Upaya Pemerintah Tanggulangi Kemiskinan akibat Pandemi Covid-19, dari Bansos hingga Subsidi bagi UMKM

JAKARTA, KOMPAS.com - Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Organisasi, Birokrasi dan Teknologi Informasi Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Sudarto menuturkan, pemerintah telah berupaya menanggulangi kemiskinan di era adaptasi kebiasaan baru akibat pandemi virus corona atau Covid-19.

Cara pertama yang dilakukan yakni dengan menyalurkan bantuan sosial (bansos) dan bantuan pangan nontunai (BPNT) kepada masyarakat.

"Jumlah untuk sembako bansos, PKH dan BPNT kita tingkatkan jadi perlindungan sosial, kita anggarkan Rp 203,9 triliun, terdiri dari dari PKH. Ini program lama tapi kita tambah jumlahnya," kata Sudarto dalam acara Siposium Nasional Kesehatan, Ketahanan Pangan, Kemiskinan, Dies Natalis ke-64 Universitas Hasanuddin, secara virtual, Selasa (1/9/2020).

Baca juga: Menko PMK: Pemerintah Targetkan Penyaluran Bansos Rampung pada November 2020

Cara selanjutnya dengan mendanai Kartu Prakerja sebesar Rp 20 triliun. Menurut Sudarto, melalui Kartu Prakerja masyarakat yang belum memiliki pekerjaan bisa mendapat pembinaan dan pelatihan.

Kemudian, memberi subsidi listrik 100 persen bagi konsumen yang menggunakan daya 450 watt.

"Dan juga yang 50 persen (subsidi) jadi tagihan untuk yang 900 watt, juga ada BLT dana desa, tunai Rp 31 triliun," ujarnya.

Pemerintah juga memberikan subsidi untuk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Serta penempatan dana pemerintah pada sektor perbankan sebagai bantuan untuk para pelaku usaha.

"Perbankan kita minta untuk meminjamkan dana mural tersebut kepada dunia usaha, jaminan untuk pinjaman korporasi kemudian penjaminan modal kerja dan sebagainya," ungkap Sudarto.

"Kemudian ada pembiayaan koorporasi Kemudian juga insentif usaha," ucap dia.

Baca juga: Menkop Teten: BLT UMKM Rp 2,4 Juta Sudah 50 Persen Tersalurkan

Sebelumnya, Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto mengatakan, pandemi Covid-19 memberikan dampak domino atau beruntun pada aspek sosial, ekonomi, sosial dan keuangan.

Menurutnya, dampak paling terasa pada sektor ekonomi adalah investasi yang terhambat, akibat terjadi kontraksi pada bisnis ekspor impor dan menurunnya pertumbuhan ekonomi.

“Guna mengatasi dampak ekonomi tersebut, pemerintah telah menyiapkan jaring pengaman ekonomi sebesar Rp 226,7 triliun,” kata Airlangga, dalam web seminar (Webinar) bertajuk Strategi Pemulihan Ekonomi Dalam Era Tatanan Baru Perspektif Ekonomi dan Sosial, Jumat (26/06/2020).