Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Tren Parpol Saat Ini Dinilai Menguat ke Oligarki dan Elitisme

Kompas.com - 17/01/2020, 11:35 WIB
Deti Mega Purnamasari,
Bayu Galih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengamat politik dari VoxPol Center Research and Consulting, Pangi Syarwi Chaniago menilai, partai politik di Indonesia saat ini menguat ke arah oligarki dan elitisme.

Pangi menjelaskan, partai-partai itu hanya memberi kesempatan sejumlah orang untuk memimpin. Partai dinilai tak memberikan kesempatan kepada kader biasa menjadi pimpinan.

Malahan, menurut dia, partai politik ada yang dikelola seperti perusahaan keluarga.

"Hampir tidak terjadi pertukaran elite secara reguler, bahkan anaknya sudah disiapkan untuk mengantikannya," kata Pangi dalam keterangan tertulisnya, Jumat (17/1/2020).

Baca juga: DPR: Wacana Presiden Dipilih DPR Hanya Melanggengkan Oligarki Politik

Menurut Pangi, beberapa parpol yang terlihat mengarah pada oligarki tersebut antara lain PDI-P, Partai Nasdem, Partai Gerindra, dan Partai Demokrat.

Bahkan, kata dia, beberapa partai papan tengah juga mulai ikut-ikutan dengan langkah tersebut.

Padahal, kata dia, parpol seharusnya menjadi organisasi modern dan tidak lagi bergantung pada satu tokoh sentral.

"Ketergantungan pada figur ini hampir semua merata terjadi di parpol kita. Namun sayang, lepas dari perangkap rezim otoriter Soeharto, partai bukannya beranjak menjadi modern, malah menjadi elitis dan figur sentris," kata dia.

Baca juga: Pilkada 2020 Diprediksi Sepi Calon Independen karena Penguatan Oligarki

Menurut Pangi, saat ini jualan partai dalam pelaksanaan pemilihan umum (pemilu) bukan lagi program atau ideologi, tetapi hanya berupa figur populis, uang, serta politik identitas.

Pangi mengatakan, oligarki merupakan benalu demokrasi yang seharusnya dibuang dari tubuh parpol agar demokrasi di internal parpol berjalan.

Salah satunya adalah dengan memastikan regenarasi kepemimpinan partai secara reguler dan melahirkan kader-kader terbaik dan membuka jalan bagi kader terbaik itu menahkodai partai.

"Keberadaan tokoh sentral dalam sebuah partai akan sangat mempengaruhi performanya, tapi sebagian partai salah mengartikan dengan melanggengkan kepemimpinan seorang tokoh dan menghambat terjadinya regenerasi di internal partai," kata dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Prabowo Mau Bentuk 'Presidential Club', Pengamat: Kalau Diformalkan, Berapa Lagi Uang Negara Dipakai?

Prabowo Mau Bentuk "Presidential Club", Pengamat: Kalau Diformalkan, Berapa Lagi Uang Negara Dipakai?

Nasional
Hadiri MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10 di Meksiko, Puan: Kepemimpinan Perempuan adalah Kunci Kemajuan Negara

Hadiri MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10 di Meksiko, Puan: Kepemimpinan Perempuan adalah Kunci Kemajuan Negara

Nasional
Polri Usulkan Penambahan Atase Kepolisian di Beberapa Negara

Polri Usulkan Penambahan Atase Kepolisian di Beberapa Negara

Nasional
Kopasgat Kerahkan 24 Sniper dan Rudal Chiron Amankan World Water Forum di Bali

Kopasgat Kerahkan 24 Sniper dan Rudal Chiron Amankan World Water Forum di Bali

Nasional
Sentil Prabowo yang Mau Tambah Kementerian, JK: Itu Kabinet Politis, Bukan Kabinet Kerja

Sentil Prabowo yang Mau Tambah Kementerian, JK: Itu Kabinet Politis, Bukan Kabinet Kerja

Nasional
Jelang Hari Jadi Ke-731, Pemkot Surabaya Gelar Berbagai Atraksi Spektakuler

Jelang Hari Jadi Ke-731, Pemkot Surabaya Gelar Berbagai Atraksi Spektakuler

BrandzView
Resmi Ditahan, Gus Muhdlor Punya Harta Rp 4,7 Miliar

Resmi Ditahan, Gus Muhdlor Punya Harta Rp 4,7 Miliar

Nasional
KPK Sebut Gus Muhdlor Terima Uang Korupsi Lewat Sopirnya

KPK Sebut Gus Muhdlor Terima Uang Korupsi Lewat Sopirnya

Nasional
Polri Tangkap 142 Tersangka hingga Blokir 2.862 Situs Judi Online

Polri Tangkap 142 Tersangka hingga Blokir 2.862 Situs Judi Online

Nasional
Cuaca di Arab Sangat Panas, Ma'ruf Amin: Jangan Sampai Jemaah Haji Meninggal Kepanasan

Cuaca di Arab Sangat Panas, Ma'ruf Amin: Jangan Sampai Jemaah Haji Meninggal Kepanasan

Nasional
Prabowo Diminta Hindari Kepentingan Bagi-bagi Kursi, Jika Tambah Jumlah Kementerian

Prabowo Diminta Hindari Kepentingan Bagi-bagi Kursi, Jika Tambah Jumlah Kementerian

Nasional
Ada Wacana Duet dengan Ahok di Pilkada DKI, Anies: Memutuskan Saja Belum

Ada Wacana Duet dengan Ahok di Pilkada DKI, Anies: Memutuskan Saja Belum

Nasional
Anies Ingin Memastikan Pilkada Berjalan Jujur dan Bebas Intervensi Sebelum Tentukan Langkah

Anies Ingin Memastikan Pilkada Berjalan Jujur dan Bebas Intervensi Sebelum Tentukan Langkah

Nasional
Kegiatan Ibadah Mahasiswa di Tangsel Dibubarkan Warga, Menko Polhukam Minta Saling Menghormati

Kegiatan Ibadah Mahasiswa di Tangsel Dibubarkan Warga, Menko Polhukam Minta Saling Menghormati

Nasional
JK: Pelanggar UU Lebih Tidak Boleh Masuk Pemerintahan Ketimbang Orang 'Toxic'

JK: Pelanggar UU Lebih Tidak Boleh Masuk Pemerintahan Ketimbang Orang "Toxic"

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com