Saat Kapolri Idham Azis Sebut Edhy Prabowo "Adinda Menteri"...

Kompas.com - 07/02/2020, 21:07 WIB
Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo (paling kiri) dan Kapolri Jenderal (Pol) Idham Azis (tengah) di Gedung KKP, Jakarta Pusat, Jumat (7/2/2020). KOMPAS.com/Devina HalimMenteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo (paling kiri) dan Kapolri Jenderal (Pol) Idham Azis (tengah) di Gedung KKP, Jakarta Pusat, Jumat (7/2/2020).

JAKARTA, KOMPAS.com - Pihak Kepolisian Negara Republik Indonesia bersama Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menandatangani nota kesepahaman (MoU) tentang sinergitas pengamanan dan penegakan hukum di bidang kelautan dan perikanan.

Selepas acara penandatanganan MoU itu, Kapolri Jenderal  Idham Azis menyapa Menteri KKP Edhy Prabowo dengan sebutan adinda menteri.

"Satu-satunya menteri di kabinet kerja yang saya panggil adinda menteri. Dia yang menginginkan dipanggil adinda menteri. Mulai nanti kalau ada ratas-ratas, saya panggil adinda menteri," ujar Idham Azis di Gedung Mina Bahari IV Kantor Kementerian Kelautan dan Perikanan, Jakarta Pusat, Jumat (7/2/2020).

Baca juga: Nyanyian Kapolri Idham Azis Iringi Pelepasan Ari Dono Masuki Masa Pensiun...

Ucapan itu membuat seisi ruangan ramai dengan tepuk tangan dan tawa berbagai pihak yang turut hadir pada kerja sama tersebut.

Di sisi lain, Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo menyebut dirinya adalah junior dari para petinggi Polri lainnya yang hadir.

Ia menyebut Kabaharkam Komjen Pol Agus Andrianto, Kabareskrim Komjen Listyo Sigit Prabowo, dan Kadiv Propam Irjen Ignatius Sigit Widyatmoko sebagai seniornya.

"Semua senior saya, yang harus abang ingat adalah saya adalah junior abang. Menteri adalah jabatan, junior enggak bisa jadi senior kecuali seniornya meninggal," kata Edhy.

Ia kemudian mengatakan, penandatanganan nota kesepahaman (MoU) ini untuk memberikan keyakinan bahwa setiap usaha di sektor kelautan dan perikanan dijamin oleh hukum.

"Konsep utamanya adalah pembinaan warga negara yang ingin membangun usaha sehingga menimbulkan pertumbuhan ekonomi, kecuali kalau di antara mereka adalah melakukan hal-hal yang di luar kelaziman kita, seperti penyelundupan, narkoba persenjataan, melakukan destraktif fishing, limbah B3," ujar Edhy.

"Dan itu urusan polri dan kita sepakat kalau nelayan kita sama-sama bina sekecil apa pun sebesar apa pun dia adalah WNI. Empat hal tadi kita konsen," kata dia. 

Baca juga: Edhy Prabowo ke Kapolri: Saya Junior Abang, Jangan Lihat Menterinya

Pada kesempatan yang sama, Idham meminta komitmen dari seluruh pihak yang terlibat dalam penandatanganan mou ini untuk betul-betul bekerja keras.

Ia juga berharap, semua pihak terlibat dan saling bertukar informasi untuk terus membangun komunikasi.

"Saya berharap kalau perlu ada satu ruangan yang untuk selalu bisa bersama-sama bertukar informasi begitu, sehingga kita terus membangun komunikasi tidak ada yang masalah tidak bisa selesai di Republik ini," kata Idham.

"Ketika kita mau membangun komunikasi, komunikasi itulah awal mula kita untuk bekerja, menjabarkan semua apa yang telah kita tanda tangan," ucap dia. 



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Wapres: Kewirausahaan Perlu Ditumbuhkan Sejak Usia Muda

Wapres: Kewirausahaan Perlu Ditumbuhkan Sejak Usia Muda

Nasional
Survei Litbang Kompas Setahun Jokowi-Ma'ruf: 46,3 Persen Tak Puas, 39,7 Persen Puas

Survei Litbang Kompas Setahun Jokowi-Ma'ruf: 46,3 Persen Tak Puas, 39,7 Persen Puas

Nasional
Survei Litbang Kompas: Lebih dari 61 Persen Responden Yakin Pemerintah Bisa Selesaikan Isu Kesehatan-Ekonomi

Survei Litbang Kompas: Lebih dari 61 Persen Responden Yakin Pemerintah Bisa Selesaikan Isu Kesehatan-Ekonomi

Nasional
Jelang Libur Panjang, Mendagri: Berlibur di Sini Saja Sambil Beres-beres Rumah

Jelang Libur Panjang, Mendagri: Berlibur di Sini Saja Sambil Beres-beres Rumah

Nasional
Kepala BNPB Harap Pemerintah Daerah Alokasikan Dana dari APBD untuk Rawat Sungai

Kepala BNPB Harap Pemerintah Daerah Alokasikan Dana dari APBD untuk Rawat Sungai

Nasional
KASBI Tak Ajukan Judicial Review UU Cipta Kerja di MK, Alasannya?

KASBI Tak Ajukan Judicial Review UU Cipta Kerja di MK, Alasannya?

Nasional
Airlangga: Pemanfaatan Teknologi Digital oleh Pelaku UMKM Masih Terkendala

Airlangga: Pemanfaatan Teknologi Digital oleh Pelaku UMKM Masih Terkendala

Nasional
Mendagri Tegur Pemkot Bandar Lampung Karena Realisasi NPHD Macet

Mendagri Tegur Pemkot Bandar Lampung Karena Realisasi NPHD Macet

Nasional
BNPB Ingatkan Pulau Jawa Waspadai Fenomena Banjir dan Longsor

BNPB Ingatkan Pulau Jawa Waspadai Fenomena Banjir dan Longsor

Nasional
Teten Masduki Sebut UU Cipta Kerja Jamin Sertifikasi Halal untuk UMKM Tanpa Biaya

Teten Masduki Sebut UU Cipta Kerja Jamin Sertifikasi Halal untuk UMKM Tanpa Biaya

Nasional
Setahun Wapres Ma'ruf Amin: Fokus Ekonomi Syariah dan Stunting, Apa Saja Hasilnya?

Setahun Wapres Ma'ruf Amin: Fokus Ekonomi Syariah dan Stunting, Apa Saja Hasilnya?

Nasional
Setahun Jokowi-Ma'ruf, PDI-P: Pandemi Covid-19 Tantangan Berat yang Tak Terbayangkan

Setahun Jokowi-Ma'ruf, PDI-P: Pandemi Covid-19 Tantangan Berat yang Tak Terbayangkan

Nasional
Jelang Libur Panjang, Mendagri Disebut Bakal Kumpulkan Kepala Daerah Antisipasi Lonjakan Kasus Covid-19

Jelang Libur Panjang, Mendagri Disebut Bakal Kumpulkan Kepala Daerah Antisipasi Lonjakan Kasus Covid-19

Nasional
Ada yang Ragukan Vaksin Covid-19 dari China, Ini Tanggapan Kemenkes

Ada yang Ragukan Vaksin Covid-19 dari China, Ini Tanggapan Kemenkes

Nasional
Pemerintah Klaim UU Cipta Kerja Perkuat Pelaku UMKM

Pemerintah Klaim UU Cipta Kerja Perkuat Pelaku UMKM

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X