember 2020.

"Akan dilakukan selama empat bulan dari bulan ini (September) hingga akhir tahun," ujar Wishnutama dalam rapat kerja bersama Komisi X DPR, Rabu (23/9/2020).

Wishnutama menjelaskan, hibah pariwisata merupakan bagian dari program pemulihan ekonomi nasional (PEN) yang digagas pemerintah dalam rangka menghadapi dampak pandemi Covid-19.

Baca juga: Singapura Bagikan Voucher ke Warganya untuk Bangkitkan Pariwisata

Hibah bagi sektor pariwisata diberikan kepada pemerintah daerah untuk memberikan stimulus bagi usaha-usaha terkait pariwisata, misalnya hotel dan restoran.

Ada 85 pemerintah kabupaten/kota yang mendapatkan transfer hibah pariwisata ini.

Kriteria daerah yang mendapat dana hibah di antaranya, yaitu merupakan ibu kota provinsi, destinasi prioritas pariwisata (DPP) dan destinasi super prioritas (DSP).

"Ada 85 daerah kabupaten/kota, 10 DPP dan 5 DSP. Ada ibu kota provinsi, destinasi branding, daerah dengan 15 persen PHPR, daerah yang termasuk CoE," kata Wishnutama.

Menurut dia, tujuan dana hibah untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat untuk berkunjung ke destinasi wisata.

Sebab, sektor pariwisata cukup terdampak secara sosial dan ekonomi akibat pandemi Covid-19.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

KPK Pastikan Status DPO Terhadap Sjamsul Nursalim Tetap Berlaku

KPK Pastikan Status DPO Terhadap Sjamsul Nursalim Tetap Berlaku

Nasional
Pengacara Sjamsul Nursalim Minta Nama Kliennya Dihapus dari DPO KPK

Pengacara Sjamsul Nursalim Minta Nama Kliennya Dihapus dari DPO KPK

Nasional
Akui Unggah Foto Natalis Pigai, Relawan Jokowi-Ma'ruf Amin: Itu Kritik Satire

Akui Unggah Foto Natalis Pigai, Relawan Jokowi-Ma'ruf Amin: Itu Kritik Satire

Nasional
Bertambah 4 Jenazah, Total 53 Korban Sriwjaya Air SJ 182 Teridentifikasi

Bertambah 4 Jenazah, Total 53 Korban Sriwjaya Air SJ 182 Teridentifikasi

Nasional
Mendagri: Vaksin Covid-19 Bukan Obat

Mendagri: Vaksin Covid-19 Bukan Obat

Nasional
Soal Dugaan Rasisme terhadap Natalius Pigai, Polri Imbau Masyarakat Percayakan ke Polisi

Soal Dugaan Rasisme terhadap Natalius Pigai, Polri Imbau Masyarakat Percayakan ke Polisi

Nasional
582 Tenaga Kesehatan di RSD Wisma Atlet Telah Disuntik Vaksin Covid-19

582 Tenaga Kesehatan di RSD Wisma Atlet Telah Disuntik Vaksin Covid-19

Nasional
Anggaran Kemenhub Dipangkas Rp 12,44 Triliun untuk Pengadaan Vaksin Covid-19

Anggaran Kemenhub Dipangkas Rp 12,44 Triliun untuk Pengadaan Vaksin Covid-19

Nasional
PPKM Dinilai Tak Berhasil, Pemerintah Diminta Kembali Terapkan PSBB

PPKM Dinilai Tak Berhasil, Pemerintah Diminta Kembali Terapkan PSBB

Nasional
CISDI: Sulit bagi Pemerintah Cepat Membalik Keadaan Saat Pandemi Covid-19 Jadi Lebih Baik

CISDI: Sulit bagi Pemerintah Cepat Membalik Keadaan Saat Pandemi Covid-19 Jadi Lebih Baik

Nasional
Kasus Suap Bansos, KPK Dalami Pemberian Uang ke Dirjen Linjamsos dan Pihak Lain di Kemensos

Kasus Suap Bansos, KPK Dalami Pemberian Uang ke Dirjen Linjamsos dan Pihak Lain di Kemensos

Nasional
Kemensos: Sesuai Arahan Mensos Risma, Kami Bawa Makanan untuk Korban Banjir Paniai

Kemensos: Sesuai Arahan Mensos Risma, Kami Bawa Makanan untuk Korban Banjir Paniai

Nasional
Mendagri Apresiasi Menkes Budi Gunadi yang Gunakan Data KPU untuk Vaksinasi Covid-19

Mendagri Apresiasi Menkes Budi Gunadi yang Gunakan Data KPU untuk Vaksinasi Covid-19

Nasional
KPK Rampungkan Penyidikan Tersangka Penyuap Wali Kota Cimahi

KPK Rampungkan Penyidikan Tersangka Penyuap Wali Kota Cimahi

Nasional
Perludem: Ambang Batas Parlemen Gagal Sederhanakan Sistem Kepartaian

Perludem: Ambang Batas Parlemen Gagal Sederhanakan Sistem Kepartaian

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X