Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Menko PMK: 56 Persen Angkatan Kerja di Indonesia Tamatan SD dan SMP

Kompas.com - 04/08/2020, 16:03 WIB
Deti Mega Purnamasari,
Bayu Galih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy mengatakan, angkatan kerja di Indonesia sebanyak 56 persen adalah tamatan SD hingga SMP, bahkan tidak tamat SD.

Hal tersebut disampaikan Menko PMK Muhadjir Effendy ketika memberikan sambutan dalam webinar yang digelar Kongres Wanita Indonesia (Kowani), Selasa (4/8/2020).

"Angkatan kerja kita itu 56 persen masih tamatan SMP ke bawah, yaitu sebagian besar tamatan SD dan tidak tamat SD," ujar dia.

Baca juga: Menko PMK: Jumlah Rumah Tangga Miskin di Indonesia Capai 76 Juta

Menurut Muhadjir, data Bank Dunia juga menunjukkan 54 persen angkatan kerja Indonesia merupakan orang-orang yang pernah mengalami stunting.

Hal itu pula yang membuat kualitas angkatan kerja di Indonesia rendah selain lemahnya sektor pendidikan dan kesehatan.

"Karena asal-muasalnya dari stunting, sehingga untuk dinaikkan kualitasnya menjadi lebih baik itu mengalami kesulitan," kata dia.

Dengan fakta tersebut, kata dia, untuk dapat membangun sumber daya manusia (SDM) yang unggul pun menjadi sulit.

Baca juga: Menko PMK Ungkap Program Bimbingan Pranikah Ditunda akibat Pandemi Covid-19

Oleh karena itu, ia pun meminta agar Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan meningkatkan angka partisipasi murni dari usia dini, SD, hingga SMP.

Sebab, menurut Muhadjir Effendy, ancaman yang paling membahayakan terkait angkatan kerja di Indonesia adalah drop out di tingkatan SMP.

"Sehingga banyak sekali yang tidak lulus SMP menjadi angkatan kerja yang murah memang, tapi tentu saja tidak produktif," kata dia.

Muhadjir mengatakan, jika dilihat dari serapan angkatan kerja Indonesia, yang paling besar merupakan tamatan SD.

Begitupun tingkat pengangguran paling rendah juga merupakan tamatan SD dan SMP.

Baca juga: Menko PMK: Masa Depan Indonesia Ada di Tangan 79,55 Juta Anak

Hal tersebut bisa terjadi, kata dia, dikarenakan mereka bisa bekerja sembarangan.

"Secara formal dia memang mendapat pekerjaan, tetapi dari segi penghasilan dan kualitas kerjanya, sebetulnya sangat rendah dan itu tidak mungkin membawa Indonesia menjadi negara maju," kata dia.

Hal itulah, kata dia, yang menjadi problem besar dan tengah ditangani oleh sejumlah kementerian dan lembaga yang berada di bawah Kemenko PMK.

Terutama untuk menyiapkan sumber daya manusia produktif dalam menghadapi bonus demografi.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Erupsi Gunung Ibu, BNPB Kirim 16 Juta Ton Bantuan Logistik untuk 1.554 Pengungsi

Erupsi Gunung Ibu, BNPB Kirim 16 Juta Ton Bantuan Logistik untuk 1.554 Pengungsi

Nasional
Pesawat Terlambat Bisa Pengaruhi Layanan Jemaah Haji di Makkah

Pesawat Terlambat Bisa Pengaruhi Layanan Jemaah Haji di Makkah

Nasional
Indonesia-Vietnam Kerja Sama Pencarian Buron hingga Perlindungan Warga Negara

Indonesia-Vietnam Kerja Sama Pencarian Buron hingga Perlindungan Warga Negara

Nasional
Survei IDEAS: Penghasilan 74 Persen Guru Honorer di Bawah Rp 2 Juta

Survei IDEAS: Penghasilan 74 Persen Guru Honorer di Bawah Rp 2 Juta

Nasional
Dewas KPK Tunda Putusan Sidang Etik Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron

Dewas KPK Tunda Putusan Sidang Etik Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron

Nasional
Jokowi Minta Relokasi Rumah Warga Terdampak Banjir di Sumbar Segera Dimulai

Jokowi Minta Relokasi Rumah Warga Terdampak Banjir di Sumbar Segera Dimulai

Nasional
JK Sampaikan Duka Cita Wafatnya Presiden Iran Ebrahim Raisi

JK Sampaikan Duka Cita Wafatnya Presiden Iran Ebrahim Raisi

Nasional
PKS: Kami Berharap Pak Anies Akan Dukung Kader PKS Sebagai Cagub DKJ

PKS: Kami Berharap Pak Anies Akan Dukung Kader PKS Sebagai Cagub DKJ

Nasional
Pilih Bungkam Usai Rapat dengan Komisi X DPR soal UKT, Nadiem: Mohon Maaf

Pilih Bungkam Usai Rapat dengan Komisi X DPR soal UKT, Nadiem: Mohon Maaf

Nasional
Anggota DPR Cecar Nadiem soal Pejabat Kemendikbud Sebut Pendidikan Tinggi Sifatnya Tersier

Anggota DPR Cecar Nadiem soal Pejabat Kemendikbud Sebut Pendidikan Tinggi Sifatnya Tersier

Nasional
Jokowi Disebut Berpotensi Masuk Partai Lain Usai Bobby Gabung Gerindra

Jokowi Disebut Berpotensi Masuk Partai Lain Usai Bobby Gabung Gerindra

Nasional
Jokowi Minta Pembangunan Jalan-Jembatan Darurat di Daerah Terdampak Banjir Sumbar Segera Tuntas

Jokowi Minta Pembangunan Jalan-Jembatan Darurat di Daerah Terdampak Banjir Sumbar Segera Tuntas

Nasional
Kompolnas Yakin Polisi Bakal Bekuk 3 Buronan Pembunuhan “Vina Cirebon”

Kompolnas Yakin Polisi Bakal Bekuk 3 Buronan Pembunuhan “Vina Cirebon”

Nasional
Menkes Sebut Efek Samping Vaksin AstraZeneca Terjadi di Wilayah Jarang Kena Sinar Matahari

Menkes Sebut Efek Samping Vaksin AstraZeneca Terjadi di Wilayah Jarang Kena Sinar Matahari

Nasional
PKS Terbuka Usung Anies dalam Pilkada Jakarta 2024

PKS Terbuka Usung Anies dalam Pilkada Jakarta 2024

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com