Pemerintah Diminta Beri Jaminan Penghasilan Dasar di Tengah Pandemi Covid-19

JAKARTA, KOMPAS.com - Indonesian Basic Income Guarantee (BIG) Network mendorong pemerintah memberikan jaminan penghasilan dasar atau emergency basic income bagi tiap warga negara dalam menghadapi pandemi virus corona.

Founder Indonesia BIG Network Yanu Prasetyo menyatakan, jaminan penghasilan dasar ini merupakan solusi yang sangat dibutuhkan di tengah situasi krisis sosial ekonomi.

"Emergency basic income menjanjikan kecepatan," kata Yanu dalam diskusi 'Meredam Dampak Sosial Ekonomi Corona', Selasa (7/4/2020).

Baca juga: Warga Miskin di Jabodetabek Dapat Paket Sembako, Bukan BLT

Menurutnya, saat ini pemerintah perlu mengeluarkan kebijakan luar biasa untuk menghadapi situasi saat ini.

Yanu mengatakan, selain kedaruratan, kecepatan juga menjadi salah satu kata kunci penting bagi pemerintah dalam mengimplementasikan kebijakan.

"Kira perlu dorong agar lebih cepat. Jadi, speed adalah kata kunci kedua setelah darurat," ujarnya.

Ia menjelaskan, jaminan penghasilan dasar ini dihitung dari kemampuan tiap daerah untuk "menggaji" tiap warga secara bulanan.

Baca juga: Jokowi Beri BLT Rp 600.000 Per Keluarga, Ini Syaratnya

Dengan dukungan pemerintah pusat, pemerintah daerah memberikan "gaji" kepada warga tanpa membedakan status ekonomi, gender, dan latar belakang pekerjaan.

Yanu menilai sebetulnya pemerintah mampu memberikan jaminan penghasilan dasar yang digagasnya ini.

"Persoalannya tinggal seberapa besar jaminan itu dan mau atau tidak para pemimpin mengambil kebijakan ini?" kata dia.

Ia pun mengapresiasi rencana pemerintah melakukan pemotongan gaji PNS serta pemangkasan anggaran-anggaran yang dianggap tidak urgen.

Menurut Yanu, pemerintah memang perlu membuat skala prioritas di tengah pandemi Covid-19 ini.

"Ketika saya dengar pemerintah mau potong gaji PNS dan beberapa hal lain, itu saya setuju. Ada kesamaan melihat ini darurat dan setop hal-hal tidak penting," kata Yanu.

Baca juga: Jokowi Putuskan Keluarga Miskin Jabodetabek Dapat Sembako Rp 600.000 Per Bulan

"Pembangunan fisik dan lain-lain yang kira-kira tidak mendesak, memang sebaiknya disetop dan PNS yang merasa kenapa gajinya dipotong, nah itulah semua akhirnya merasa terdampak," imbuhnya.

Yanu kemudian menegaskan bahwa kepemimpinan menjadi kata kunci penting lain dalam penanganan dan pengendalian Covid-19.

Ia berharap Presiden Joko Widodo dapat mengambil kebijakan strategis yang diikuti pemerintah daerah.

"Saya sepakat kecepatan dan kedaruratan adalah kunci penting, serta leadership harus dari satu dan satu-satunya dari RI-1," ujarnya.