Ledakan di Monas, Pengamanan untuk Presiden Tak Diperketat

Kompas.com - 03/12/2019, 09:53 WIB
Suasana Istana Negara jelang Hari Kemerdekaan ke 71 Republik Indonesia. Fabian Januarius KuwadoSuasana Istana Negara jelang Hari Kemerdekaan ke 71 Republik Indonesia.
Penulis Ihsanuddin
|
Editor Krisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com — Komandan Pasukan Pengamanan Presiden Mayor Jenderal TNI Maruli Simanjuntak menyebut, tak ada penambahan pengamanan untuk Presiden Joko Widodo atau Wakil Presiden Ma'ruf Amin maupun Istana Kepresidenan pasca- ledakan di Monas.

Meski Monas berseberangan dengan Istana, tambahan pengamanan dirasa belum diperlukan.

Sebab, personel yang melekat kepada kepala negara dan wakilnya sudah cukup kuat.

Baca juga: Polisi: Ledakan di Monas karena Granat Asap

"Kita kan pengamanan harian sudah cukup kuat. Enggak perlu kecuali kalau massa besar baru. Kalau yang begitu kita cukup kuatlah," kata Maruli saat dikonfirmasi, Selasa (3/12/2019).

Maruli juga menyebut, sampai saat ini pihaknya belum mendapat laporan dari kepolisian mengenai penyebab ledakan di Monas yang dilaporkan melukai dua anggota TNI itu.

"Ledakan saja masih dicek gitu," kata dia.

Sebuah ledakan terjadi di area Monas, Selasa (3/12/2019). Ada dua korban anggota TNI yang dikabarkan mengalami luka akibat ledakan ini.

Baca juga: Ada Ledakan Granat Asap di Monas, Tak ada Tambahan Pengamanan di Ring 1

Informasi ledakan tersebut dibenarkan oleh Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigjen (Pol) Argo Yuwono.

Belakangan diketahui ledakan di Monas tersebut berasal dari granat asap. Polisi masih mendalami kejadian ini, termasuk mencari tahu asal granat tersebut.

Baca tentang


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Loyalis Tommy Tak Terima Kemenkumham Sahkan Partai Berkarya Kubu Muchdi Pr

Loyalis Tommy Tak Terima Kemenkumham Sahkan Partai Berkarya Kubu Muchdi Pr

Nasional
Menkes: Pencegahan Stunting Tetap Prioritas Saat Pandemi Covid-19

Menkes: Pencegahan Stunting Tetap Prioritas Saat Pandemi Covid-19

Nasional
Pertengahan Agustus, Vaksin Covid-19 Diujicoba pada 1.620 Subjek

Pertengahan Agustus, Vaksin Covid-19 Diujicoba pada 1.620 Subjek

Nasional
KPK Masih Dalami Aliran Uang ke Mantan Sekretaris MA Nurhadi

KPK Masih Dalami Aliran Uang ke Mantan Sekretaris MA Nurhadi

Nasional
Periksa Mantan Anggota DPRD, KPK Dalami Dugaan Penerimaan Uang oleh Pejabat Kota Banjar

Periksa Mantan Anggota DPRD, KPK Dalami Dugaan Penerimaan Uang oleh Pejabat Kota Banjar

Nasional
KSAU dan KSAL Terima Bintang Angkatan Kelas Utama dari Panglima TNI

KSAU dan KSAL Terima Bintang Angkatan Kelas Utama dari Panglima TNI

Nasional
Pakar Hukum Pidana: KPK Dapat Ambil Alih Kasus Pelarian Djoko Tjandra

Pakar Hukum Pidana: KPK Dapat Ambil Alih Kasus Pelarian Djoko Tjandra

Nasional
BKN Sebut 17.000 Formasi CPNS Berpotensi Kosong

BKN Sebut 17.000 Formasi CPNS Berpotensi Kosong

Nasional
Masyarakat Diingatkan untuk Bahu-membahu Atasi Pandemi Covid-19

Masyarakat Diingatkan untuk Bahu-membahu Atasi Pandemi Covid-19

Nasional
Ombudsman Temukan Napi Asimilasi yang Hilang Kontak dan Alamat Tak Sesuai

Ombudsman Temukan Napi Asimilasi yang Hilang Kontak dan Alamat Tak Sesuai

Nasional
KPK Periksa Mantan Pejabat Kemensetneg Terkait Kasus PT Dirgantara Indonesia

KPK Periksa Mantan Pejabat Kemensetneg Terkait Kasus PT Dirgantara Indonesia

Nasional
Wujudkan Birokrasi Profesional, Mensos Minta ASN Kemensos Terus Berinovasi

Wujudkan Birokrasi Profesional, Mensos Minta ASN Kemensos Terus Berinovasi

Nasional
Ombudsman Temukan Potensi Malaadministrasi Terkait Penyimpanan Benda Sitaan Negara

Ombudsman Temukan Potensi Malaadministrasi Terkait Penyimpanan Benda Sitaan Negara

Nasional
Jaksa Agung Sebut Rotasi 4 Pejabat Kejagung Tak Terkait Kasus Tertentu

Jaksa Agung Sebut Rotasi 4 Pejabat Kejagung Tak Terkait Kasus Tertentu

Nasional
KPK Eksekusi Eks Direktur Pemasaran PTPN III ke Lapas Surabaya

KPK Eksekusi Eks Direktur Pemasaran PTPN III ke Lapas Surabaya

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X