Meski Dinilai Telat, Pemerintah Diharapkan Tegas Terapkan Larangan Mudik

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengamat kebijakan publik Agus Pambagio menilai Presiden Joko Widodo mengambil langkah tepat dengan melarang masyarakat mudik.

Kendati demikian, ia juga menilai kebijakan tersebut sudah sangat terlambat karena baru diumumkan pada Selasa kemarin.

"Ya ini keputusan yang sangat baik meskipun sangat terlambat," kata Agus kepada Kompas.com, Rabu (22/4/2020).

Agus menilai, kebijakan untuk melarang mudik memang sangat penting diambil demi mencegah penyebaran virus corona Covid-19.

Baca juga: Pemerintah Diminta Awasi Masyarakat yang Curi Start untuk Mudik

Apalagi wilayah Jabodetabek yang menjadi tempat sebagian besar perantau susah menjadi episentrum virus corona.

Banyaknya masyarakat yang mudik dikhawatirkan hanya akan menyebarkan virus corona ke berbagai daerah.

Namun Agus menilai, harusnya keputusan ini bisa diambil sejak awal April lalu, saat Presiden Jokowi pertama kali menggelar rapat terbatas terkait mudik.

Agus menyesalkan saat itu justru pemerintah hanya menyampaikan imbauan agar masyarakat tak pulang kampung.

Baca juga: [VIDEO] Mudik Jadi Perbuatan Terlarang, Siap Kena Denda Rp 100 juta

Bahkan, saat itu Juru Bicara Presiden Fadjroel Rachman sempat menyebut bahwa masyarakat dibolehkan mudik.

"Ini kan muter-muter," kata Agus.

Agus menyebut, banyak sektor yang akhirnya justru tambah merugi karena keputusan pemerintah yang lambat.

Ia mencontohkan perusahaan bus antar kota antar provinsi yang masih mempertahankan sebagian besar supir karena berharap ada lonjakan penumpang saat mudik lebaran.

Baca juga: Wakil Wali Kota Tangael Imbau RT dan RW Sosialisasi Larangan Mudik ke Warga

"Perusahaan bus sudah menahan awaknya untuk bisa menyambut lebaran, tapi begitu dilarang, yang bayar mereka siapa? Itu hal yang detail yang kenapa lama banget (mengambil keputusan), karena ngurus yang riil begini yang repot," kata dia.

Kini, setelah keputusan melarang mudik diambil, Agus berharap pemerintah bisa menjalankan kebijakan ini dengan sebaik-baiknya.

Ia juga meminta pemerintah menerapkan sanksi tegas bagi masyarakat di zona merah Covid-19 yang masih nekat untuk mudik.

Agus menyebut, sanksi yang paling mungkin diterapkan adalah pembayaran denda. Masyarakat yang kedapatan mudik harus membayar denda sesuai tarif yang sudah ditetapkan.

Baca juga: Imbas Larangan Mudik, Tol Layang Jakarta-Cikampek Ditutup

Setelah membayar denda, maka masyarakat yang kedapatan mudik harus diminta kembali dan tak melanjutkan perjalanan.

"Harus ada sanksi. Peraturan tak akan efektif kalau tidak ada sanksi," kata dia.

Larangan mudik ini sebelumnya diputuskan Presiden dalam rapat terbatas, Selasa (21/4/2020) siang kemarin.

Keputusan ini diambil karena masih ada 24 persen masyarakat dari zona merah yang ingin mudik ke kampung halaman.

Menteri Perhubungan Ad Interim Luhut Panjaitan menyebut larangan mudik ini akan mulai berlaku pada 24 April dan sanksi akan mulai diberlakukan pada 7 Mei.