Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ditanya soal Pencopotan Ronny Sompie, Jokowi: Tanya ke Menkumham

Kompas.com - 29/01/2020, 13:09 WIB
Rakhmat Nur Hakim,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

CIMAHI, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo enggan mengomentari pencopotan Ronny Sompie dari jabatan Dirjen Imigrasi.

Presiden meminta pencopotan tersebut ditanyakan ke Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna Laoly selaku pihak yang mencopot.

"Itu tanya ke Menkumham," ujar Jokowi di sela kunjungan kerjanya di Puskesmas Cimahi, Jawa Barat, Rabu (29/1/2020).

Baca juga: Komisi III Akan Panggil Yasonna Laoly Terkait Pencopotan Ronny Sompie

Saat ditanya lebih jauh mengenai tindakan apa yang akan ia ambil terkait kebijakan Yasonna itu, Jokowi enggan menjawab dan berjalan melewati wartawan.

Sebelumnya Ketua Bidang Advokasi Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Muhammad Isnur berharap Presiden Joko Widodo dapat turun tangan untuk menyelesaikan adanya dugaan pelanggaran etik yang dilakukan Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly.

"Karena itu skandal besar," kata Isnur kepada Kompas.com, Selasa (28/1/2020).

Baca juga: Pencopotan Ronny Sompie oleh Yasonna Diduga Terkait Kasus Harun Masiku

Isnur memaparkan, Yasonna sebelumnya datang pada konferensi pers yang diselenggarakan PDI Perjuangan terkait pembentukan tim hukum atas pengusutan kasus dugaan suap yang dilakukan eks caleg PDI-P, Harun Masiku.

Dalam konferensi pers itu PDI-P mempertanyakan langkah yang dilakukan KPK saat berupaya mendatangi kantor DPP PDI-P di Jakarta Pusat, untuk memasang garis KPK atau KPK line.

Kedatangan Yasonna, sebut dia, tak hanya berpotensi melanggar etika, tetapi juga berpotensi pidana.

Baca juga: Anggota Komisi III DPR Pertanyakan Alasan Yasonna Copot Ronny Sompie

"Kami sudah melaporkan dugaan tindak pidana obstruction of justice ke KPK. Ini bukan sekedar dugaan pelanggaran etik atau tata negara, tapi juga dugaan tindak pidana," ujarnya.

Dari informasi yang ia peroleh, Yasonna tiba di Kantor DPP PDI Perjuangan saat itu dengan menggunakan mobil dinas Menkumham.

Yasonna juga sebelumnya menyebut bahwa Harun Masiku berada di luar negeri.

Namun, hal itu kemudian dibantah oleh Direktur Jenderal Imigrasi Ronny F Sompie.

Baca juga: Yasonna Copot Ronny Sompie, ICW: Lebih Baik Yasonna Juga Dicopot

Ronny Sompie kemudian menyatakan bahwa Harun Masiku telah tiba di Tanah Air sejak 7 Januari atau sehari sebelum Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Wahyu Setiawan.

Wahyu ditangkap lantaran diduga menerima suap dari Harun untuk memuluskannya duduk di kursi Parlemen.

Tak lama setelah pernyataan itu, Ronny Sompie kemudian dicopot dari jabatannya sebagai Dirjen Imigrasi.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Jokowi Tegaskan Jadwal Pilkada Tak Dimajukan, Tetap November 2024

Jokowi Tegaskan Jadwal Pilkada Tak Dimajukan, Tetap November 2024

Nasional
Setelah Geledah Kantornya, KPK Panggil Lagi Sekjen DPR Indra Iskandar

Setelah Geledah Kantornya, KPK Panggil Lagi Sekjen DPR Indra Iskandar

Nasional
Menteri KP: Lahan 'Idle' 78.000 Hektar di Pantura Bisa Produksi 4 Juta Ton Nila Salin Setiap Panen

Menteri KP: Lahan "Idle" 78.000 Hektar di Pantura Bisa Produksi 4 Juta Ton Nila Salin Setiap Panen

Nasional
Istana Sebut Pansel Capim KPK Diumumkan Mei ini

Istana Sebut Pansel Capim KPK Diumumkan Mei ini

Nasional
Deret 9 Kapal Perang Koarmada II yang Dikerahkan dalam Latihan Operasi Laut Gabungan

Deret 9 Kapal Perang Koarmada II yang Dikerahkan dalam Latihan Operasi Laut Gabungan

Nasional
Jumlah Kementerian sejak Era Gus Dur hingga Jokowi, Era Megawati Paling Ramping

Jumlah Kementerian sejak Era Gus Dur hingga Jokowi, Era Megawati Paling Ramping

Nasional
Jokowi Sebut Ada 78.000 Hektar Tambak Udang Tak Terpakai di Pantura, Butuh Rp 13 Triliun untuk Alih Fungsi

Jokowi Sebut Ada 78.000 Hektar Tambak Udang Tak Terpakai di Pantura, Butuh Rp 13 Triliun untuk Alih Fungsi

Nasional
Spesifikasi 2 Kapal Patroli Cepat Terbaru Milik TNI AL

Spesifikasi 2 Kapal Patroli Cepat Terbaru Milik TNI AL

Nasional
Jokowi Panen Ikan Nila Salin di Tambak Air Payau di Karawang

Jokowi Panen Ikan Nila Salin di Tambak Air Payau di Karawang

Nasional
Momen Hakim MK Tegur Kuasa Hukum Caleg yang Mendebatnya

Momen Hakim MK Tegur Kuasa Hukum Caleg yang Mendebatnya

Nasional
Kejar Pemerataan Dokter Spesialis, Kemenkes Luncurkan Pendidikan Dokter Spesialis Berbasis RS Pendidikan

Kejar Pemerataan Dokter Spesialis, Kemenkes Luncurkan Pendidikan Dokter Spesialis Berbasis RS Pendidikan

Nasional
Jokowi Bakal Bisiki Prabowo Anggarkan Program Budi Daya Nila Salin jika Menjanjikan

Jokowi Bakal Bisiki Prabowo Anggarkan Program Budi Daya Nila Salin jika Menjanjikan

Nasional
Ma'ruf Amin: 34 Kementerian Sudah Cukup, tetapi Bisa Lebih kalau Perlu

Ma'ruf Amin: 34 Kementerian Sudah Cukup, tetapi Bisa Lebih kalau Perlu

Nasional
Ada Gugatan Perdata dan Pidana, KPK Mengaku Harus Benar-benar Kaji Perkara Eddy Hiariej

Ada Gugatan Perdata dan Pidana, KPK Mengaku Harus Benar-benar Kaji Perkara Eddy Hiariej

Nasional
Jokowi Resmikan Modeling Budi Daya Ikan Nila Salin di Karawang

Jokowi Resmikan Modeling Budi Daya Ikan Nila Salin di Karawang

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com