Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Politisi PDI-P Sebut Susunan Kabinet Jokowi-Ma'ruf Tak Ideal

Kompas.com - 08/02/2020, 12:12 WIB
Dian Erika Nugraheny,
Kristian Erdianto

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Politisi PDI Perjuangan Effendi Simbolon mengkritik susunan kabinet Presiden Joko Widodo pada periode kedua pemerintahannya.

Ia menilai susunan kabinet saat ini tak ideal dan menyayangkan sikap Jokowi menempatkan anggota kabinet yang tidak sesuai dengan keahlian.

"(Susunan) Kabinet ini juga bukan yang the dream team. Ada yang tidak ada urusannya, tetapi ada di situ (penempatan)," ujar Effendi dalam diskusi bertajuk '100 Hari Kabinet Jokowi-Ma'ruf' di Gondangdia, Jakarta Pusat, Sabtu (8/2/2020).

Baca juga: Polemik Desa Fiktif di 100 Hari Pertama Jokowi-Maruf...

Effendi kemudian diminta memberikan contoh penempatan anggota kabinet yang tidak proporsional itu.

Namun, ia tidak menjawab secara spesifik.

"Contohnya? Ya banyaklah. Hampir semua seperti itu. Di satu titik dipasang awak yang tidak (sesuai) dengan posisinya. Dokter jadi ahli mesin, ahli mesin jadi dokter bedah," lanjutnya.

Baca juga: 100 Hari Jokowi-Maruf: Eksperimen Membangun Dinasti Politik...

Effendi pun mempertanyakan mengapa Jokowi masih menoleransi penempatan susunan kabinet yang disebutnya tidak pas.

Bahkan, dia menyebut kabinet Jokowi-Ma'ruf terdiri dari kelompok-kelompok tertentu.

"Jadi seperti ada geng-gengan tersendiri. Misalnya KSP gengnya si ini, lalu yang lain gengnya siapa," katanya.

Baca juga: 100 Hari Jokowi-Maruf, Pelemahan KPK Dinilai Semakin Terasa...

Menurut dia, kondisi ini membuat jalannya pemerintahan menjadi tidak efektif.

Padahal, di periode kedua pemerintahannya Jokowi sudah memiliki modal politik yang baik, yakni berhasil merangkul oposisi.

Effendi menilai, kondisi ini sebenarnya mendukung stabilitas politik yang baik.

"Ini menjadi modal utama, sekaligus menegaskan legalitas kemenangan politik Jokowi yang meraih (lebih dari) 50 persen (dalam pemilu)," tutur anggota Komisi I DPR ini.

Namun, Effendi melihat kekuatan ini justru saat ini semakin berkurang.

"Apakah modal tadi sudah dimanfaatkan secara maksimal? Malah ini (semakin) berkurang lagi sebab susunan kru yang ada di kabinet Jokowi," tambahnya.

Baca juga: Ini Kata Hasto Kristiyanto soal 100 Hari Pemerintahan Jokowi-Maruf

Diberitakan, pemerintahan Joko Widodo- Ma'ruf Amin telah berjalan selama 100 hari pada hari ini, Senin (27/1/2020).

Adapun, 100 hari Jokowi-Ma'ruf terhitung sejak pasangan itu menjabat setelah dilantik pada 20 Oktober 2019.

Hari pelantikan itu sekaligus terhitung sebagai hari pertama mereka.


Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

KPK Periksa Dirut Nonaktif PT Taspen Antonius Kosasih

KPK Periksa Dirut Nonaktif PT Taspen Antonius Kosasih

Nasional
KPU Ungkap 13 Panitia Pemilihan di Papua Tengah yang Tahan Rekapitulasi Suara Berujung Dipecat

KPU Ungkap 13 Panitia Pemilihan di Papua Tengah yang Tahan Rekapitulasi Suara Berujung Dipecat

Nasional
Ekonomi Tumbuh 5,11 Persen, Jokowi: Negara Lain Masuk Jurang, Kita Naik

Ekonomi Tumbuh 5,11 Persen, Jokowi: Negara Lain Masuk Jurang, Kita Naik

Nasional
Eks Anak Buah SYL Beri Tip untuk Paspampres, Gratifikasi Disebut Jadi Kebiasaan

Eks Anak Buah SYL Beri Tip untuk Paspampres, Gratifikasi Disebut Jadi Kebiasaan

Nasional
TPN Resmi Dibubarkan, Hasto Tegaskan Perjuangan Tetap Dilanjutkan

TPN Resmi Dibubarkan, Hasto Tegaskan Perjuangan Tetap Dilanjutkan

Nasional
Kelakar Jokowi soal Kemungkinan Pindah Parpol Usai Tak Dianggap PDI-P

Kelakar Jokowi soal Kemungkinan Pindah Parpol Usai Tak Dianggap PDI-P

Nasional
 Gerindra Sebut Indonesia Negara Besar, Wajar Kementerian Diperbanyak

Gerindra Sebut Indonesia Negara Besar, Wajar Kementerian Diperbanyak

Nasional
Satu Pejabat Pemprov Malut Jadi Tersangka Baru Kasus Gubernur Abdul Ghani Kasuba

Satu Pejabat Pemprov Malut Jadi Tersangka Baru Kasus Gubernur Abdul Ghani Kasuba

Nasional
RI Ajukan Penyesuaian Pembayaran Proyek Jet Tempur KF-21 Boramae ke Korsel, Kemenhan Jelaskan Alasannya

RI Ajukan Penyesuaian Pembayaran Proyek Jet Tempur KF-21 Boramae ke Korsel, Kemenhan Jelaskan Alasannya

Nasional
 Prabowo Disebut Ingin Tambah Jumlah Kementerian, Jokowi Klaim Tak Beri Masukan

Prabowo Disebut Ingin Tambah Jumlah Kementerian, Jokowi Klaim Tak Beri Masukan

Nasional
Menag Bertolak ke Arab Saudi Cek Persiapan Ibadah Haji untuk Jemaah Indonesia

Menag Bertolak ke Arab Saudi Cek Persiapan Ibadah Haji untuk Jemaah Indonesia

Nasional
Luhut Ingatkan Prabowo Jangan Bawa Orang 'Toxic', Jokowi: Benar Dong

Luhut Ingatkan Prabowo Jangan Bawa Orang "Toxic", Jokowi: Benar Dong

Nasional
Ganjar Harap Buruknya Pilpres 2024 Tak Dikloning ke Pilkada

Ganjar Harap Buruknya Pilpres 2024 Tak Dikloning ke Pilkada

Nasional
Bea Cukai Jadi Sorotan Publik, Pengamat Intelijen: Masyarakat Harus Beri Dukungan untuk Perbaikan

Bea Cukai Jadi Sorotan Publik, Pengamat Intelijen: Masyarakat Harus Beri Dukungan untuk Perbaikan

Nasional
Hakim Agung Gazalba Saleh Didakwa Terima Rp 37 Miliar karena Kabulkan PK Eks Terpidana Megapungli di Pelabuhan Samarinda

Hakim Agung Gazalba Saleh Didakwa Terima Rp 37 Miliar karena Kabulkan PK Eks Terpidana Megapungli di Pelabuhan Samarinda

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com