Pemerintah Diminta Sosialisasikan Keputusan Arab Saudi Tangguhkan Visa Umrah

Kompas.com - 27/02/2020, 15:01 WIB
Anggota Dewan Syuro PKB Maman Imanulhaq di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (11/10/2019). KOMPAS.com/HaryantipuspasariAnggota Dewan Syuro PKB Maman Imanulhaq di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (11/10/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi VIII DPR dari Fraksi PKB Maman Imanulhaq mengatakan, pemerintah harus menyosialisasikan kepada jemaah dan agen penyelenggara umrah terkait kebijakan pemerintahan Arab Saudi yang menangguhkan kunjungan ke negara tersebut.

Hal ini dilakukan pemerintah Kerajaan Arab Saudi, menyusul penyebaran virus corona dalam beberapa waktu terakhir.

"Ini (kebijakan Arab Saudi) harus tersosialisasikan dengan baik kepada travel dan agen penyelenggara umrah agar tidak terjadi kesalahpahaman jemaah yang sudah lunas biaya umrah dan siap untuk berangkat," kata Maman dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, Kamis (27/2/2020).

Baca juga: Arab Saudi Tangguhkan Kunjungan Umroh Sementara

Maman memahami bahwa instruksi pemerintahan Arab Saudi untuk mencegah penyebaran virus corona di negara mereka.

Oleh karenanya, ia meminta Indonesia menghormati keputusan pemerintahan Arab Saudi.

"Penangguhan penerbitan visa umrah oleh hak otoritatif Arab Saudi yang tidak bisa kita tolak," ujar dia.

Baca juga: Ketua MPR Harap Saudi Beri Kelonggaran kepada Jemaah Umroh RI

Dikutip dari Arab News, Kamis (27/2/2020), tak hanya visa umrah, Arab Saudi juga telah menangguhkan visa turis yang datang dari negara-negara dengan kasus virus corona.

Pihaknya juga menyebutkan bahwa otoritas kesehatan Arab Saudi terus memantau perkembangan terkini dari penyebaran virus corona yang mulai menginfeksi sejumlah negara Teluk dalam beberapa hari terakhir.

Tindakan tersebut dilakukan untuk tindakan pencegahan serta perlindungan terbaik bagi keselamatan warga dan setiap orang yang berniat mengunjungi Arab Saudi, baik untuk tujuan umrah maupun wisata.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Satgas Covid-19: Jangan Tunggu 5.000 Kasus Per Hari untuk Disiplin

Satgas Covid-19: Jangan Tunggu 5.000 Kasus Per Hari untuk Disiplin

Nasional
Dirjen EBTKE Ajak Semua Pihak Berinovasi Kembangkan Pemanfaatan Energi Surya

Dirjen EBTKE Ajak Semua Pihak Berinovasi Kembangkan Pemanfaatan Energi Surya

Nasional
Jaksa Agung Janji Usut Tuntas Dalang Kebakaran di Kejaksaan Agung

Jaksa Agung Janji Usut Tuntas Dalang Kebakaran di Kejaksaan Agung

Nasional
Warga Padang yang Tak Patuh Pakai Masker Kebanyakan Pemotor dan Pengguna Angkot

Warga Padang yang Tak Patuh Pakai Masker Kebanyakan Pemotor dan Pengguna Angkot

Nasional
UPDATE 24 September: Tambah 1.133 Kasus Covid-19 di Jakarta, Total 1.664 Pasien Meninggal

UPDATE 24 September: Tambah 1.133 Kasus Covid-19 di Jakarta, Total 1.664 Pasien Meninggal

Nasional
Satgas: Berita Konspirasi Pengaruhi Peningkatan Kasus Covid-19

Satgas: Berita Konspirasi Pengaruhi Peningkatan Kasus Covid-19

Nasional
Pengunduran Diri Febri Diansyah Disayangkan Koleganya di KPK

Pengunduran Diri Febri Diansyah Disayangkan Koleganya di KPK

Nasional
Satgas: Penambahan Kasus Covid-19 Tinggi, Ini Terkait dengan Pilkada

Satgas: Penambahan Kasus Covid-19 Tinggi, Ini Terkait dengan Pilkada

Nasional
Komisioner KPU: Jika Tunda Pilkada, Jangan-jangan Tahun Depan Semakin Tak Mungkin...

Komisioner KPU: Jika Tunda Pilkada, Jangan-jangan Tahun Depan Semakin Tak Mungkin...

Nasional
Jumat Besok, DPR dan Pemerintah Mulai Bahas Klaster Ketenagakerjaan di RUU Cipta Kerja

Jumat Besok, DPR dan Pemerintah Mulai Bahas Klaster Ketenagakerjaan di RUU Cipta Kerja

Nasional
KPK Tetapkan Eks Kadis PUPR Lampung Selatan Jadi Tersangka

KPK Tetapkan Eks Kadis PUPR Lampung Selatan Jadi Tersangka

Nasional
Komnas HAM Ingin Tak Ada Lagi Kekerasan dalam Proses Hukum

Komnas HAM Ingin Tak Ada Lagi Kekerasan dalam Proses Hukum

Nasional
Menteri ESDM: Smart Grid Dapat Tingkatkan Penetrasi Pembangkit Listik EBT

Menteri ESDM: Smart Grid Dapat Tingkatkan Penetrasi Pembangkit Listik EBT

Nasional
Kasus Aktif Harian Covid-19 di DKI Jakarta Mengalami Kenaikan

Kasus Aktif Harian Covid-19 di DKI Jakarta Mengalami Kenaikan

Nasional
Benny Tjokro Positif Covid-19, Majelis Hakim Tunda Sidang Tuntutan

Benny Tjokro Positif Covid-19, Majelis Hakim Tunda Sidang Tuntutan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X