Dikritik PKS karena Sering Kunjungan ke Luar Negeri, Ini Jawaban Prabowo

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto merespons kritik Partai Keadilan Sejahtera soal lawatannya ke sejumlah negara sejak dilantik pada Oktober 2019.

Prabowo menyatakan, kunjungannya ke luar negeri itu demi kepentingan negara, utamanya dalam hal alat utama sistem pertahanan (alutsista).

"Memang kita butuh untuk keliling, menjajaki kemungkinan-kemungkinan. Kita harus pelajari alutsista yang ada," ujar Prabowo di DPR, Senayan, Jakarta, Senin (20/1/2020).

Dia menyebutkan, Pemerintah Indonesia perlu mendapatkan dukungan dari negara lain untuk membangun kekuatan pertahanan.

Baca juga: Prabowo ke Luar Negeri atas Perintah Jokowi, Gerindra Minta PKS Jangan Genit

Menurut Prabowo, pemerintah perlu menjajaki peluang agar negara-negara lain mau menjual alutsista mereka kepada Indonesia.

"Kita juga harus minta dukungan dari negara-negara lain karena belum tentu alutsista itu diberi kepada kita untuk dibeli," ucapnya.

Sebelumnya, sejumlah politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mengkritik kunjungan kerja Menteri Pertahanan Prabowo Subianto yang hingga saat ini tercatat sudah ke tujuh negara.

Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera mengingatkan mengenai pesan Presiden Joko Widodo yang sempat menyatakan bahwa kunjungan atau studi ke luar negeri juga bisa dilakukan melalui ponsel.

"Pak Jokowi saat 16 Agustus 2019 lalu mengingatkan agar meminimalkan kunjungan ke luar negeri. Bahkan secara demonstratif beliau menunjukkan via HP-nya, kunjungan luar negeri bisa melalui HP (ponsel). Dunia sudah terkoneksi," kata Mardani kepada wartawan, Jumat (17/1/2020).

Baca juga: Kritik Prabowo, PKS Singgung Pidato Jokowi soal Studi Banding Bisa lewat Ponsel

Selain itu, kata dia, kunjungan kerja ke luar negeri mesti memiliki tujuan yang jelas. Mardani berharap ada timbal balik yang setimpal dari kunjungan kerja Prabowo ke tujuh negara itu.

"Kunjungan ke luar negeri monggo saja dilakukan, tetapi mesti dipastikan return on investment-nya jauh lebih baik. Dan semua perlu disampaikan kepada publik secara transparan," ujar dia.