Kapal China Masih Berdatangan Pasca-Kunjungan Jokowi ke Natuna, Istana Nilai Wajar

JAKARTA, KOMPAS.com - Deputi V Kantor Staf Presiden Jaleswari Pramodhawardani menilai wajar jika kapal China masih terus berdatangan ke Zona Ekonomi Ekslusif Indonesia di perairan Natuna pasca-kunjungan Presiden Joko Widodo ke wilayah itu.

Sebab, memang sejak awal ada perbedaan pandangan antara Indonesia dan China.

Menurut Jaleswari, Pemerintah Indonesia berpegang pada United Nations Convention on The Law of The Sea (UNCLOS) 1982 yang menyatakan wilayah itu adalah bagian dari ZEE Indonesia.

Sementara China berpegang pada Nine-Dash Line atau sembilan garis putus-putus yang diklaim oleh sebagai batas teritorialnya.

"Jadi soal klaim-klaim dan lain-lain, sepanjang Indonesia dan China tidak pernah satu ukuran untuk melihat klaim itu, tidak akan bertemu. Dan itu wajar saja," kata Jaleswari di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (13/1/2020).

Baca juga: DPR Akan Undang Menlu, Menhan Hingga Panglima TNI Bahas Natuna

Dengan perbedaan dasar itu, Jaleswari meyakini kejadian kapal China yang masuk ZEE di Natuna akan terus berulang.

Namun, menurut Jaleswari, yang terpenting kehadiran Presiden memberi pesan yang jelas bahwa kedaulatan Indonesia di Natuna tak bisa ditawar.

"Natuna adalah bagian dari Indonesia yang sudah ditegaskan presiden. Perkara tadi dibilang kapal China yang masuk, dan lain-lain, saya rasa kejadian itu selalu berulang setiap tahun, tiap saat. Karena kita ada perbedaan klaim itu," ujar dia.

Menurut Jaleswari, yang terpenting saat ini adalah bagaimana Indonesia dapat mengamankan wilayah ZEE Natuna serta melindungi nelayan yang ada disana.

"Dan bagaimana penguasaan efektif dilakukan dengan kehadiran negara terus menerus di Natuna baik soal kesejahteraan dan keamanan," ujarnya.

Baca juga: TNI Tegaskan bila Kapal China Kembali Lagi ke Natuna Akan Ditangkap dan Diproses secara Hukum

Sebelumnya diberitakan, reaksi keras pemerintah Indonesia terhadap pelanggaran perbatasan di perairan Natuna tampaknya tidak dihiraukan oleh kapal ikan asing (KIA).

Pasalnya, pasca-kunjungan Presiden RI Joko Widodo dan gelar pasukan TNI di Pulau Natuna, keberadaan KIA di perairan tersebut masih terdeksi atau masih ada.

Hal tersebut terbukti dari pantauan udara yang dilakukan TNI menggunakan pesawat intai maritim Boeing 737 AI-7301.

Dari pemantauan itu, ditemukan sekitar 30 KIA yang masih menduduki Laut Natuna bagian utara.

"Jumlahnya sekitar 30 KIA," kata Panglima Komando Gabungan Wilayah I (Pangkogabwilhan) Laksdya TNI Yudho Margono dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, Sabtu (11/1/2020).

Mengetahui ada temuan itu, Yudho langsung menginstruksikan tiga kapal perang, yaitu KRI Karel Satsuit Tubun (KST) 356, KRI Usman Harun (USH) 359 dan KRI Jhon Lie 358 untuk melakukan upaya pengusiran.