Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Rapat Bersama Komisi I, Panglima TNI Minta Anggaran Bencana

Kompas.com - 31/01/2020, 08:12 WIB
Deti Mega Purnamasari,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto berharap TNI bisa memiliki dana kontijensi atau dana tanggap darurat kebencanaan seperti halnya Polri.

Hal tersebut diungkapkan Hadi dalam rapat dengan Komisi I DPR yang digelar di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (30/1/2020).

Hadi menyampaikan hal tersebut karena menurutnya, setiap kali bencana terjadi, seperti di gempa Lombok, Palu, Lampung, Selat Sunda, hingga kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Sumatera dan Kalimantan, yang datang ke lokasi bencana pertama kali adalah TNI.

"TNI akan menghadapi masalah (saat menangani bencana) karena TNI tidak punya dana kontingensi. Kalau Polri enak, begitu ada masalah, langsung asesmen, bisa mengeluarkan dana. Kalau TNI, kita harus koordinasi dulu dengan BNPB," ujar Hadi.

Baca juga: Panglima TNI Ingatkan Prajurit Jangan Terjebak Keberhasilan Masa Lalu

Hadi mengatakan, meskipun bisa bersinergi, namun akan lebih baik jika TNI memiliki hak yang sama dengan Polri dalam hal memiliki dana kontingensi.

Dengan demikian, apabila ada bencana yang mesti ditanggulangi, TNI bisa langsung turun tangan.

"Memang kami bermimpi, karena TNI sudah sinergitas dengan Polri begitu baik, memiliki satu hak yang sama. Polri punya dana kontingensi TNI juga," kata dia.

"Mudah-mudahan dengan kejadian di Australia ini akan jadi pintu masuk TNI punya dana kontingensi. Ini sangat penting, kalau tidak ada bencana ya anggaran itu tetap ada. Kalau ada bencana baru kita gunakan," ujar Hadi.

Sebelumnya, dalam rapat tersebut TNI meminta persetujuan DPR untuk memberangkatkan pasukan SST Zeni ke Australia pada 1 Februari 2020.

"Rencananya akan kami berangkatkan besok tanggal 1 Februari dengan menggunakan pesawat Hercules TNI AU melalui Kupang," jelas Hadi.

Baca juga: Tanggap Darurat Banjir Bandang Lebak Akan Berakhir, Pembangunan Huntara Dikebut

Ia mengatakan SST Zeni yang dikirimkan Indonesia akan bertugas membantu penanganan kebakaran hutan dan lahan di Australia.

Hadi menyatakan, BNPB turut serta dalam bantuan kemanusiaan itu.

"Tugas kami di sana membantu pemerintah Australia dalam rangka memadamkan kebakaran yang ada di sana. Namun kami diberikan wilayah yang sudah ditentukan berdasarkan hasil asesmen dari TNI dan BNPB yang rencananya juga akan hadir di wilayah Distrik Eden," tuturnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 8 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 8 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
 PAN Nilai 'Presidential Club' Sulit Dihadiri Semua Mantan Presiden: Perlu Usaha

PAN Nilai "Presidential Club" Sulit Dihadiri Semua Mantan Presiden: Perlu Usaha

Nasional
Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati untuk Susun Kabinet, Politikus PDI-P: Itu Hak Prerogatif Pak Prabowo

Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati untuk Susun Kabinet, Politikus PDI-P: Itu Hak Prerogatif Pak Prabowo

Nasional
LPAI Harap Pemerintah Langsung Blokir 'Game Online' Bermuatan Kekerasan

LPAI Harap Pemerintah Langsung Blokir "Game Online" Bermuatan Kekerasan

Nasional
MBKM Bantu Satuan Pendidikan Kementerian KP Hasilkan Teknologi Terapan Perikanan

MBKM Bantu Satuan Pendidikan Kementerian KP Hasilkan Teknologi Terapan Perikanan

Nasional
PAN Siapkan Eko Patrio Jadi Menteri di Kabinet Prabowo-Gibran

PAN Siapkan Eko Patrio Jadi Menteri di Kabinet Prabowo-Gibran

Nasional
Usai Dihujat Karena Foto Starbucks, Zita Anjani Kampanye Dukung Palestina di CFD

Usai Dihujat Karena Foto Starbucks, Zita Anjani Kampanye Dukung Palestina di CFD

Nasional
Kemenag: Jangan Tertipu Tawaran Berangkat dengan Visa Non Haji

Kemenag: Jangan Tertipu Tawaran Berangkat dengan Visa Non Haji

Nasional
'Presidential Club' Dinilai Bakal Tumpang Tindih dengan Wantimpres dan KSP

"Presidential Club" Dinilai Bakal Tumpang Tindih dengan Wantimpres dan KSP

Nasional
Soal Presidential Club, Pengamat: Jokowi Masuk Daftar Tokoh yang Mungkin Tidak Akan Disapa Megawati

Soal Presidential Club, Pengamat: Jokowi Masuk Daftar Tokoh yang Mungkin Tidak Akan Disapa Megawati

Nasional
Gaya Politik Baru: 'Presidential Club'

Gaya Politik Baru: "Presidential Club"

Nasional
Kemenag Rilis Jadwal Keberangkatan Jemaah Haji, 22 Kloter Terbang 12 Mei 2024

Kemenag Rilis Jadwal Keberangkatan Jemaah Haji, 22 Kloter Terbang 12 Mei 2024

Nasional
Luhut Minta Orang 'Toxic' Tak Masuk Pemerintahan, Zulhas: Prabowo Infonya Lengkap

Luhut Minta Orang "Toxic" Tak Masuk Pemerintahan, Zulhas: Prabowo Infonya Lengkap

Nasional
PDI-P Yakin Komunikasi Prabowo dan Mega Lancar Tanpa Lewat 'Presidential Club'

PDI-P Yakin Komunikasi Prabowo dan Mega Lancar Tanpa Lewat "Presidential Club"

Nasional
Zulhas: Semua Mantan Presiden Harus Bersatu, Apalah Artinya Sakit Hati?

Zulhas: Semua Mantan Presiden Harus Bersatu, Apalah Artinya Sakit Hati?

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com