Politisi PDI-P Sebut Susunan Kabinet Jokowi-Ma'ruf Tak Ideal

Kompas.com - 08/02/2020, 12:12 WIB
Politikus PDI-P Effendi Simbolon dalam diskusi di Gondangdia, Jakarta Pusat, Sabtu (8/2/2020). KOMPAS.com/Dian Erika Politikus PDI-P Effendi Simbolon dalam diskusi di Gondangdia, Jakarta Pusat, Sabtu (8/2/2020).

JAKARTA, KOMPAS.com - Politisi PDI Perjuangan Effendi Simbolon mengkritik susunan kabinet Presiden Joko Widodo pada periode kedua pemerintahannya.

Ia menilai susunan kabinet saat ini tak ideal dan menyayangkan sikap Jokowi menempatkan anggota kabinet yang tidak sesuai dengan keahlian.

"(Susunan) Kabinet ini juga bukan yang the dream team. Ada yang tidak ada urusannya, tetapi ada di situ (penempatan)," ujar Effendi dalam diskusi bertajuk '100 Hari Kabinet Jokowi-Ma'ruf' di Gondangdia, Jakarta Pusat, Sabtu (8/2/2020).

Baca juga: Polemik Desa Fiktif di 100 Hari Pertama Jokowi-Maruf...

Effendi kemudian diminta memberikan contoh penempatan anggota kabinet yang tidak proporsional itu.

Namun, ia tidak menjawab secara spesifik.

"Contohnya? Ya banyaklah. Hampir semua seperti itu. Di satu titik dipasang awak yang tidak (sesuai) dengan posisinya. Dokter jadi ahli mesin, ahli mesin jadi dokter bedah," lanjutnya.

Baca juga: 100 Hari Jokowi-Maruf: Eksperimen Membangun Dinasti Politik...

Effendi pun mempertanyakan mengapa Jokowi masih menoleransi penempatan susunan kabinet yang disebutnya tidak pas.

Bahkan, dia menyebut kabinet Jokowi-Ma'ruf terdiri dari kelompok-kelompok tertentu.

"Jadi seperti ada geng-gengan tersendiri. Misalnya KSP gengnya si ini, lalu yang lain gengnya siapa," katanya.

Baca juga: 100 Hari Jokowi-Maruf, Pelemahan KPK Dinilai Semakin Terasa...

Menurut dia, kondisi ini membuat jalannya pemerintahan menjadi tidak efektif.

Halaman:


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Alasan Jokowi dan Menteri Lepas Masker saat Rapat Penanganan Covid-19

Alasan Jokowi dan Menteri Lepas Masker saat Rapat Penanganan Covid-19

Nasional
Polri Sebut Sudah Ada 96 Orang dan 2 Perusahaan yang Ditetapkan Jadi Tersangka Karhutla

Polri Sebut Sudah Ada 96 Orang dan 2 Perusahaan yang Ditetapkan Jadi Tersangka Karhutla

Nasional
Cerita KPU Prabumulih Saat Anggaran Baru Cair Sehari Sebelum Pencoblosan Pilkada 2018

Cerita KPU Prabumulih Saat Anggaran Baru Cair Sehari Sebelum Pencoblosan Pilkada 2018

Nasional
Bio Farma Dipastikan Produksi 250 Juta Vaksin Covid-19 Per Tahun

Bio Farma Dipastikan Produksi 250 Juta Vaksin Covid-19 Per Tahun

Nasional
Survei Akurat Poll: 67,2 Persen Responden Puas dengan Kinerja Presiden Jokowi

Survei Akurat Poll: 67,2 Persen Responden Puas dengan Kinerja Presiden Jokowi

Nasional
Dewan Pengawas KPK Tangani 14 Laporan Terkait Pelanggaran Etik

Dewan Pengawas KPK Tangani 14 Laporan Terkait Pelanggaran Etik

Nasional
Rp 36,4 Triliun Dana Desa Akan Dipakai untuk PKTD, Mendes: Bakal Serap 5,2 Juta Tenaga Kerja

Rp 36,4 Triliun Dana Desa Akan Dipakai untuk PKTD, Mendes: Bakal Serap 5,2 Juta Tenaga Kerja

Nasional
Kasus Covid-19 Naik, Satgas Wanti-wanti Masyarakat Jawa Tengah

Kasus Covid-19 Naik, Satgas Wanti-wanti Masyarakat Jawa Tengah

Nasional
Melalui Telepon, Puan Bahas Kerja Sama Vaksin dengan Ketua Parlemen Turki

Melalui Telepon, Puan Bahas Kerja Sama Vaksin dengan Ketua Parlemen Turki

Nasional
Dalam Tiga Hari, Jatim Catat Kasus Positif dan Kematian akibat Covid-19 Tertinggi

Dalam Tiga Hari, Jatim Catat Kasus Positif dan Kematian akibat Covid-19 Tertinggi

Nasional
Dewan Pengawas KPK Telah Keluarkan 46 Izin Penyadapan

Dewan Pengawas KPK Telah Keluarkan 46 Izin Penyadapan

Nasional
PDI-P Dukung Pilkada di Tengah Pandemi, Ini Alasannya...

PDI-P Dukung Pilkada di Tengah Pandemi, Ini Alasannya...

Nasional
Menko PMK: 54 Persen Angkatan Kerja Indonesia Pernah Mengalami Stunting

Menko PMK: 54 Persen Angkatan Kerja Indonesia Pernah Mengalami Stunting

Nasional
Ombudsman Minta Presiden Atur Sistem Penghasilan Tunggal bagi Komisaris BUMN yang Rangkap Jabatan

Ombudsman Minta Presiden Atur Sistem Penghasilan Tunggal bagi Komisaris BUMN yang Rangkap Jabatan

Nasional
Hasto: Bakal Calon Kepala Daerah PDI-P Akan Daftar Pilkada pada Hari Pertama

Hasto: Bakal Calon Kepala Daerah PDI-P Akan Daftar Pilkada pada Hari Pertama

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X