Minta Jajaran Tingkatkan Pelayanan Publik, Yasonna: Jangan Lupa Senyum

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly meminta jajarannya meningkatkan pelayanan publik dengan lebih banyak tersenyum dan meminta maaf apabila melakukan kesalahan.

Hal itu disampaikan Yasonna dalam kegiatan apel pegawai Kementerian Hukum dan HAM yang dirangkaikan dengan penguatan pembangunan Zona Integritas 520 satuan kerja menuju WBK/WBBM di kantor Kmeenkumham, Senin (3/8/2020) pagi.

"Saya berharap kita tingkatkan pelayanan kita dengan baik, jangan lupa senyum, jangan lupa minta maaf kalau salah, dan terus perbaiki tingkatkan kinerjanya," kata Yasonna dalam apel yang ditayangkan via aplikasi Zoom, Senin.

Baca juga: Yasonna: Penangkapan Djoko Tjandra Harus Diikuti Proses Hukum yang Transparan

Yasonna mengatakan, tersenyum dan meminta maaf merupakan hal sederhana yang dapat menjadi kunci dalam memberikan pelayanan publik.

Namun, Yasonna juga mengingatkan jajarannya untuk tidak melakukan praktik pungutan liar dan percaloan saat melayani publik.

"Jangan kau senang setelah disorot itu amplop, itu berbahaya, dia baru senyum setelah disorot itu amplop. Yang paling berbahaya sudah disorot juga tidak senyum karena kurang banyak, itu zaman antah berantah," ujar Yasonna.

Menurut Yasonna, pelayanan publik dapat berubah menjadi lebih baik bila para pegawainya memiliki komitmen untuk berubah menjadi lebih baik.

Ia mencontohkan Kantor Imigrasi Medan yang menurutnya sempat menjadi sarang calo serta tempat menjamurnya praktik pungutan liar dan suap untuk mengurus pembuatan paspor namun kini berstatus wilayah birokrasi bersih melayani (WBBM).

"Kok bisa? Karena leader-nya, pegawainya komitmen kita bisa melakukan. Jika kamu percaya kamu bisa melakukan itu dan kamu melakukannya, kamu akan berhasil," kata Yasonna.

Di samping itu, Yasonna meminta jajarannya untuk memberi pelayanan yang responsif, transparan dalam hal biaya layanan, serta memastikan waktu penyelesaian pelayanan publik.

Baca juga: Djoko Tjandra Ditangkap, Yasonna: Negara Tak Bisa Dipermainkan...

Ia pun setiap wilayah menargetkan minimal 70 persen dari 520 satuan kerja yang diusulkan ke Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dapat memperoleh predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM).

"Target kita 70 persen, maka boleh kita katakan nanti kalau orang masuk ke satuan satuan kerja yang telah memperoleh predikat WBK atau WBBM di kantor-kantor Kementerian Hukum dan HAM, orang-orang akan melihat pelayanan yang sangat berbeda, rakyat yang menikmati pelayanan publik akan merasakan wah Kementerian Hukum dan HAM top markotop," kata Yasonna.