Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Lapor ke Wapres, Jabar Siapkan Rp 16 Triliun untuk Dampak Pandemi Covid-19

Kompas.com - 03/04/2020, 19:31 WIB
Deti Mega Purnamasari,
Bayu Galih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menyebutkan, Jawa Barat telah menganggarkan sebesar Rp 16 triliun untuk mengatasi dampak pandemi Covid-19.

Jumlah tersebut terdiri dari Rp 3,2 triliun anggaran tunai dan pangan yang akan dibagikan kepada masyarakat terdampak, serta Rp 13 triliun untuk proyek-proyek padat karya.

"Total anggaran dari Jawa Barat untuk mengatasi dampak pandemi Covid-19 ini Rp 16 triliun," ujar Ridwan dalam laporannya kepada Wakil Presiden Ma'ruf Amin melalui video conference, Jumat (3/4/2020).

"Terdiri dari Rp 3,2 triliun anggaran tunai dan pangan yang akan dibagikan secepatnya minggu depan jika lancar dan Rp 13 triliun untuk proyek-proyek padat karya," kata pria yang akrab disapa Kang Emil ini.

Baca juga: Lapor ke Wapres, Ridwan Kamil Minta Pemerintah Perbanyak Tes Covid-19

Adapun jumlah sebesar Rp 3,2 triliun tersebut merupakan tanggungan Pemprov Jawa Barat yang meng-cover warga menengah ke bawah di zona 25-40 persen.

Sisanya, sebanyak 25 persen ke bawah di-cover oleh pemerintah pusat melalui kartu sembako dan kartu program keluarga harapan (PKH).

Ia mengatakan, pihaknya sudah menyiapkan Rp 500.000 yang akan dibagikan minggu depan jika lancar.

Jumlah tersebut akan dibagikan berupa 1/3 uang tunai atau sebesar Rp 150.000 dan 2/3 sembako senilai Rp 350.000.

"Sembako beli dari pasar-pasar supaya pedagang tetap hidup, kalau tidak tercukupi beli dari Bulog. Dikirimnya oleh PT POS, dia punya aplikasi logistik tapi pasukannya dari ojek online," kata Emil.

Baca juga: Mensos Dorong Kepala Daerah Ikut Beri Bansos untuk Warga Terdampak Covid-19

Sementara untuk proyek padat karya sebesar Rp 13 triliun akan digunakan apabila pandemi Covid-19 ini sudah turun yang diprediksi ilmiah pada akhir Juni.

"Jadi kalau setelah pandemi turun yang Insya Allah katanya akhir Juni, maka setelah itu banyak pengangguran. Pengangguran-pengangguran akan dipekerjakan di program padat karya, senilai Rp 13 triliun," kata Ridwan Kamil.

Seluruh nilai dan peruntukan anggaran tersebut, kata dia, sudah disepakati dengan DPRD.

Pemprov Jabar juga menghentikan berbagai macam proyek, perjalanan dinas, hingga memotong gaji gubernur serta tunjangan ASN.

Saat ini, proses pendataan bagi calon penerima bantuan sosial tersebut masih berlangsung.

Baca juga: Pemakaman Pasien Corona Ditolak Warga, Ini Solusi Ridwan Kamil

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Keluarga Tolak Otopsi Jenazah Brigadir RAT yang Bunuh Diri di Mampang

Keluarga Tolak Otopsi Jenazah Brigadir RAT yang Bunuh Diri di Mampang

Nasional
Pengamat: Nasib Ganjar Usai Pilpres Tergantung PDI-P, Anies Beda karena Masih Punya Pesona Elektoral

Pengamat: Nasib Ganjar Usai Pilpres Tergantung PDI-P, Anies Beda karena Masih Punya Pesona Elektoral

Nasional
Defend ID Targetkan Tingkat Komponen Dalam Negeri Alpalhankam Capai 55 Persen 3 Tahun Lagi

Defend ID Targetkan Tingkat Komponen Dalam Negeri Alpalhankam Capai 55 Persen 3 Tahun Lagi

Nasional
TNI AL Kerahkan 3 Kapal Perang Korvet untuk Latihan di Laut Natuna Utara

TNI AL Kerahkan 3 Kapal Perang Korvet untuk Latihan di Laut Natuna Utara

Nasional
Dampak Eskalasi Konflik Global, Defend ID Akui Rantai Pasokan Alat Pertahanan-Keamanan Terganggu

Dampak Eskalasi Konflik Global, Defend ID Akui Rantai Pasokan Alat Pertahanan-Keamanan Terganggu

Nasional
PKS Klaim Punya Hubungan Baik dengan Prabowo, Tak Sulit jika Mau Koalisi

PKS Klaim Punya Hubungan Baik dengan Prabowo, Tak Sulit jika Mau Koalisi

Nasional
Tak Copot Menteri PDI-P, Jokowi Dinilai Pertimbangkan Persepsi Publik

Tak Copot Menteri PDI-P, Jokowi Dinilai Pertimbangkan Persepsi Publik

Nasional
Pengamat: Yang Berhak Minta PDI-P Cabut Menteri Hanya Jokowi, TKN Siapa?

Pengamat: Yang Berhak Minta PDI-P Cabut Menteri Hanya Jokowi, TKN Siapa?

Nasional
Klarifikasi Unggahan di Instagram, Zita: Postingan Kopi Berlatar Belakang Masjidilharam untuk Pancing Diskusi

Klarifikasi Unggahan di Instagram, Zita: Postingan Kopi Berlatar Belakang Masjidilharam untuk Pancing Diskusi

Nasional
PDI-P “Move On” Pilpres, Fokus Menangi Pilkada 2024

PDI-P “Move On” Pilpres, Fokus Menangi Pilkada 2024

Nasional
Sandiaga Usul PPP Gabung Koalisi Prabowo-Gibran, Mardiono: Keputusan Strategis lewat Mukernas

Sandiaga Usul PPP Gabung Koalisi Prabowo-Gibran, Mardiono: Keputusan Strategis lewat Mukernas

Nasional
Rakernas PDI-P Akan Rumuskan Sikap Politik Usai Pilpres, Koalisi atau Oposisi di Tangan Megawati

Rakernas PDI-P Akan Rumuskan Sikap Politik Usai Pilpres, Koalisi atau Oposisi di Tangan Megawati

Nasional
Bareskrim Periksa Eks Gubernur Bangka Belitung Erzaldi Rosman Terkait Kasus Dokumen RUPSLB BSB

Bareskrim Periksa Eks Gubernur Bangka Belitung Erzaldi Rosman Terkait Kasus Dokumen RUPSLB BSB

Nasional
Lempar Sinyal Siap Gabung Koalisi Prabowo, PKS: Kita Ingin Berbuat Lebih untuk Bangsa

Lempar Sinyal Siap Gabung Koalisi Prabowo, PKS: Kita Ingin Berbuat Lebih untuk Bangsa

Nasional
Anies: Yang Lain Sudah Tahu Belok ke Mana, Kita Tunggu PKS

Anies: Yang Lain Sudah Tahu Belok ke Mana, Kita Tunggu PKS

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com