Pemda Diminta Koordinasi dengan Pusat soal Informasi Penularan Virus Corona

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Dalam Negeri meminta pemerintah daerah (pemda) tidak menyampaikan keterangan secara sepihak terkait penularan virus corona (Covid-19).

Hal itu disampaikan Staf Khusus Menteri Dalam Negeri Kastorius Sinaga dalam keterangan tertulisnya saat dikonfirmasi wartawan, Rabu (4/3/2020).

"Pemda diminta berkoordinasi dengan instansi terkait dan tetap menjaga iklim kondusif di daerah. Pemda juga diminta melaporkan setiap perkembangan di daerah masing-masing atas virus corona secara cepat dan akurat," ujar Kastorius.

Baca juga: Kecaman dan Ancaman Sanksi bagi Pengungkap Identitas Pasien Corona

Kastorius juga mengingatkan pemda bahwa penyampaian informasi terkait penularan virus corona dilakukan lewat satu pintu secara terpusat.

"Pusat informasi dipimpin oleh Kemenkes. Sistem satu pintu informasi ini untuk mencegah kesimpangsiuran informasi yang dapat muncul di masyarakat," tegas Kastorius.

Terakhir, pemda bersama instansi di daerah diminta melakukan upaya pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan terhadap penularan virus corona sesuai prosedur yg sudah ditetapkan oleh Menteri Kesehatan.

Baca juga: Pemerintah Tunjuk Achmad Yurianto Jadi Jubir Resmi Terkait Virus Corona

Sebelumnya, Pengurus Pusat Bidang Politik dan Kesehatan Ikatan Ahli Kesehatan Masyarat Indonesia (IAKMI) Syahrizal Syarif menyayangkan ada penyebutan identitas korban pengidap virus corona di Indonesia.

Menurut dia, privasi pasien itu harus tetap dijaga.

"Kita semua menyayangkan, saya pribadi sangat menyayangkan tindakan ataupun ketidaksensitifan dari pejabat-pejabat kita," kata Syahrizal di Gedung Mochtar, Jakarta Pusat, Selasa (3/3/2020).

"Saya kira ini harus menjadi pelajaran yang berharap tidak boleh lagi ada yang, prinsip dasarnya harusnya tidak boleh ada yang mengarah kepada stigma ataupun menganggu privasi," tuturnya.

Baca juga: Pengungkapan Identitas Pasien Corona Langgar Hak Kerahasiaan Informasi Pribadi

Menurut Syahrizal, tidak masalah jika pemerintah melakukan identifikasi lokasi kasus terjadi.

Namun, lokasi tersebut, tidak perlu disebutkan lebih detail.

"Jadi sebetulnya identifikasi mengenai lokasi itu tidak apa-apa tapi sama sekali tidak boleh ada hal penyampaian yang terkait dengan korban," ujarnya.

"Ini saya sama sekali menyayangkan dan saya berharap tidak ada lagi pejabat kita yang menyampaikan yang melakukan seperti itu," ucap Syahrizal.