Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Italia Dikarantina, Pemerintah Belum Akan Evakuasi WNI

Kompas.com - 10/03/2020, 14:30 WIB
Dani Prabowo,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Pasca-keputusan Perdana Menteri Italia Giuseppe Conte untuk mengkarantina sekitar 10 juta warganya guna mencegah penyebaran virus corona, hingga kini Pemerintah Indonesia belum mengambil sikap untuk melakukan langkah tertentu terhadap warga negara Indonesia yang ada di sana.

Juru Bicara Pemerintah untuk Penanganan Corona Achmad Yurianto menilai, Pemerintah Italia masih sanggup melakukan seluruh upaya dalam menjaga keselamatan warga, termasuk WNI yang ada di negeri Pizza itu.

Baca juga: Lockdown Italia di Tengah Virus Corona, Ini Aturan yang Perlu Diketahui

"Italia masih sanggup untuk merawat WNI kita yang ada di sana, dan masih bertanggungjawab untuk itu. Dan kita tidak terlalu mempermasalahkan itu," singkat Yuri di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (9/3/2020).

Keputusan yang diambil Conte berlaku sejak 8 Maret hingga 3 April.

"Pembatasan dibuat untuk membatasi perpindahan di wilayah tersebut, yang mungkin untuk keluar masuk hanya untuk kebutuhan kerja yang terbukti dan keadaan darurat," kata Conte seperti dikutip dari Corriere.

Keputusan ini juga berdampak pada penutupan sekolah dan kampus di wilayah tersebut.

Selain itu, upacara sipil dan keagamaan akan ditangguhkan, pub, diskotik, dan tempat hiburan lainnya, gym, kolam renang dan museum akan ditutup.

Baca juga: Dampak Karantina Italia: Terjadi Kerusuhan Besar di Penjara, 7 Tahanan Tewas

Sedangkan restoran masih dapat beroperasi namun dibatasi dari jam 6 hingga 18, ditambah dengan aturan jarak aman antar pelanggan setidaknya satu meter.

Conte menyebut, keputusan karantina ini akan menimbulkan ketidaknyamanan namun tetap harus dilakukan.

"Kita harus melindungi kesehatan kita dan orang-orang yang kita cintai, orang tua kita, tetapi terutama kesehatan kakek-nenek kita," kata Conte.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Anggap Positif “Presidential Club” yang Ingin Dibentuk Prabowo, Cak Imin: Pemerintah Bisa Lebih Produktif

Anggap Positif “Presidential Club” yang Ingin Dibentuk Prabowo, Cak Imin: Pemerintah Bisa Lebih Produktif

Nasional
Jokowi Gowes Sepeda Kayu di CFD Jakarta, Warga Kaget dan Minta 'Selfie'

Jokowi Gowes Sepeda Kayu di CFD Jakarta, Warga Kaget dan Minta "Selfie"

Nasional
Ketidakharmonisan Hubungan Presiden Terdahulu jadi Tantangan Prabowo Wujudkan 'Presidential Club'

Ketidakharmonisan Hubungan Presiden Terdahulu jadi Tantangan Prabowo Wujudkan "Presidential Club"

Nasional
Bela Jokowi, Projo: PDI-P Baperan Ketika Kalah, Cerminan Ketidakdewasaan Berpolitik

Bela Jokowi, Projo: PDI-P Baperan Ketika Kalah, Cerminan Ketidakdewasaan Berpolitik

Nasional
Cek Lokasi Lahan Relokasi Pengungsi Gunung Ruang, AHY: Mau Pastikan Statusnya 'Clean and Clear'

Cek Lokasi Lahan Relokasi Pengungsi Gunung Ruang, AHY: Mau Pastikan Statusnya "Clean and Clear"

Nasional
Di Forum Literasi Demokrasi, Kemenkominfo Ajak Generasi Muda untuk Kolaborasi demi Majukan Tanah Papua

Di Forum Literasi Demokrasi, Kemenkominfo Ajak Generasi Muda untuk Kolaborasi demi Majukan Tanah Papua

Nasional
Pengamat Anggap Sulit Persatukan Megawati dengan SBY dan Jokowi meski Ada 'Presidential Club'

Pengamat Anggap Sulit Persatukan Megawati dengan SBY dan Jokowi meski Ada "Presidential Club"

Nasional
Budi Pekerti, Pintu Masuk Pembenahan Etika Berbangsa

Budi Pekerti, Pintu Masuk Pembenahan Etika Berbangsa

Nasional
“Presidential Club”, Upaya Prabowo Damaikan Megawati dengan SBY dan Jokowi

“Presidential Club”, Upaya Prabowo Damaikan Megawati dengan SBY dan Jokowi

Nasional
Soal Orang 'Toxic' Jangan Masuk Pemerintahan Prabowo, Jubir Luhut: Untuk Pihak yang Hambat Program Kabinet

Soal Orang "Toxic" Jangan Masuk Pemerintahan Prabowo, Jubir Luhut: Untuk Pihak yang Hambat Program Kabinet

Nasional
Cak Imin Harap Pilkada 2024 Objektif, Tak Ada “Abuse of Power”

Cak Imin Harap Pilkada 2024 Objektif, Tak Ada “Abuse of Power”

Nasional
Tanggal 7 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 7 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Gunung Raung Erupsi, Ma'ruf Amin Imbau Warga Setempat Patuhi Petunjuk Tim Penyelamat

Gunung Raung Erupsi, Ma'ruf Amin Imbau Warga Setempat Patuhi Petunjuk Tim Penyelamat

Nasional
Cak Imin: Bansos Cepat Dirasakan Masyarakat, tapi Tak Memberdayakan

Cak Imin: Bansos Cepat Dirasakan Masyarakat, tapi Tak Memberdayakan

Nasional
Cak Imin: Percayalah, PKB kalau Berkuasa Tak Akan Lakukan Kriminalisasi...

Cak Imin: Percayalah, PKB kalau Berkuasa Tak Akan Lakukan Kriminalisasi...

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com