Menko PMK Sebut Banyak Masyarakat Mendadak Miskin Gara-gara Covid-19

Kompas.com - 30/04/2020, 19:49 WIB
Menko PMK Muhadjir Effendy di Graha BNPB, Jakarta Timur, Senin (2/3/2020). KOMPAS.com/Dian Erika Menko PMK Muhadjir Effendy di Graha BNPB, Jakarta Timur, Senin (2/3/2020).

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy mengatakan, akibat Covid-19 banyak masyarakat yang semula tidak miskin mendadak menjadi miskin.

Hal tersebut menjadi salah satu penyebab mengapa pemerintah akan menyalurkan bantuan juga kepada masyarakat yang tak masuk di data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) yang ada.

"Pemberian bantuan ini diperluas tidak hanya yang ada dalam DTKS tapi juga di luar, karena di luar DTKS sudah banyak masyarakat yang semula tidak miskin mendadak jadi miskin sebagai dampak Covid-19," ujar Muhadjir dalam video konferensi yang digelar Kamis (30/4/2020).

Baca juga: Jokowi Sebut Jumlah Warga Miskin Akan Meningkat akibat Covid-19

Masyarakat yang mendadak miskin itu, kata dia, disebabkan oleh kehilangannya sumber penghasilan, pemutusan hubungan kerja (PHK), hingga usaha yang tak berjalan baik.

Mereka yang mengalami hal tersebut, kata dia, masuk ke dalam kategori warga yang tiba-tiba miskin atau miskin kagetan akibat Covid-19 yang datanya tak ada dalam DTKS.

"Sudah ada kesepakatan kementerian di bawah PMK dan KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) mengenai DTKS. Boleh ambil data di luar DTKS dengan catatan harus terkonfirmasi baik dari RT/RW sampai kabupaten untuk minimalkan kesalahan penyaluran," kata dia.

Meskipun sudah mengantongi izin KPK, kata dia, tetapi hal tersebut tetap harus mendapat perhatian agar penyalurannya tepat sasaran.

Baca juga: BLT Dana Desa Mulai Dibagikan, Tiap Bulan Keluarga Miskin Dapat Rp 600.000

Dengan demikian, masyarakat yang dalam keadaan tak beruntung bisa terjangkau dengan program jaring pengaman sosial yang dibuat pemerintah tersebut.

Ia mengatakan, dalam penyaluran bansos ini, wilayah DKI Jakarta dan Bodetabek memang menjadi prioritas pemerintah.

Sebab kebijakan jaring pengaman sosial ini juga siring dengan diberlakukannya pembatasan sosial berskala ebsar (PSBB) di wilayah tersebut karena merupakan lokasi episentrum Covid-19.

"Yang penting, program ini tidak bisa serta-merta disampaikan disalurkan ke masyarakat simultan tapi bertahap karena perlu proses. Namun pemerintah berusaha betul bagaimana supaya bansos bisa segera sampai secepatnya di tangan yang berhak," kata dia.



Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Genjot Perekonomian, PAN Dorong Pemerintah Gelontorkan Bantuan Tunai

Genjot Perekonomian, PAN Dorong Pemerintah Gelontorkan Bantuan Tunai

Nasional
Nadiem: Jika Terjadi Pemburukan di Zona Hijau, Pembelajaran Tatap Muka Harus Dihentikan

Nadiem: Jika Terjadi Pemburukan di Zona Hijau, Pembelajaran Tatap Muka Harus Dihentikan

Nasional
Wapres Ungkap Alasan Pemerintah Berencana Merger Bank Syariah BUMN

Wapres Ungkap Alasan Pemerintah Berencana Merger Bank Syariah BUMN

Nasional
Partai Gerindra Gelar Kongres Luar Biasa 8 Agustus, Ini yang Akan Dibahas

Partai Gerindra Gelar Kongres Luar Biasa 8 Agustus, Ini yang Akan Dibahas

Nasional
Kasus Fetish Kain Jarik Bisa Memperjelas Definisi Hasrat Seksual di RUU PKS

Kasus Fetish Kain Jarik Bisa Memperjelas Definisi Hasrat Seksual di RUU PKS

Nasional
Pakar: Pemidanaan Korporasi Justru untuk Menyehatkan Korporasi

Pakar: Pemidanaan Korporasi Justru untuk Menyehatkan Korporasi

Nasional
Protokol Diperketat, Kini Wajib Tunjukkan Hasil Swab Saat Masuk Istana

Protokol Diperketat, Kini Wajib Tunjukkan Hasil Swab Saat Masuk Istana

Nasional
Penerapan Pasal Pencucian Uang dalam Kasus Korupsi Dinilai Masih Rendah

Penerapan Pasal Pencucian Uang dalam Kasus Korupsi Dinilai Masih Rendah

Nasional
Belum Ada Tersangka di Kasus Dugaan Korupsi Penghapusan Red Notice Djoko Tjandra

Belum Ada Tersangka di Kasus Dugaan Korupsi Penghapusan Red Notice Djoko Tjandra

Nasional
DPO Masuk ke Database Kependudukan, Mendagri: Lembaga Penegak Hukum Akan Terbantu

DPO Masuk ke Database Kependudukan, Mendagri: Lembaga Penegak Hukum Akan Terbantu

Nasional
Sebut Indonesia Hadapi Banyak Tantangan, Ibas Kenang Pemerintahan SBY

Sebut Indonesia Hadapi Banyak Tantangan, Ibas Kenang Pemerintahan SBY

Nasional
Doni Monardo Minta Jawa Barat Seimbangkan Prioritas Penanganan Covid-19

Doni Monardo Minta Jawa Barat Seimbangkan Prioritas Penanganan Covid-19

Nasional
Pandemi Covid-19, Fraksi Partai Demokrat Siap Kawal Isu Kesehatan dan Ekonomi

Pandemi Covid-19, Fraksi Partai Demokrat Siap Kawal Isu Kesehatan dan Ekonomi

Nasional
Sambut HUT RI, Pemerintah Gelar Lomba Bikin Video Berhadiah Rp 1 Miliar

Sambut HUT RI, Pemerintah Gelar Lomba Bikin Video Berhadiah Rp 1 Miliar

Nasional
Diduga Ada Penerimaan Hadiah oleh Penyelenggara Negara dalam Kasus Red Notice Djoko Tjandra

Diduga Ada Penerimaan Hadiah oleh Penyelenggara Negara dalam Kasus Red Notice Djoko Tjandra

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X