Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Bertemu Wapres, Prabowo Sebut 4 Negara Tertarik Investasi Program "Food Estate"

Kompas.com - 03/09/2020, 20:04 WIB
Deti Mega Purnamasari,
Kristian Erdianto

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Sejumlah negara disebut akan berinvestasi dalam program food estate atau lumbung pangan nasional yang digagas Pemerintah Indonesia.

Hal tersebut diutarakan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto saat bertemu Wakil Presiden Ma'ruf Amin di rumah dinas wapres, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (3/9/2020).

"Pak Prabowo cerita, karena investasi ini akan berangkat dari dana negara. Berikutnya ada dana-dana dari investasi, karena yang tertarik dengan konsep ini ada berbagai negara juga," ujar Juru Bicara Wapres Masduki Baidlowi kepada wartawan, Kamis (3/9/2020).

Baca juga: Wapres Terima Prabowo Subianto, Bahas Proyek Lumbung Pangan

Masduki mengatakan, dalam laporannya tersebut, Prabowo menyebut setidaknya empat negara yang tertarik untuk berinvestasi di program food estate.

Keempat negara tersebut adalah Korea Selatan, Abu Dhabi, Qatar dan China.

"Mereka tertarik untuk berinvestasi di sektor pangan, karena ini semuanya akan berebut pangan ke depan, maka nantinya itu dimungkinkan Indonesia bisa kolaborasi," kata Masduki.

Dalam laporannya, Prabowo menyebut ada 1,4 juta hektare lahan di berbagai daerah yang akan dijadikan lumbung pangan.

Lahan-lahan itu sebagian akan digunakan untuk menghasilkan bagi beras dan komoditas non-beras, seperti singkong, sagu, sorgum dan jagung.

"Saat ini sedang dilakukan survei untuk lumbung pangan tersebut dan direncanakan awal 2021 mulai dilakukan penanaman," ujar Masduki.

Baca juga: Lahan Food Estate di Kalteng Bakal Ditanami Padi dan Singkong

Sementara itu, kata Masduki, Wapres Ma'ruf merespons laporan tersebut dengan baik.

Ma'ruf menekankan soal keterlibatan masyarakat sekitar, pemangku kepentingan daerah setempat, pesantren, dan lainnya dalam program food estate.

Adapun wilayah yang akan menjadi lumbung pangan nasional antara lain di Kalimantan Tengah, Merauke, Bangka Belitung, dan Jambi.

"Pak Prabowo juga meminta Wapres untuk datang ke kantornya, beliau ingin memberikan data-data langsung ke Wapres di kantornya (Kemenhan)," kata Masduki.

Baca juga: Percepat Pengembangan Food Estate Kalteng, Kementan Beri Bantuan 379 Miliar

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo menyatakan, pandemi Covid-19 membuat pemerintah harus melakukan reformasi di berbagai sektor.

Khusus untuk ketahanan pangan, pemerintah kini tengah membangun food estate di dua wilayah yaitu Kalimantan Tengah dan Sumatera Utara.

"Food estate sedang dibangun untuk memperkuat cadangan pangan nasional, bukan hanya di hulu, tetapi juga bergerak di hilir produk pangan industri," kata Jokowi saat Sidang Tahunan MPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (14/8/2020).

Baca juga: Kembangkan Food Estate, Kementan Garap 30.000 Hektar Lahan di Kalteng

Kepala Negara menerangkan, food estate yang dibangun pemerintah nantinya tidak akan dioperasikan dengan cara-cara manual.

"Tetapi menggunakan teknologi modern dan pemanfaatan kecanggihan digital," ujarnya.

Hasil produksi pangan yang dihasilkan pun diharapkan tidak hanya dapat memenuhi kebutuhan domestik, tetapi juga untuk memenuhi kebutuhan pasar internasional.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Niat Gibran Ingin Konsultasi dengan Megawati soal Kabinet Dimentahkan PDI-P

Niat Gibran Ingin Konsultasi dengan Megawati soal Kabinet Dimentahkan PDI-P

Nasional
SBY Doakan dan Dukung Prabowo Sukses Jaga Keutuhan NKRI sampai Tegakkan Keadilan

SBY Doakan dan Dukung Prabowo Sukses Jaga Keutuhan NKRI sampai Tegakkan Keadilan

Nasional
'Presidential Club', 'Cancel Culture', dan Pengalaman Global

"Presidential Club", "Cancel Culture", dan Pengalaman Global

Nasional
Hari Ini, Hakim Agung Gazalba Saleh Mulai Diadili di Kasus Gratifikasi dan TPPU

Hari Ini, Hakim Agung Gazalba Saleh Mulai Diadili di Kasus Gratifikasi dan TPPU

Nasional
Respons Partai Pendukung Prabowo Usai Luhut Pesan Tak Bawa Orang 'Toxic' ke Dalam Pemerintahan

Respons Partai Pendukung Prabowo Usai Luhut Pesan Tak Bawa Orang "Toxic" ke Dalam Pemerintahan

Nasional
Bongkar Dugaan Pemerasan oleh SYL, KPK Hadirkan Pejabat Rumah Tangga Kementan

Bongkar Dugaan Pemerasan oleh SYL, KPK Hadirkan Pejabat Rumah Tangga Kementan

Nasional
Soal Maju Pilkada DKI 2024, Anies: Semua Panggilan Tugas Selalu Dipertimbangkan Serius

Soal Maju Pilkada DKI 2024, Anies: Semua Panggilan Tugas Selalu Dipertimbangkan Serius

Nasional
Kloter Pertama Jemaah Haji Indonesia Dijadwalkan Berangkat 12 Mei 2024

Kloter Pertama Jemaah Haji Indonesia Dijadwalkan Berangkat 12 Mei 2024

Nasional
Saat Jokowi Sebut Tak Masalah Minta Saran Terkait Kabinet Prabowo-Gibran...

Saat Jokowi Sebut Tak Masalah Minta Saran Terkait Kabinet Prabowo-Gibran...

Nasional
'Presidential Club' Ide Prabowo: Dianggap Cemerlang, tapi Diprediksi Sulit Satukan Jokowi-Megawati

"Presidential Club" Ide Prabowo: Dianggap Cemerlang, tapi Diprediksi Sulit Satukan Jokowi-Megawati

Nasional
[POPULER NASIONAL] Masinton Sebut Gibran Gimik | Projo Nilai PDI-P Baperan dan Tak Dewasa Berpolitik

[POPULER NASIONAL] Masinton Sebut Gibran Gimik | Projo Nilai PDI-P Baperan dan Tak Dewasa Berpolitik

Nasional
Tanggal 8 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 8 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
 PAN Nilai 'Presidential Club' Sulit Dihadiri Semua Mantan Presiden: Perlu Usaha

PAN Nilai "Presidential Club" Sulit Dihadiri Semua Mantan Presiden: Perlu Usaha

Nasional
Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati untuk Susun Kabinet, Politikus PDI-P: Itu Hak Prerogatif Pak Prabowo

Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati untuk Susun Kabinet, Politikus PDI-P: Itu Hak Prerogatif Pak Prabowo

Nasional
LPAI Harap Pemerintah Langsung Blokir 'Game Online' Bermuatan Kekerasan

LPAI Harap Pemerintah Langsung Blokir "Game Online" Bermuatan Kekerasan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com