Upayakan Kembalikan Aset First Travel ke Korban, Kejagung Tunggu Putusan Gugatan Perdata

Kompas.com - 22/11/2019, 10:26 WIB

Devina Halim,

Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

Devina Halim

Penulis

Diamanty Meiliana

Editor

Lihat Foto

Kepala Pusat Penerangan Kejaksaan Agung, Mukri di Kejaksaan Negeri Depok, Jumat (1/2/2019).(KOMPAS.com/CYNTHIA LOVA)

JAKARTA, KOMPAS.com — Kejaksaan Agung menunggu putusan perdata yang diajukan para jemaah terhadap perusahaan perjalanan umrah First Travel.

Dilansir dari laman Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Negeri Depok, pembacaan putusan gugatan perdata itu akan digelar pada Senin (25/11/2019).

"Nanti kita akan lihat seperti apa putusannya. Maka, kita juga sedang menunggu itu seperti apa," tutur Kepala Pusat Penerangan Kejaksaan Agung Mukri di Kompleks Kejaksaan Agung, Jakarta Selatan, Kamis (21/11/2019).

Keputusan perdata itu menjadi salah satu pertimbangan Kejagung untuk menentukan langkah selanjutnya dalam upaya mengembalikan aset First Travel kepada korban.

Sebelumnya, Mahkamah Agung (MA) memutuskan agar barang bukti yang disita dalam perkara First Travel dirampas untuk negara.

Hal itu tertuang dalam putusan Nomor 3096 K/Pid.Sus/2018 Tahun 2019 yang dibacakan pada 31 Januari 2019, dengan majelis hakim yang dipimpin Andi Samsan Nganro.

Mukri mengatakan bahwa pihaknya sudah memikirkan langkah apa yang akan diambil.

Kendati demikian, ia belum mau mengungkapkannya.

"Ada memang di benak kita apa-apa yang harus kita lakukan, nanti kita akan (ungkap) karena ini kan harus menjadi kebijakan pimpinan untuk menentukan langkah," tuturnya.

Jemaah minta First Travel ganti rugi

Dalam petitum gugatan perdata yang diajukan, para jemaah meminta hakim menghukum pihak First Travel dengan memberikan ganti rugi kepada korban.

Kerugian materiil yang diajukan sebesar Rp 49,075 miliar.

Rinciannya, kerugian penggugat I sebesar Rp 20,03 miliar, penggugat II sebesar Rp 2,07 miliar, penggugat III sebesar Rp 26,84 miliar, penggugat IV sebesar Rp 84 juta, dan penggugat IV sebesar Rp 41,9 juta.

Kompas TV Sejumlah korban penipuan agen perjalanan umrah yang tidak terima dengan putusan kasasi mahkamah agung melayangkan gugatan perdata. Gugatan diajukan lima orang perwakilan korban yakni, Anny Suhartaty, Ira Faizah, Devi Kusrini, Zuherial, dan Ario Tedjo . Pengembalian aset kepada korban first travel, tak mudah. Putusan kasasi MA, telah inkrah atau berkekuatan hukum tetap. Pakar hukum pidana, yang juga mantan hakim, Asep Iwan Iriawan menilai, pengembalian aset first travel kepada korban first travel juga akan menimbulkan banyak masalah. Sementara itu sejumlah aset first travel berupa kendaraan bermotor mulai dipindahkan oleh kejaksaan negeri kota Depok, karena dinilai mengganggu area aktivitas kantor kejaksaan. Jumlah aset yang tidak sebanding dengan kerugian yang ditimbulkan, ditambah pula dengan ketiadaan landasan hukum untuk perampasan, pengembalian, dan pembagian aset kepada korban, menjadikan para korban first travel sulit mendapatkan ganti rugi yang diinginkan dan kembali berada dalam ketidakpastian. Sejumlah korban first travel yang tidak terima pada keputusan kasasi Mahkamah Agung terus mencari upaya, agar mendapatkan ganti rugi, dengan menempuh jalur hukum perdata. Para korban tidak terima, aset first travel akan disita oleh negara. Apakah upaya hukum jalur perdata yang diajukan bisa mengembalikan aset korban penipuan agen perjalanan umrah ini? Bagaimana solusi terbaiknya ? Simak dialog berikut bersama juru bicara jemaah first travel, Olivia Febriyana, anggota Ombudsman, Ninik Rahayu, dan juga kuasa hukum first travel, Boris Tampubolon.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.