Kompas.com - 04/08/2020, 16:03 WIB
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy mengikuti rapat kerja dengan Komisi IX DPR di kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (11/6/2020). Rapat yang juga diikuti Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto membahas penanggulangan defisit dana jaminan sosial BPJS Kesehatan dan perbaikan tata kelola sistem layanan kesehatan. ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra/aww.
 ANTARA FOTO/ADITYA PRADANA PUTRAMenteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy mengikuti rapat kerja dengan Komisi IX DPR di kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (11/6/2020). Rapat yang juga diikuti Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto membahas penanggulangan defisit dana jaminan sosial BPJS Kesehatan dan perbaikan tata kelola sistem layanan kesehatan. ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra/aww.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy mengatakan, angkatan kerja di Indonesia sebanyak 56 persen adalah tamatan SD hingga SMP, bahkan tidak tamat SD.

Hal tersebut disampaikan Menko PMK Muhadjir Effendy ketika memberikan sambutan dalam webinar yang digelar Kongres Wanita Indonesia (Kowani), Selasa (4/8/2020).

"Angkatan kerja kita itu 56 persen masih tamatan SMP ke bawah, yaitu sebagian besar tamatan SD dan tidak tamat SD," ujar dia.

Baca juga: Menko PMK: Jumlah Rumah Tangga Miskin di Indonesia Capai 76 Juta

Menurut Muhadjir, data Bank Dunia juga menunjukkan 54 persen angkatan kerja Indonesia merupakan orang-orang yang pernah mengalami stunting.

Hal itu pula yang membuat kualitas angkatan kerja di Indonesia rendah selain lemahnya sektor pendidikan dan kesehatan.

"Karena asal-muasalnya dari stunting, sehingga untuk dinaikkan kualitasnya menjadi lebih baik itu mengalami kesulitan," kata dia.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Dengan fakta tersebut, kata dia, untuk dapat membangun sumber daya manusia (SDM) yang unggul pun menjadi sulit.

Baca juga: Menko PMK Ungkap Program Bimbingan Pranikah Ditunda akibat Pandemi Covid-19

Oleh karena itu, ia pun meminta agar Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan meningkatkan angka partisipasi murni dari usia dini, SD, hingga SMP.

Sebab, menurut Muhadjir Effendy, ancaman yang paling membahayakan terkait angkatan kerja di Indonesia adalah drop out di tingkatan SMP.

"Sehingga banyak sekali yang tidak lulus SMP menjadi angkatan kerja yang murah memang, tapi tentu saja tidak produktif," kata dia.

Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

PPATK Sebut Pengungkapan Kasus Narkoba Tanpa Menelusuri Aliran Uang Biasanya Gagal

PPATK Sebut Pengungkapan Kasus Narkoba Tanpa Menelusuri Aliran Uang Biasanya Gagal

Nasional
Kemenkes Minta Sejumlah Nakes Kembalikan Kelebihan Bayar Insentif

Kemenkes Minta Sejumlah Nakes Kembalikan Kelebihan Bayar Insentif

Nasional
Epidemiolog Nilai Tes PCR Tak Urgen Disyaratkan untuk Naik Pesawat

Epidemiolog Nilai Tes PCR Tak Urgen Disyaratkan untuk Naik Pesawat

Nasional
Wapres Ingatkan Ancaman Osteoporosis Saat Pandemi Covid-19

Wapres Ingatkan Ancaman Osteoporosis Saat Pandemi Covid-19

Nasional
Hasto Sebut Megawati Lakukan Kontemplasi Tentukan Capres dari PDI-P

Hasto Sebut Megawati Lakukan Kontemplasi Tentukan Capres dari PDI-P

Nasional
Khawatir Pemalsuan, Epidemiolog Minta Tes PCR Penumpang Pesawat Diawasi Ketat

Khawatir Pemalsuan, Epidemiolog Minta Tes PCR Penumpang Pesawat Diawasi Ketat

Nasional
Mengapa Hanya Penumpang Pesawat yang Wajib PCR? Ini Penjelasan Satgas

Mengapa Hanya Penumpang Pesawat yang Wajib PCR? Ini Penjelasan Satgas

Nasional
Jalankan Arahan Megawati, PDI-P Gelar Sunatan Massal

Jalankan Arahan Megawati, PDI-P Gelar Sunatan Massal

Nasional
Disindir Demokrat, Sekjen PDI-P Tawarkan Beasiswa untuk Bandingkan Kinerja Jokowi dan SBY

Disindir Demokrat, Sekjen PDI-P Tawarkan Beasiswa untuk Bandingkan Kinerja Jokowi dan SBY

Nasional
Polemik Tes PCR untuk Naik Pesawat, Satgas Covid-19: Supaya Aman

Polemik Tes PCR untuk Naik Pesawat, Satgas Covid-19: Supaya Aman

Nasional
PCR Syarat Penerbangan Jadi Polemik, Kemenkes Singgung Sirkulasi Udara di Pesawat

PCR Syarat Penerbangan Jadi Polemik, Kemenkes Singgung Sirkulasi Udara di Pesawat

Nasional
Wakil Ketua Komisi IV DPR: BUMN Holding Pariwisata Diharapkan Pulihkan Pariwisata

Wakil Ketua Komisi IV DPR: BUMN Holding Pariwisata Diharapkan Pulihkan Pariwisata

Nasional
Elektabilitas Ganjar Imbangi Prabowo, PDI-P: Tolok Ukur Pemimpin Tak Cuma Ditentukan Survei

Elektabilitas Ganjar Imbangi Prabowo, PDI-P: Tolok Ukur Pemimpin Tak Cuma Ditentukan Survei

Nasional
Kontroversi PCR Syarat Naik Pesawat, IDI Ingatkan Kengerian Juli-Agustus 2021: Kematian 2.000 Sehari

Kontroversi PCR Syarat Naik Pesawat, IDI Ingatkan Kengerian Juli-Agustus 2021: Kematian 2.000 Sehari

Nasional
PCR Syarat Naik Pesawat Tuai Kontroversi, IDI: Pelonggaran Mengkhawatirkan, Skrining Harus Diperketat

PCR Syarat Naik Pesawat Tuai Kontroversi, IDI: Pelonggaran Mengkhawatirkan, Skrining Harus Diperketat

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.