Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kasus Penyerangan Polsek Ciracas, BPIP Nilai Budaya Kritis Masyarakat Mulai Pudar

Kompas.com - 31/08/2020, 07:02 WIB
Dani Prabowo

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Staf Khusus Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Antonius Benny Susetyo menilai, memudarnya budaya kritis menyebabkan narasi bohong atau hoaks dapat dengan mudah diterima oleh masyarakat.

"Budaya kritis dalam masyarakat kita mulai tergerus, ini membuat mereka dengan mudah menerima atau hoaks sebagai suatu kebenaran, dan pada akhirnya hoaks yang diterima itu beberapa kali berujung pada tindakan kekerasan, seperti yang terjadi pada Sabtu dini hari kemarin di Polsek Ciracas," kata Benny, Minggu (30/8/2020), seperti dilansir dari Antara.

Ia menuturkan, penerapan pendidikan kritis dapat melahirkan sikap dan cara berpikir kritis di tengah masyarakat. Sehingga, dapat meminimalisir upaya manipulatif oleh pihak-pihak yang berniat menggunakan propaganda sebagai alat untuk membenturkan emosi publik.

Baca juga: TNI Masih Dalami Sejauh Apa Keterlibatan Prada MI dalam Penyerangan Mapolres Ciracas

Selain itu, pendidikan literasi dalam era digital juga penting diberikan, sehingga tidak mudah terkecoh, emosional, dan terjebak soliditas semu dalam merespon sebuah informasi hoaks, sehingga berujung pada tindakan kekerasan.

"Kecerdasan masyarakat dalam menggunakan media sosial atau mencari informasi melalui media siber bisa dibangun lewat sebuah kesadaran kritis, melalui pendidikan literasi media juga membangun kesadaran kritis mereka, dengan itu mereka lebih mampu dalam memilih berita dan content yang memiliki sumber akurat," ujarnya.

Lebih jauh, ia menambahkan, kesadaran berpikir kritis harus menjadi cara berpikir, bertindak dan berelasi sesama anak bangsa. Jika itu diterapkan, maka mereka tidak mudah tersulut emosi karena pemberitaan atau informasi yang belum jelas kebenarannya.

Baca juga: Kata Panglima TNI soal Penyerangan Mapolsek Ciracas yang Dipicu Hoaks...

Benny menegaskan, budaya kekerasan harus segera dihentikan. Hal itu, kata dia, bertentangan dengan nilai Ketuhanan Yang Maha Esa, karena siapa mencintai Tuhan, dia pastilah mencintai sesama manusia.

"Pendidikan kritis perlu diberikan kepada masyarakat, dan untuk pelaku penyebar hoaks yang berdampak pada tindak kekerasan, harus diproses hukum serta ditindak tegas untuk memutus tali kekerasan yang disebar luaskan dengan hoaks," kata dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 8 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 8 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
 PAN Nilai 'Presidential Club' Sulit Dihadiri Semua Mantan Presiden: Perlu Usaha

PAN Nilai "Presidential Club" Sulit Dihadiri Semua Mantan Presiden: Perlu Usaha

Nasional
Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati untuk Susun Kabinet, Politikus PDI-P: Itu Hak Prerogatif Pak Prabowo

Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati untuk Susun Kabinet, Politikus PDI-P: Itu Hak Prerogatif Pak Prabowo

Nasional
LPAI Harap Pemerintah Langsung Blokir 'Game Online' Bermuatan Kekerasan

LPAI Harap Pemerintah Langsung Blokir "Game Online" Bermuatan Kekerasan

Nasional
MBKM Bantu Satuan Pendidikan Kementerian KP Hasilkan Teknologi Terapan Perikanan

MBKM Bantu Satuan Pendidikan Kementerian KP Hasilkan Teknologi Terapan Perikanan

Nasional
PAN Siapkan Eko Patrio Jadi Menteri di Kabinet Prabowo-Gibran

PAN Siapkan Eko Patrio Jadi Menteri di Kabinet Prabowo-Gibran

Nasional
Usai Dihujat Karena Foto Starbucks, Zita Anjani Kampanye Dukung Palestina di CFD

Usai Dihujat Karena Foto Starbucks, Zita Anjani Kampanye Dukung Palestina di CFD

Nasional
Kemenag: Jangan Tertipu Tawaran Berangkat dengan Visa Non Haji

Kemenag: Jangan Tertipu Tawaran Berangkat dengan Visa Non Haji

Nasional
'Presidential Club' Dinilai Bakal Tumpang Tindih dengan Wantimpres dan KSP

"Presidential Club" Dinilai Bakal Tumpang Tindih dengan Wantimpres dan KSP

Nasional
Soal Presidential Club, Pengamat: Jokowi Masuk Daftar Tokoh yang Mungkin Tidak Akan Disapa Megawati

Soal Presidential Club, Pengamat: Jokowi Masuk Daftar Tokoh yang Mungkin Tidak Akan Disapa Megawati

Nasional
Gaya Politik Baru: 'Presidential Club'

Gaya Politik Baru: "Presidential Club"

Nasional
Kemenag Rilis Jadwal Keberangkatan Jemaah Haji, 22 Kloter Terbang 12 Mei 2024

Kemenag Rilis Jadwal Keberangkatan Jemaah Haji, 22 Kloter Terbang 12 Mei 2024

Nasional
Luhut Minta Orang 'Toxic' Tak Masuk Pemerintahan, Zulhas: Prabowo Infonya Lengkap

Luhut Minta Orang "Toxic" Tak Masuk Pemerintahan, Zulhas: Prabowo Infonya Lengkap

Nasional
PDI-P Yakin Komunikasi Prabowo dan Mega Lancar Tanpa Lewat 'Presidential Club'

PDI-P Yakin Komunikasi Prabowo dan Mega Lancar Tanpa Lewat "Presidential Club"

Nasional
Zulhas: Semua Mantan Presiden Harus Bersatu, Apalah Artinya Sakit Hati?

Zulhas: Semua Mantan Presiden Harus Bersatu, Apalah Artinya Sakit Hati?

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com