Ini Dasar Gugatan 3 LSM terhadap Kepala Rutan hingga Yasonna Laoly Terkait Asimilasi Napi

JAKARTA, KOMPAS.com - Koordinator Masyarakat Anti Ketidakadilan Independen (MAKI) Boyamin Saiman menuturkan, terdapat sejumlah gugatan dalam kebijakan asimilasi 30.000 narapidana di tengah pandemi Covid-19.

Dasar gugatan pertama adalah Kepala Rutan Solo sebagai tergugat 1.

"Kepala Rutan Solo melepaskan napi diduga tidak memenuhi syarat dan tidak melakukan pengawasan sehinga napi tersebut melakukan kejahatan di masyarakat," ujar Boyamin dalam keterangan tertulis, Minggu (26/4/2020).

Baca juga: Asimilasi 30.000 Napi Bikin Resah Warga, Yasonna Laoly Digugat ke PN Surakarta

Kemudian dasar gugatan kedua adalah Kakanwil Kemenkumham Jawa Tengah sebagai tergugat 2 telah mengizinkan Karutan Solo melepaskan napi.

Dalam pelaksanaannya, tidak melakukan pengawasan sehingga napi tersebut kemudian berbuat kejahatan di Solo.

Kemudian, Yasonna sebagai tergugat 3 telah memerintahkan dan mengizinkan Kakanwil Jawa Tengah untuk mengizinkan Karutan Solo melepaskan napi dari Rutan Solo.

Selanjutnya, Yasonna juga dituding mengizinkan dan memerintahkan Kakanwil Kemenkumham Jawa Tengah untuk melepaskan napi yang kemudian melakukan kejahatan di Solo.

"(Yasonna) mengizinkan dan memerintahkan mengeluarkan napi dan tidak melakukan pengawasan yang kemudian napi tersebut melakukan kejahatan di Solo," kata Boyamin.

Diberitakan sebelumnya, Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna Laoly digugat ke Pengadilan Negeri Surakarta, Jawa Tengah, terkait kebijakan asimilasi terhadap 30.000 narapidana di tengah pandemi Covid-19 pada Kamis (23/4/2020).

Yasonna digugat oleh tiga lembaga swadaya masyarakat (LSM) sekaligus, yakni Yayasan Mega Bintang, Perkumpulan Masyarakat Anti Ketidak-adilan Independen, dan Lembaga Pengawasan dan Pengawalan Penegakan Hukum (LP3H).

Koordinator MAKI Boyamin Saiman menuturkan, gugatan tersebut berangkat dari dampak kebijakan pembebasan 30.000 napi yang justru membuat warga resah.

"Di mana para napi yang telah dilepas sebagian melakukan kejahatan lagi dan menimbulkan keresahan pada saat pandemi corona," ujar Boyamin.

Boyamin menyatakan, napi yang kembali berulah telah membuat warga di Surakarta waspada.

Menurutnya, warga Surakarta terpaksa mengantisipasi ulah napi asimilasi dengan cara beronda.

Baca juga: Ini Alasan 3 LSM Gugat Yasonna Laoly Terkait Kebijakan Asimilasi 30.000 Napi

Bahkan, tak sedikit di antara mereka harus mengeluarkan biaya untuk membuat portal di jalan masuk gang perkampungan.

"Untuk mengembalikan rasa aman maka kami menggugat Menkumham untuk menarik kembali napi asimilasi dan dilakukan seleksi dan psikotest secara ketat jika hendak melakukan kebijakan asimilasi lagi," jelas dia.