Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kemenlu: Tak Ada WNI Terdampak Demonstrasi Terkait George Floyd di AS

Kompas.com - 03/06/2020, 14:55 WIB
Sania Mashabi,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Perlindungan Warga Negara Indonesia dan Badan Hukum Indonesia Kementerian Luar Negeri Judha Nugraha mengatakan, sampai saat ini tidak ada warga negara Indonesia (WNI) yang terdampak demonstrasi di Amerika Serikat.

Adapun demonstrasi tersebut terjadi berkaitan dengan George Floyd yang meninggal karena lehernya ditindih lutut polisi saat melakukan proses pengamanan.

"Berdasarkan informasi yang diterima dari perwakilan kita di Amerika Serikat, hingga saat ini tidak ada warga negara Indonesia yang terdampak dari proses demonstrasi yang ada di Amerika Serikat," kata Judha dalam konferensi pers Kementerian Luar Negeri yang dilakukan secara daring, Rabu (3/6/2020).

Baca juga: Demonstrasi Tewasnya George Floyd, Massa Terbagi ke Dua Kubu di Minneapolis

Judha mengatakan, berdasarkan laporan dari enam Kantor Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI), ada 142.141 WNI yang tinggal menetap di Amerika Serikat.

Perwakilan Indonesia pun juga berusaha terus membangun komunikasi dengan WNI, baik melalui komunitas ataupun platform online.

"Dan alhamdulillah hingga saat ini kondisi warga negara kita dalam kondisi baik dan aman," ujar dia.

Adapun George Floyd tewas usai lehernya ditindih lutut polisi, ketika ia tiarap dan sedang diamankan.

Polisi mengatakan, George Floyd adalah tersangka pemalsuan di sebuah toko kelontong.

Baca juga: KJRI LA Minta WNI Tak Ikut Unjuk Rasa hingga Teken Petisi Kasus Floyd

Penjaga toko menelepon 911 setelah Floyd diduga menggunakan uang palsu untuk membeli rokok.

Insiden pembunuhan ini lalu memantik demonstrasi besar-besaran di Amerika Serikat (AS) dengan mengangkat isu rasialisme. Sebab, Floyd merupakan warga berkulit hitam.

Selain itu, demonstrasi juga diwarnai aksi penjarahan dibeberapa lokasi di Amerika.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Prabowo Ingin Tambah Menteri, Wapres Ma'ruf Amin Ingatkan Pilih yang Profesional

Prabowo Ingin Tambah Menteri, Wapres Ma'ruf Amin Ingatkan Pilih yang Profesional

Nasional
[POPULER NASIONAL] Jokowi Berkelakar Ditanya soal Pindah Parpol | PDI-P Beri Sinyal di Luar Pemerintahan

[POPULER NASIONAL] Jokowi Berkelakar Ditanya soal Pindah Parpol | PDI-P Beri Sinyal di Luar Pemerintahan

Nasional
Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

Nasional
Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Nasional
Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Nasional
Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com