Pengetatan PSBB DKI, Jusuf Kalla: Mau Tidak Mau Kita Harus Ikuti

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Palang Merah Indonesia (PMI) Jusuf Kalla (JK) menilai, rencana Pemprov DKI Jakarta menerapkan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) seperti awal pandemi Covid-19 adalah suatu keharusan.

Hal itu dikarenakan jumlah kasus Covid-19 di Ibu Kota mengalami peningkatan signifikan belakangan ini.

“Untuk PSBB mau tidak mau kita harus ikuti karena memang faktanya terjadi peningkatan, dengan segala upaya yang telah kita tempuh dan harapan kita grafiknya akan landai tapi yang terjadi justru makin naik,” ungkap JK melalui keterangan tertulis, Minggu (13/9/2020).

Menurutnya, tindakan tegas harus diambil untuk mencegah penyebaran terus terjadi agar situasi tidak menjadi lebih berbahaya.

Baca juga: Pengetatan PSBB, Ganjil Genap Ditiadakan tapi Ojol Boleh Angkut Penumpang

Ia pun berharap, pemerintah pusat dan pemerintah daerah tidak saling bertentangan terkait penerapan PSBB tersebut.

Diketahui, rencana penerapan PSBB total di Jakarta sempat dikritik oleh tiga menteri kabinet Indonesia Maju.

Menurut JK, pertentangan tersebut disebabkan hanya karena perbedaan metodologi saja.

JK pun mengingatkan bahwa Presiden Joko Widodo telah meminta agar aspek kesehatan diutamakan dalam penanganan pandemi Covid-19.

Baca juga: DKI Jakarta Terapkan Pengetatan PSBB Mulai 14 September Selama 2 Pekan

“Itu hanya soal cara saja, saya baca semalam sampai pagi ini masih rapat untuk bersinergi mengenai itu," katanya.

“Jangan lupa presiden sendiri telah mengemukakan dengan lugas bahwa kesehatan harus diutamakan, jadi saya rasa pemerintah Pusat dan Provinsi tidak perlu saling bertentangan," sambung dia.

Ia berpandangan, hal utama yang perlu ditangani terlebih dahulu dalam pandemi ini adalah virus corona itu sendiri.

Setelah itu, menangani dampak dari pandemi, yaitu penurunan laju ekonomi.

“Ketika sebab utamanya hilang maka ekonomi akan lancar lagi. Jadi sebabnya dulu yang diselesaikan,” ucap JK.

Diberitakan, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memutuskan bahwa PSBB di DKI Jakarta akan kembali ke awal pandemi, bukan lagi PSBB transisi mulai Senin (14/9/2020).

Situasi dinilai sudah darurat sebab rumah-rumah sakit rujukan penanganan Covid-19 di Jakarta semakin penuh dan laju kematian akibat virus corona semakin cepat.

Keputusan Anies itu pun mendapat respons dari tiga menteri ekonomi Kabinet Indonesia Maju.

Ketiga menteri itu terdiri dari, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita, dan Mendag Agus Suparmanto.

Para pembantu ekonomi Presiden Joko Widodo (Jokowi) tersebut menilai, penerapan kembali PSBB bisa berdampak pada ekonomi yang saat ini sudah mulai bergeliat setelah sebelumnya terpukul karena penerapan PSBB Jakarta pada Maret lalu.