Pemerintah Pusat Dinilai Harus Membantu Pemda dalam Penanganan Covid-19

Kompas.com - 13/09/2020, 13:56 WIB
Ilustrasi virus corona, gejala virus corona, gejala Covid-19, pasien virus corona Shutterstock/PetovargaIlustrasi virus corona, gejala virus corona, gejala Covid-19, pasien virus corona

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia (IAKMI) Ede Surya Darmawan menilai, pemerintah pusat harus membantu pemerintah provinsi dalam penanganan Covid-19.

Menurutnya, sebuah kebijakan dinilai baik apabila jelas, sinkron, tegas, serta harus didukung dengan sumber daya yang memadai.

“Situasi seperti sekarang itu mesti di-back up,” kata Ede ketika dihubungi Kompas.com, Minggu (13/9/2020).

Hal itu disampaikan terkait kritik sejumlah menteri kabinet Indonesia Maju terhadap rencana Pemprov DKI menerapkan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) seperti awal pandemi Covid-19.

Baca juga: PSBB Jakarta Diperketat, DPR Dorong Pemeirntah Pusat dan Daerah Kompak Tekan Kasus Covid-19

Menurutnya, kepala daerah memang harus merespon apabila layanan kesehatan mulai penuh serta angka kematian yang tinggi.

Ede mengatakan, langkah pemerintah daerah dalam penanganan Covid-19, seperti PSBB, dilakukan dalam kerangka peraturan yang dikeluarkan pemerintah pusat.

Maka dari itu, ia mempertanyakan reaksi negatif dari sejumlah menteri terhadap pemda yang menjalankan aturan.

“Sudah dicabut belum darurat kesmas, belum kan? Malah tambah darurat kalau lihat situasinya. Terus PSBB-nya dicabut ga? Enggak ada. Keppres tentang penerapan sanksi, kan perintahnya kepada seluruh gubernur, walikota, bupati,” tuturnya.

“Sekarang ada yang melaksanakan, kok malah menterinya kayak begitu, bingung saya,” sambung dia.

Baca juga: Anies Klaim Pemerintah Pusat Dukung Langkah Pemprov DKI Terapkan PSBB Total

Ia pun berpandangan, pemerintah pusat seharusnya menegur provinsi yang jumlah kasus Covid-19 tergolong tinggi.

Halaman:


25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Profil Singkat 7 Calon Anggota Komisi Yudisial

Profil Singkat 7 Calon Anggota Komisi Yudisial

Nasional
Saksi Sebut Jaksa Pinangki Biayai Rapid Test Teman-teman Kantornya

Saksi Sebut Jaksa Pinangki Biayai Rapid Test Teman-teman Kantornya

Nasional
Menantu Nurhadi Gunakan Rekening Bawahan untuk Tampung Uang

Menantu Nurhadi Gunakan Rekening Bawahan untuk Tampung Uang

Nasional
Gantikan Luhut, Mentan Syahrul Jadi Menteri Kelautan dan Perikanan Ad Interim

Gantikan Luhut, Mentan Syahrul Jadi Menteri Kelautan dan Perikanan Ad Interim

Nasional
Polri Nilai Deklarasi Benny Wenda Bentuk Provokasi dan Propaganda

Polri Nilai Deklarasi Benny Wenda Bentuk Provokasi dan Propaganda

Nasional
85 Pekerja Migran Indonesia di Taiwan Positif Covid-19, Kepala BP2MI: Masalah Serius

85 Pekerja Migran Indonesia di Taiwan Positif Covid-19, Kepala BP2MI: Masalah Serius

Nasional
Dilaporkan Putri Kalla ke Polisi, Ferdinand Hutahaean: Saya Tak Pernah Serang Dia atau Keluarganya

Dilaporkan Putri Kalla ke Polisi, Ferdinand Hutahaean: Saya Tak Pernah Serang Dia atau Keluarganya

Nasional
Anggota KY Tanya Yanto Yunus soal Motivasi Jadi Hakim MA di Usia 30 Tahun

Anggota KY Tanya Yanto Yunus soal Motivasi Jadi Hakim MA di Usia 30 Tahun

Nasional
Ini 18 Nama Calon Anggota Ombudsman 2021-2026 yang Diserahkan Jokowi ke DPR

Ini 18 Nama Calon Anggota Ombudsman 2021-2026 yang Diserahkan Jokowi ke DPR

Nasional
Diduga Ada Kekerasan, Amnesty Sebut Polisi Gunakan Tongkat Hingga Kayu Saat Amankan Unjuk Rasa UU Cipta Kerja

Diduga Ada Kekerasan, Amnesty Sebut Polisi Gunakan Tongkat Hingga Kayu Saat Amankan Unjuk Rasa UU Cipta Kerja

Nasional
Putri Jusuf Kalla Laporkan Ferdinand Hutahaean dan Rudi S Kamri ke Bareskrim

Putri Jusuf Kalla Laporkan Ferdinand Hutahaean dan Rudi S Kamri ke Bareskrim

Nasional
Presiden Jokowi Terima 18 Nama Calon Anggota Ombudsman RI

Presiden Jokowi Terima 18 Nama Calon Anggota Ombudsman RI

Nasional
BP2MI: Taiwan Hentikan Sementara Penempatan Pekerja Migran Indonesia

BP2MI: Taiwan Hentikan Sementara Penempatan Pekerja Migran Indonesia

Nasional
Pakar Hukum Internasional: Klaim Benny Wenda Tak Berdasar

Pakar Hukum Internasional: Klaim Benny Wenda Tak Berdasar

Nasional
KPK Geledah Rumah Dinas Edhy Prabowo di Widya Chandra

KPK Geledah Rumah Dinas Edhy Prabowo di Widya Chandra

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X