Menteri PPPA Sebut Hampir 30 Persen Pekerja Perempuan Kena PHK Selama Pandemi Covid-19

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) I Gusti Ayu Bintang mengatakan, kondisi pandemi Covid-19 berdampak pada sosial dan ekonomi perempuan.

Bintang mengatakan, berdasarkan data 16 April 2020 jumlah pekerja yang terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sebanyak 2.358. Dari data tersebut sebanyak 762 orang pekerja perempuan terkena PHK.

"Perempuan banyak alami PHK atau dirumahkan dari data 16 april 2020, jumlah yang di-PHK dan dirumahkan dampak pandemi 2.358. Dari itu 762 atau hampir 30 persen adalah pekerja perempuan," kata Bintang dalam rangka peringatan Hari Kartini KPPI-RI, KPPI dan MPI secara virtual, Kamis (23/4/2020).

Baca juga: Dampak Covid-19, Menaker: Lebih dari 2 Juta Pekerja Di-PHK dan Dirumahkan

Bintang mengatakan, banyak perempuan yang memiliki usaha ultra mikro yang terancam karena tidak ada distributor.

Ia juga mengatakan, pada Maret 2020 terdapat 32.000 pekerja migran pulang ke Tanah Air. Dari jumlah tersebut terdapat 70 persen pekerja migran perempuan.

"Dan kita ketahu bersama setelah pulang ke Indonesia tidak semua pekerja migran punya mata pencaharian," ujarnya.

Baca juga: Cerita Korban PHK yang Daftar Kartu Prakerja, Lebih Berharap Dapat Insentif daripada Pelatihan

Lebih lanjut, Bintang mengatakan, kementeriannya juga melakukan survei online terhadap 717 anak-anak di 29 provinsi terkait program belajar di rumah selama pandemi.

Menurut dia, sebanyak 91 persen anak-anak mendapatkan pendampingan dari orang tua, meski masih terdapat ketidaksetaraan gender.

"Berdasarkan hasil survei sebanyak 91 persen anak dapat pendampingan dari orang tua selama belajar dari rumah, walau demikian ketidaksetraan gender beri beban ganda terutama bagi perempuan yang bekerja," pungkasnya.