Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Wali Kota Depok Jelaskan Rincian Dana Penanganan Covid-19

Kompas.com - 11/04/2020, 07:45 WIB
Vitorio Mantalean,
Krisiandi

Tim Redaksi

DEPOK, KOMPAS.com - Wali Kota Depok Mohammad Idris membeberkan jumlah anggaran yang telah dan akan dikucurkan oleh Pemerintah Kota Depok dalam penanganan Covid-19.

Sejauh ini, total anggaran yang disiapkan untuk penanganan Covid-19 di Depok mencapai hampir Rp 100 miliar. Sebagian di antaranya sudah cair dan telah dibelanjakan.

Pos anggaran pertama ialah Biaya Tidak Terduga (BTT) APBD Kota Depok 2020. Idris mengatakan, pencairan BTT sudah dilakukan dalam dua tahap.

"Tahap pertama sebesar Rp 20 miliar, dialokasikan untuk Dinas Kesehatan Rp 15 miliar dan untuk RSUD Kota Depok Rp 5 miliar," kata Idris kepada wartawan, Kamis (9/4/2020).

Baca juga: Jumlah Tempat Tidur Pasien Covid-19 dan PDP di Depok Tak Memadai

Alokasi tahap kedua BTT APBD Kota Depok 2020, lanjut Idris sebesar Rp 22,2 miliar.

Pencairan tahap kedua dialokasikan untuk RS UI sebesar Rp 17 miliar, mitigasi Covid-19 Rp 4 miliar, dan Rp 1 miliar untuk bantuan logistik bagi orang dalam pemantauan (ODP) dan pasien dalam pengawasan (PDP) yang melakukan karantina mandiri di rumah.

Di luar anggaran BTT, Idris berujar bahwa terdapat anggaran sekitar Rp 27 miliar berupa pajak bagi hasil yang belum diserahkan ke Pemprov Jawa Barat.

"Ini kami minta bisa segera dicairkan sebanyak kalau enggak salah Rp 23 miliar," terang Idris.

Selanjutnya, ada alokasi anggaran dana insentif daerah (DID) yang bersumber bukan dari APBD Kota Depok 2020.

DID yang kemungkinan bisa dikucurkan sekitar Rp 21,8 miliar. Di samping itu, masih ada Dana Bagi Hasil Cukai Tembakau yang diprediksi senilai Rp 2,7 miliar untuk Kota Depok.

"Ini Rp 4,7 miliar untuk pengadaan media transport kit (VTM: viral transport medium -- wadah pembawa virus) pemeriksaan Covid-19," ujar Idris.

Terakhir, ada realokasi DAK (dana alokasi khusus) Fisik Penugasan untuk pengadaan peralatan pencegahan pengendalian penyakit dan sanitasi.

"Totalnya ada Rp 730 juta. Nah ini anggaran itu baru dalam proses," tutup Idris.

Baca juga: Wali Kota Depok Dalami Kemungkinan Jam Malam jika PSBB Diterapkan

Sebagai informasi, Pemerintah Kota Depok mengumumkan total 83 kasus positif Covid-19, dengan 11 orang sembuh, dan 10 orang meninggal dunia menurut data per Jumat (10/4/2020).

Sebanyak 33 orang meninggal sebagai pasien dalam pengawasan (PDP) sebelum terkonfirmasi positif Covid-19, sejak 18 Maret 2020.

Sementara itu, total 546 PDP dan 2.020 orang berstatus ODP. 

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

“Presidential Club” Butuh Kedewasaan Para Mantan Presiden

“Presidential Club” Butuh Kedewasaan Para Mantan Presiden

Nasional
Prabowo Dinilai Bisa Bentuk 'Presidential Club', Tantangannya Ada di Megawati

Prabowo Dinilai Bisa Bentuk "Presidential Club", Tantangannya Ada di Megawati

Nasional
Bantah Bikin Partai Perubahan, Anies: Tidak ada Rencana Bikin Ormas, Apalagi Partai

Bantah Bikin Partai Perubahan, Anies: Tidak ada Rencana Bikin Ormas, Apalagi Partai

Nasional
Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Saya Enggak Paham Maksudnya

Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Saya Enggak Paham Maksudnya

Nasional
Jawaban Cak Imin soal Dukungan PKB untuk Anies Maju Pilkada

Jawaban Cak Imin soal Dukungan PKB untuk Anies Maju Pilkada

Nasional
[POPULER NASIONAL] Prabowo Ingin Bentuk 'Presidential Club' | PDI-P Sebut Jokowi Kader 'Mbalelo'

[POPULER NASIONAL] Prabowo Ingin Bentuk "Presidential Club" | PDI-P Sebut Jokowi Kader "Mbalelo"

Nasional
Kualitas Menteri Syahrul...

Kualitas Menteri Syahrul...

Nasional
Tanggal 6 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 6 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Prabowo Pertimbangkan Saran Luhut Jangan Bawa Orang 'Toxic' ke Pemerintahan

Prabowo Pertimbangkan Saran Luhut Jangan Bawa Orang "Toxic" ke Pemerintahan

Nasional
Berkunjung ke Aceh, Anies Sampaikan Salam dari Pimpinan Koalisi Perubahan

Berkunjung ke Aceh, Anies Sampaikan Salam dari Pimpinan Koalisi Perubahan

Nasional
Komnas KIPI: Kalau Saat Ini Ada Kasus TTS, Bukan karena Vaksin Covid-19

Komnas KIPI: Kalau Saat Ini Ada Kasus TTS, Bukan karena Vaksin Covid-19

Nasional
Jika Diduetkan, Anies-Ahok Diprediksi Bakal Menang Pilkada DKI Jakarta 2024

Jika Diduetkan, Anies-Ahok Diprediksi Bakal Menang Pilkada DKI Jakarta 2024

Nasional
Jokowi Perlu Kendaraan Politik Lain Usai Tak Dianggap PDI-P

Jokowi Perlu Kendaraan Politik Lain Usai Tak Dianggap PDI-P

Nasional
Kaesang dan Gibran Dianggap Tak Selamanya Bisa Mengekor Jokowi

Kaesang dan Gibran Dianggap Tak Selamanya Bisa Mengekor Jokowi

Nasional
Hasil Rekapitulasi di Papua Berubah-ubah, KPU Minta MK Hadirkan Ahli Noken

Hasil Rekapitulasi di Papua Berubah-ubah, KPU Minta MK Hadirkan Ahli Noken

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com