Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Belum Ada Vaksin Covid-19, Pemerintah Didesak Optimalisasi PSBB

Kompas.com - 11/05/2020, 13:35 WIB
Achmad Nasrudin Yahya,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Peneliti Eijkman-Oxford Clinical Research Unit (EOCRU) Iqbal Elyazar mendesak pemerintah mengoptimalisasi kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) seiring belum ditemukannya vaksin Covid-19.

"Saya melihat PSBB itu pilihan kita, optimalisasi PSBB yang harus dipertahankan," ujar Iqbal dalam konferensi pers Koalisi Warga untuk Covid-19, Senin (11/5/2020).

Iqbal menyebut, secara teori, implementasi dari penerapan PSBB berdampak dalam meredam penyebaran virus corona.

Baca juga: Acara Penutupan McDonalds Sarinah Langgar PSBB, Satpol PP Tegur Manajamen

Dia juga mencatat terjadi pengurangan akivitas warga di luar rumah yang berada di Pulau Jawa sebanyak 50 persen.

Menurutnya, momentum tersebut yang harus dipertahankan pemerintah dengan mendorong daerah lain turut mengoptimalisasi PSBB.

"Di daerah lain optimsalisi PSBB itu yang belum berjalan optimal, kita butuh sampai 80 persen, kita belum melihat itu. Jadi, masih ada ruang perbaikan PSBB," katanya.

Baca juga: Surabaya Dinilai Gagal Tangani Covid-19 Saat PSBB, Apa Penyebabnya?

Sementara itu, pakar epidemiologi dari Universitas Padjajaran Bandung Panji Fortuna Hadisoemarto menuturkan, pshycal distancing menjadi satu-satunya metode untuk mengurangi penularan saat vaksin belum ditemukan.

Walaupun begitu, pemerintah juga harus memperhitungkan perekonomian, sosial, politik, dan keamanan.

"Idealnya adalah kondisi yang diperlukan harus disiapkan. Bansos harus jalan, keberlangsungan hidup jalan, penghidupan juga harus terjamin," ungkap Panji.

Baca juga: PSBB, Masa Tepat bagi Orangtua Tingkatkan Kualitas Hubungan Keluarga

Diberitakan, penelitian pengembangan vaksin virus corona yang dilakukan oleh sejumlah perusahaan kini telah memasuki uji klinis.

Akan tetapi, Organisasi Kesehatan Dunia ( WHO) telah memperingatkan bahwa kecil kemungkinan untuk memiliki vaksin tersebut sebelum akhir 2021.

Pengembangan dan distribusi massal vaksin secara luas dipandang sebagai cara yang paling mungkin untuk mengendalikan Covid-19.

Pemerintah di seluruh dunia telah menggelontorkan dana untuk penelitian vaksin ketika perusahaan farmasi, universitas, dan lembaga penelitian saling berlomba dalam mengembangkan vaksin.

 

Tiga perusahaan farmasi terbesar AS, Inovio, Moderna, dan Pfizer kini telah memulai uji klinis, yaitu tahap pertama dalam pengembangan vaksin.

Sementara itu, para peneliti di Oxford University yang didukung oleh Pemerintah Inggris mengatakan mereka bertekad untuk memproduksi vaksin pada musim gugur nanti.

Pejabat Senior WHO Dale Fisher menyebut vaksin untuk Covid-19 tidak akan siap hingga akhir tahun depan.

"Saya pikir akhir tahun depan adalah ekspektasi yang sangat masuk akal," kata Fisher dilansir dari CNBC, Senin (4/5/2020).

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Buru WN Nigeria di Kasus Email Bisnis Palsu, Bareskrim Kirim 'Red Notice' ke Interpol

Buru WN Nigeria di Kasus Email Bisnis Palsu, Bareskrim Kirim "Red Notice" ke Interpol

Nasional
Sama Seperti Ganjar, Anies Berencana Berada di Luar Pemerintahan

Sama Seperti Ganjar, Anies Berencana Berada di Luar Pemerintahan

Nasional
Anggap 'Presidential Club' Prabowo Positif, Jusuf Kalla: di Seluruh Dunia Ada

Anggap "Presidential Club" Prabowo Positif, Jusuf Kalla: di Seluruh Dunia Ada

Nasional
Dituntut 1 Tahun Penjara Kasus Pencemaran Nama Ahmad Sahroni, Adam Deni Ajukan Keberatan

Dituntut 1 Tahun Penjara Kasus Pencemaran Nama Ahmad Sahroni, Adam Deni Ajukan Keberatan

Nasional
Anies Mengaku Belum Bicara Lebih Lanjut Terkait Pilkada DKI Jakarta dengan Surya Paloh

Anies Mengaku Belum Bicara Lebih Lanjut Terkait Pilkada DKI Jakarta dengan Surya Paloh

Nasional
KPK Tahan Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor

KPK Tahan Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor

Nasional
Prabowo Tak Perlu Paksakan Semua Presiden Terlibat 'Presidential Club'

Prabowo Tak Perlu Paksakan Semua Presiden Terlibat "Presidential Club"

Nasional
'Presidential Club' Prabowo Diprediksi Jadi Ajang Dialog dan Nostalgia

"Presidential Club" Prabowo Diprediksi Jadi Ajang Dialog dan Nostalgia

Nasional
Gus Muhdlor Kenakan Rompi Oranye 'Tahanan KPK' Usai Diperiksa 7 Jam, Tangan Diborgol

Gus Muhdlor Kenakan Rompi Oranye "Tahanan KPK" Usai Diperiksa 7 Jam, Tangan Diborgol

Nasional
Adam Deni Hanya Dituntut 1 Tahun Penjara, Jaksa: Sudah Bermaafan dengan Sahroni

Adam Deni Hanya Dituntut 1 Tahun Penjara, Jaksa: Sudah Bermaafan dengan Sahroni

Nasional
Ide 'Presidential Club' Prabowo Diprediksi Bakal Bersifat Informal

Ide "Presidential Club" Prabowo Diprediksi Bakal Bersifat Informal

Nasional
Prabowo Mau Bentuk 'Presidential Club', Ma'ruf Amin: Perlu Upaya Lebih Keras

Prabowo Mau Bentuk "Presidential Club", Ma'ruf Amin: Perlu Upaya Lebih Keras

Nasional
Adam Deni Dituntut 1 Tahun Penjara dalam Kasus Dugaan Pencemaran Nama Baik Ahmad Sahroni

Adam Deni Dituntut 1 Tahun Penjara dalam Kasus Dugaan Pencemaran Nama Baik Ahmad Sahroni

Nasional
Polri Ungkap Peran 2 WN Nigeria dalam Kasus Penipuan Berkedok 'E-mail' Bisnis

Polri Ungkap Peran 2 WN Nigeria dalam Kasus Penipuan Berkedok "E-mail" Bisnis

Nasional
Hakim MK Pertanyakan KTA Kuasa Hukum Demokrat yang Kedaluwarsa

Hakim MK Pertanyakan KTA Kuasa Hukum Demokrat yang Kedaluwarsa

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com