Kompas.com - 30/04/2020, 19:49 WIB
Menko PMK Muhadjir Effendy di Graha BNPB, Jakarta Timur, Senin (2/3/2020). KOMPAS.com/Dian Erika Menko PMK Muhadjir Effendy di Graha BNPB, Jakarta Timur, Senin (2/3/2020).

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy mengatakan, akibat Covid-19 banyak masyarakat yang semula tidak miskin mendadak menjadi miskin.

Hal tersebut menjadi salah satu penyebab mengapa pemerintah akan menyalurkan bantuan juga kepada masyarakat yang tak masuk di data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) yang ada.

"Pemberian bantuan ini diperluas tidak hanya yang ada dalam DTKS tapi juga di luar, karena di luar DTKS sudah banyak masyarakat yang semula tidak miskin mendadak jadi miskin sebagai dampak Covid-19," ujar Muhadjir dalam video konferensi yang digelar Kamis (30/4/2020).

Baca juga: Jokowi Sebut Jumlah Warga Miskin Akan Meningkat akibat Covid-19

Masyarakat yang mendadak miskin itu, kata dia, disebabkan oleh kehilangannya sumber penghasilan, pemutusan hubungan kerja (PHK), hingga usaha yang tak berjalan baik.

Mereka yang mengalami hal tersebut, kata dia, masuk ke dalam kategori warga yang tiba-tiba miskin atau miskin kagetan akibat Covid-19 yang datanya tak ada dalam DTKS.

"Sudah ada kesepakatan kementerian di bawah PMK dan KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) mengenai DTKS. Boleh ambil data di luar DTKS dengan catatan harus terkonfirmasi baik dari RT/RW sampai kabupaten untuk minimalkan kesalahan penyaluran," kata dia.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Meskipun sudah mengantongi izin KPK, kata dia, tetapi hal tersebut tetap harus mendapat perhatian agar penyalurannya tepat sasaran.

Baca juga: BLT Dana Desa Mulai Dibagikan, Tiap Bulan Keluarga Miskin Dapat Rp 600.000

Dengan demikian, masyarakat yang dalam keadaan tak beruntung bisa terjangkau dengan program jaring pengaman sosial yang dibuat pemerintah tersebut.

Ia mengatakan, dalam penyaluran bansos ini, wilayah DKI Jakarta dan Bodetabek memang menjadi prioritas pemerintah.

Sebab kebijakan jaring pengaman sosial ini juga siring dengan diberlakukannya pembatasan sosial berskala ebsar (PSBB) di wilayah tersebut karena merupakan lokasi episentrum Covid-19.

"Yang penting, program ini tidak bisa serta-merta disampaikan disalurkan ke masyarakat simultan tapi bertahap karena perlu proses. Namun pemerintah berusaha betul bagaimana supaya bansos bisa segera sampai secepatnya di tangan yang berhak," kata dia.



Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Ketua DPR Minta Pemerintah Percepat Vaksinasi Covid-19

Ketua DPR Minta Pemerintah Percepat Vaksinasi Covid-19

Nasional
Jumhur Hidayat Dituntut 3 Tahun Penjara, Kuasa Hukum Keberatan JPU Tak Sertakan Keterangan Saksi

Jumhur Hidayat Dituntut 3 Tahun Penjara, Kuasa Hukum Keberatan JPU Tak Sertakan Keterangan Saksi

Nasional
Kasus Dugaan Penyebaran Hoaks, Jumhur Hidayat Dituntut 3 Tahun Penjara

Kasus Dugaan Penyebaran Hoaks, Jumhur Hidayat Dituntut 3 Tahun Penjara

Nasional
Kubu Moeldoko Uji Materi AD/ART, Demokrat: Cari Pembenaran 'Begal Politik'

Kubu Moeldoko Uji Materi AD/ART, Demokrat: Cari Pembenaran "Begal Politik"

Nasional
KSAU Pimpin Sertijab Danseskoau hingga Pangkoopsau III

KSAU Pimpin Sertijab Danseskoau hingga Pangkoopsau III

Nasional
Yusril Jadi Kuasa Hukum Kubu Moeldoko Ajukan Uji Materi AD/ART Demokrat ke MA

Yusril Jadi Kuasa Hukum Kubu Moeldoko Ajukan Uji Materi AD/ART Demokrat ke MA

Nasional
Panglima TNI, Kapolri, dan Ketua DPR Hadiri Bakti Sosial Alumni Akabri 1996 di Tangerang

Panglima TNI, Kapolri, dan Ketua DPR Hadiri Bakti Sosial Alumni Akabri 1996 di Tangerang

Nasional
Satgas: Jika Ada Kasus Positif Covid-19, Segera Tutup Sekolah

Satgas: Jika Ada Kasus Positif Covid-19, Segera Tutup Sekolah

Nasional
Forum Pemred Sahkan Kepengurusan Baru, Arfin Asydhad Ketua

Forum Pemred Sahkan Kepengurusan Baru, Arfin Asydhad Ketua

Nasional
Prof Sahetapy dan Kisah-kisah Anggota Dewan yang Terhormat

Prof Sahetapy dan Kisah-kisah Anggota Dewan yang Terhormat

Nasional
Cegah Insiden Serupa Penganiayaan Muhammad Kece Terulang, Polri Perketat Pengamanan Rutan

Cegah Insiden Serupa Penganiayaan Muhammad Kece Terulang, Polri Perketat Pengamanan Rutan

Nasional
Mengacu BPOM, Penggunaan Vaksin Pfizer Belum Diperbolehkan untuk Anak di Bawah 12 Tahun

Mengacu BPOM, Penggunaan Vaksin Pfizer Belum Diperbolehkan untuk Anak di Bawah 12 Tahun

Nasional
PBB, Berkarya, dan Perindo Ajukan Uji Materi Pasal tentang Verifikasi Parpol UU Pemilu ke MK

PBB, Berkarya, dan Perindo Ajukan Uji Materi Pasal tentang Verifikasi Parpol UU Pemilu ke MK

Nasional
Laporan Luhut terhadap Fatia dan Haris Azhar Dinilai Berkebalikan dengan Pernyataan Jokowi

Laporan Luhut terhadap Fatia dan Haris Azhar Dinilai Berkebalikan dengan Pernyataan Jokowi

Nasional
Polri Dalami Dugaan Irjen Napoleon Aniaya Muhammad Kece, 18 Saksi Diperiksa

Polri Dalami Dugaan Irjen Napoleon Aniaya Muhammad Kece, 18 Saksi Diperiksa

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.