JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy mengatakan, akibat Covid-19 banyak masyarakat yang semula tidak miskin mendadak menjadi miskin.
Hal tersebut menjadi salah satu penyebab mengapa pemerintah akan menyalurkan bantuan juga kepada masyarakat yang tak masuk di data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) yang ada.
"Pemberian bantuan ini diperluas tidak hanya yang ada dalam DTKS tapi juga di luar, karena di luar DTKS sudah banyak masyarakat yang semula tidak miskin mendadak jadi miskin sebagai dampak Covid-19," ujar Muhadjir dalam video konferensi yang digelar Kamis (30/4/2020).
Baca juga: Jokowi Sebut Jumlah Warga Miskin Akan Meningkat akibat Covid-19
Masyarakat yang mendadak miskin itu, kata dia, disebabkan oleh kehilangannya sumber penghasilan, pemutusan hubungan kerja (PHK), hingga usaha yang tak berjalan baik.
Mereka yang mengalami hal tersebut, kata dia, masuk ke dalam kategori warga yang tiba-tiba miskin atau miskin kagetan akibat Covid-19 yang datanya tak ada dalam DTKS.
"Sudah ada kesepakatan kementerian di bawah PMK dan KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) mengenai DTKS. Boleh ambil data di luar DTKS dengan catatan harus terkonfirmasi baik dari RT/RW sampai kabupaten untuk minimalkan kesalahan penyaluran," kata dia.
Meskipun sudah mengantongi izin KPK, kata dia, tetapi hal tersebut tetap harus mendapat perhatian agar penyalurannya tepat sasaran.
Baca juga: BLT Dana Desa Mulai Dibagikan, Tiap Bulan Keluarga Miskin Dapat Rp 600.000
Dengan demikian, masyarakat yang dalam keadaan tak beruntung bisa terjangkau dengan program jaring pengaman sosial yang dibuat pemerintah tersebut.
Ia mengatakan, dalam penyaluran bansos ini, wilayah DKI Jakarta dan Bodetabek memang menjadi prioritas pemerintah.
Sebab kebijakan jaring pengaman sosial ini juga siring dengan diberlakukannya pembatasan sosial berskala ebsar (PSBB) di wilayah tersebut karena merupakan lokasi episentrum Covid-19.
"Yang penting, program ini tidak bisa serta-merta disampaikan disalurkan ke masyarakat simultan tapi bertahap karena perlu proses. Namun pemerintah berusaha betul bagaimana supaya bansos bisa segera sampai secepatnya di tangan yang berhak," kata dia.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.