Jelang Hari Lahir OPM, Wapres Sebut Aparat Waspadai Pergerakan KKB

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Ma'ruf Amin menegaskan bahwa gerakan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) perlu diwaspadai jelang hari lahirnya Organisasi Papua Merdeka (OPM) 1 Desember 2019.

"Kita terus mewaspadai gerakan KKB, karena itu kita siagakan (aparat) untuk melindungi," kata Ma'ruf di Istana Wakil Presiden, Kamis (27/11/2019).

Ma'ruf mengatakan, aparat penting disiagakan untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat.

"Sifatnya pendekatan, memberikan perlindungan pada masyarakat," kata dia.

Baca juga: Jelang HUT OPM, Keberadaan Egianus Kogoya Terdeteksi

Sementara itu, terkait permintaan Majelis Rakyat Papua (MRP) agar pemerintah mengurangi aparat keamanan di Papua, Ma'ruf mengatakan penarikan akan dilakukan apabila kondisi sudah kondusif.

"Kalau kondisinya sudah kondusif pasti ditarik. Itu sementara saja, mengatasi keadaan saja," kata dia.

Dalam pertemuan dengan MRP, Ma'ruf juga memastikan bahwa pemerintah hanya mencoba mengendalikan keadaan dengan penempatan aparat keamanan di Papua.

"Pemerintah tidak merasa melakukan dengan cara kekerasan. Cuma bagaimana mengendalikan keadaan," kata Ma'ruf.

Oleh karena itu, pihaknya pun akan terus mencoba melakukan upaya-upaya pembangunan yang lebih soft, termasuk pendekatan sosial, pendidikan dan keagamannya.

Caranya adalah dengan mengedepankan dialog.

Sementara itu, Ketua Pokja Adat MRP Demas Tokoro menyatakan bahwa 1 Desember bukanlah hari ulang tahun OPM.

"Kalau kembali pada sejarah masa lalu itu sendiri, punya pengibaran bendera yang diberikan oleh Belanda dan diberikan ruang untuk orang Papua menyatakan dirinya sebagai sebuah bangsa. Bukan hari ulang tahun. Itu perlu dipahami," kata dia.

Baca juga: 4 Fakta Jelang HUT OPM di Papua, Egianus Kogoya Terlacak hingga Kunjungan Kapolri dan Panglima TNI

Adapun terkait dengan permintaannya mengurangi aparat dari Papua, Demas mengatakan bahwa pada prinsipnya ketika terjadi persoalan di Papua, aparat tidak cocok dengan masyarakat.

"Kalau ada persoalan di sana, mereka (aparat) tidak cocok dengan kami. Karena pendekatan sosiologis bisa dilakukan, budaya bisa dilakukan, kemanusiaan, dan mental spiritual, itu penting untuk orang Papua," kata dia.

Oleh karena itu, kata dia, antara masyarakat Papua dan pemerintah pusat harus duduk bersama untuk mencari cara mengatasi persoalan, ketegangan, atau gesekan sosial yang terjadi selama ini.