Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Prabowo Buka Peluang Kerja Sama Sektor Pertahanan dengan Ghana

Kompas.com - 21/11/2019, 14:01 WIB
Dian Erika Nugraheny,
Fabian Januarius Kuwado

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com — Menteri Pertahanan Prabowo Subianto mengatakan, Indonesia membuka peluang menjalin kerja sama di bidang militer dengan Ghana.

Hal tersebut disampaikan Prabowo saat menggelar pertemuan dengan Menhan Ghana Dominic BA Nitiwul di Kantor Kemenhan, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Kamis (21/11/2019).

"Indonesia memandang negara-negara di kawasan Afrika Barat termasuk Ghana sebagai negara penting dan dapat menjadi mitra bagi kerja sama," ujar Prabowo sebagaimana dikutip dari keterangan pers resmi.

Baca juga: Prabowo Bertemu Menhan Ghana, Bahas Kerja Sama Bidang Militer

Kerja sama rencananya akan meliputi sejumlah hal, mulai dari produk industri pertahanan dan juga kerja sama pertahanan strategis lainnya.

Dalam pertemuan itu, Prabowo pun sempat menyampaikan kepada Menhan Ghana terkait kemampuan yang dimiliki industri pertahanan Indonesia.

Salah satunya kemampuan PT Pindad, PT PAL Indonesia, PT DI dan PT Len Industri dalam memproduksi alat utama sistem persenjataan.

Baca juga: Batal Jadi Pembicara di Seminar Sesko TNI, Menhan Prabowo Rapat Terbatas dengan Presiden

Selama ini, meskipun telah terjalin hubungan bilateral yang baik antara Indonesia-Ghana, kedua negara belum serius dalam kerja sama bidang pertahanan.

Menurut Prabowo, Indonesia sangat terbuka terhadap semua hal positif yang memungkinkan adanya kerja sama saling menguntungkan dengan negara sahabat manapun, termasuk dengan Ghana. 

 

Kompas TV Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo menyatakan tidak memiliki target khusus dalam masa tugasnya. Edhy memastikan kementeriannya akan fokus pembenahan internal. Menteri kelautan dan perikanan, Edhy Prabowo memastikan akan melanjutkan sejumlah program terobosan yang dilakukan menteri KKP sebelumnya Susi Pudjiastuti. Pembenahan internal sdm di KKP akan menjadi salah satu atensi Edhy. Menurut menteri Edhy, masih ada 151 jabatan kosong yang perlu segera diisi. Sementara itu, juru kampanye laut greenpeace Indonesia, Arifsyah Nasution, masih meragukan kebijakan yang akan diambil oleh menteri kelautan dan perikanan, Edhy Prabowo. Arifsyah menilai sejauh ini menteri Edhy Prabowo masih melakukan observasi terhadap kebijakan yang sudah ada. Sementara, terkait penenggelaman kapal, greenpeace menilai Kementerian Kelautan dan Perikanan perlu lebih tegas lagi menyatakan sikap.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Jumlah Kementerian sejak Era Gus Dur hingga Jokowi, Era Megawati Paling Ramping

Jumlah Kementerian sejak Era Gus Dur hingga Jokowi, Era Megawati Paling Ramping

Nasional
Jokowi Sebut Ada 78.000 Hektare Tambak Udang Tak Terpakai di Pantura, Butuh Rp 13 Triliun untuk Alih Fungsi

Jokowi Sebut Ada 78.000 Hektare Tambak Udang Tak Terpakai di Pantura, Butuh Rp 13 Triliun untuk Alih Fungsi

Nasional
Spesifikasi 2 Kapal Patroli Cepat Terbaru Milik TNI AL

Spesifikasi 2 Kapal Patroli Cepat Terbaru Milik TNI AL

Nasional
Jokowi Panen Ikan Nila Salin di Tambak Air Payau di Karawang

Jokowi Panen Ikan Nila Salin di Tambak Air Payau di Karawang

Nasional
Momen Hakim MK Tegur Kuasa Hukum Caleg yang Mendebatnya

Momen Hakim MK Tegur Kuasa Hukum Caleg yang Mendebatnya

Nasional
Kejar Pemerataan Dokter Spesialis, Kemenkes Luncurkan Pendidikan Dokter Spesialis Berbasis RS Pendidikan

Kejar Pemerataan Dokter Spesialis, Kemenkes Luncurkan Pendidikan Dokter Spesialis Berbasis RS Pendidikan

Nasional
Jokowi Bakal Bisiki Prabowo Anggarkan Program Budi Daya Nila Salin jika Menjanjikan

Jokowi Bakal Bisiki Prabowo Anggarkan Program Budi Daya Nila Salin jika Menjanjikan

Nasional
Ma'ruf Amin: 34 Kementerian Sudah Cukup, tetapi Bisa Lebih kalau Perlu

Ma'ruf Amin: 34 Kementerian Sudah Cukup, tetapi Bisa Lebih kalau Perlu

Nasional
Ada Gugatan Perdata dan Pidana, KPK Mengaku Harus Benar-benar Kaji Perkara Eddy Hiariej

Ada Gugatan Perdata dan Pidana, KPK Mengaku Harus Benar-benar Kaji Perkara Eddy Hiariej

Nasional
Jokowi Resmikan Modeling Budi Daya Ikan Nila Salin di Karawang

Jokowi Resmikan Modeling Budi Daya Ikan Nila Salin di Karawang

Nasional
Jokowi Naik Heli ke Karawang, Resmikan Tambak Ikan Nila dan Cek Harga Pangan

Jokowi Naik Heli ke Karawang, Resmikan Tambak Ikan Nila dan Cek Harga Pangan

Nasional
Sidang SYL, KPK Hadirkan Direktur Pembenihan Perkebunan Jadi Saksi

Sidang SYL, KPK Hadirkan Direktur Pembenihan Perkebunan Jadi Saksi

Nasional
Proyek Jet Tempur KF-21 Boramae dengan Korsel yang Belum Capai Titik Temu…

Proyek Jet Tempur KF-21 Boramae dengan Korsel yang Belum Capai Titik Temu…

Nasional
Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah, Minta PBB Bertindak

Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah, Minta PBB Bertindak

Nasional
Ganjar dan Anies Pilih Oposisi, Akankah PDI-P Menyusul?

Ganjar dan Anies Pilih Oposisi, Akankah PDI-P Menyusul?

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com