Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ekonomi Indonesia Terkontraksi, Kemensos Percepat Penyaluran Bansos

Kompas.com - 06/08/2020, 20:09 WIB
Sania Mashabi,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Jenderal Penanganan Fakir Miskin Kementerian Sosial (Kemensos) Asep Sasa Purnama mengatakan, pemerintah akan mempercepat pemberian bantuan sosial ke masyarakat.

Hal itu ia katakan terkait kontraksi pertumbuhan ekonomi yang terkontraksi minus 5,32 persen. Kontraksi terdalam dialami sektor konsumsi rumah tangga.

"Kemensos berupaya melakukan percepatan realisasi bansosnya agar masyarakat dapat memperoleh manfaat yang lebih optimal," kata Asep kepada Kompas.com, Kamis (6/8/2020).

Baca juga: Mendag: APEC Prediksi Pertumbuhan Ekonomi Kawasan Kontraksi 3,7 Persen

Asep mengatakan, pihaknya juga akan mempercepat pemberian bantuan sosial tunai (BST) dengan sasar 9 juta keluarga penerima manfaat (KPM).

Penyaluran itu dipercepat dengan menggunakan strategi salur melalui Kantor Pos, Komunitas, dan antar langsung ke KPM.

"Sehingga KPM akan lebih cepat memanfaatkan bansosnya, pemanfaatan bansos di tingkat masyarakat pada akhirnya akan berdampak pula terhadap aktivitas ekonomi di tingkat bawah," ujar dia. 

Terkait pemberian bansos yang belum merata, kata Asep, Kemensos akan selalu berkoordinasi dengan pemerintah daerah untuk memberikan berbagai macam masukkan mengenai infomasi penerima.

"Data dan informasi dimaksud nanti diterima Pusdatin, kemudian Pusdatin melakukan analisis dan mengkonsolidasikannya kepada kami," ucap dia.

Diberitakan sebelumnya, Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan Produk Domestik Bruto ( PDB) RI pada kuartal II 2020 terkontraksi hingga 5,32 persen.

Baca juga: BI: Pertumbuhan Kredit Baru Terindikasi Kontraksi 33,9 Persen di Kuartal II 2020

Secara kuartalan, ekonomi terkontraksi 4,19 persen dan secara kumulatif terkontraksi 1,26 persen.

Kontraksi ini lebih dalam dari konsensus pasar maupun ekspektasi pemerintah dan Bank Indonesia di kisaran 4,3 persen hingga 4,8 persen.

Kepala BPS Suhariyanto mengatakan, kontraksi pertumbuhan ekonomi pada 2020 ini merupakan yang terdalam sejak kuartal I tahun 1999.

"Kalau melacak kembali pada pertumbuhan ekonomi secara triwulanan, ini terdalam sejak triwulan I 1999. Pada triwulan I 1999, Indonesia mengalami kontraksi -6,13 persen," kata Suhariyanto dalam konferensi video, Rabu (5/8/2020).

Baca juga: Menakar Kontraksi Ekonomi di Kuartal II 2020...

Menurut pengeluaran, seluruh komponen kompak mengalami pertumbuhan negatif.

Konsumsi rumah tangga terkontraksi 5,51 persen, investasi/PMTB tumbuh negatif 8,61 persen, ekspor terkontraksi 11,66 persen, konsumsi pemerintah negatif 6,90 persen, LNPRT -7,76 persen, dan impor -16,96 persen.

Dari kontraksi 5,32 persen, konsumsi rumah tangga mencatat kontraksi terdalam sebesar -2,96 persen, diikuti investasi -2,73 persen, konsumsi pemerintah -0,53 persen, konsumsi LNPRT -0,10 persen, dan lainnya -1 persen.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 8 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 8 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
 PAN Nilai 'Presidential Club' Sulit Dihadiri Semua Mantan Presiden: Perlu Usaha

PAN Nilai "Presidential Club" Sulit Dihadiri Semua Mantan Presiden: Perlu Usaha

Nasional
Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati untuk Susun Kabinet, Politikus PDI-P: Itu Hak Prerogatif Pak Prabowo

Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati untuk Susun Kabinet, Politikus PDI-P: Itu Hak Prerogatif Pak Prabowo

Nasional
LPAI Harap Pemerintah Langsung Blokir 'Game Online' Bermuatan Kekerasan

LPAI Harap Pemerintah Langsung Blokir "Game Online" Bermuatan Kekerasan

Nasional
MBKM Bantu Satuan Pendidikan Kementerian KP Hasilkan Teknologi Terapan Perikanan

MBKM Bantu Satuan Pendidikan Kementerian KP Hasilkan Teknologi Terapan Perikanan

Nasional
PAN Siapkan Eko Patrio Jadi Menteri di Kabinet Prabowo-Gibran

PAN Siapkan Eko Patrio Jadi Menteri di Kabinet Prabowo-Gibran

Nasional
Usai Dihujat Karena Foto Starbucks, Zita Anjani Kampanye Dukung Palestina di CFD

Usai Dihujat Karena Foto Starbucks, Zita Anjani Kampanye Dukung Palestina di CFD

Nasional
Kemenag: Jangan Tertipu Tawaran Berangkat dengan Visa Non Haji

Kemenag: Jangan Tertipu Tawaran Berangkat dengan Visa Non Haji

Nasional
'Presidential Club' Dinilai Bakal Tumpang Tindih dengan Wantimpres dan KSP

"Presidential Club" Dinilai Bakal Tumpang Tindih dengan Wantimpres dan KSP

Nasional
Soal Presidential Club, Pengamat: Jokowi Masuk Daftar Tokoh yang Mungkin Tidak Akan Disapa Megawati

Soal Presidential Club, Pengamat: Jokowi Masuk Daftar Tokoh yang Mungkin Tidak Akan Disapa Megawati

Nasional
Gaya Politik Baru: 'Presidential Club'

Gaya Politik Baru: "Presidential Club"

Nasional
Kemenag Rilis Jadwal Keberangkatan Jemaah Haji, 22 Kloter Terbang 12 Mei 2024

Kemenag Rilis Jadwal Keberangkatan Jemaah Haji, 22 Kloter Terbang 12 Mei 2024

Nasional
Luhut Minta Orang 'Toxic' Tak Masuk Pemerintahan, Zulhas: Prabowo Infonya Lengkap

Luhut Minta Orang "Toxic" Tak Masuk Pemerintahan, Zulhas: Prabowo Infonya Lengkap

Nasional
PDI-P Yakin Komunikasi Prabowo dan Mega Lancar Tanpa Lewat 'Presidential Club'

PDI-P Yakin Komunikasi Prabowo dan Mega Lancar Tanpa Lewat "Presidential Club"

Nasional
Zulhas: Semua Mantan Presiden Harus Bersatu, Apalah Artinya Sakit Hati?

Zulhas: Semua Mantan Presiden Harus Bersatu, Apalah Artinya Sakit Hati?

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com