Nadiem Diminta Lebih Responsif terhadap Rekomendasi Ombudsman

Kompas.com - 20/11/2019, 19:10 WIB
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Nadiem Makarim saat pelantikan menteri-menteri Kabinet Indonesia Maju di Istana Negara, Jakarta, Rabu (23/10/2019). Presiden RI Joko Widodo mengumumkan dan melantik menteri-menteri Kabinet Indonesia Maju. KOMPAS.COM/KRISTIANTO PURNOMOMenteri Pendidikan dan Kebudayaan, Nadiem Makarim saat pelantikan menteri-menteri Kabinet Indonesia Maju di Istana Negara, Jakarta, Rabu (23/10/2019). Presiden RI Joko Widodo mengumumkan dan melantik menteri-menteri Kabinet Indonesia Maju.
|
Editor Krisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ombudsman Republik Indonesia meminta Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makariem lebih responsif dalam melaksanakan rekomendasi yang disampaikan Ombudsman.

Anggota Ombudsman RI Ninik Rahayu mengatakan, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi sebelumnya menjadi satu-satunya kementerian yang tidak menjalankan rekomensasi Ombudsman.

"Karena sekarang menterinya baru dan terkenal milenial, responsif, tanggap, tentu kami punya keyakinan bahwa Pak Menteri punya political will, punya komitmen juga dalam rangka menjaga kepatuhan institusi ini pada penilaian yang diberikan," kata Ninik di Gedung Ombudsman, Rabu (20/11/2019).

Baca juga: Gibran Sebut Nadiem Makarim sebagai Pahlawan Favoritnya

Ninik menuturkan, pada 2018 terdapat tiga rekomendasi yang diserahkan Ombudsman kepada Kemenristek Dikti. Namun rekomendasi tersebut tak dijalankan sama sekali.

Rekomendasi tersebut salah satunya terkait dengan temuan maladministrasi dalam penanganan dugaan plagiat karya ilmiah oleh Rektor Universitas Halo Oleo Muhammad Zamrun Firihu.

Kasus dugaan plagiasi itu kemudian kembali terjadi dilakukan oleh Rektor Universitas Negeri Semarang. Kejadian yang berulang itu, dinilai karena Kemenristek Dikti tak menjalankan rekomendasi Ombudsman untuk membuat aturan mengenai penyelesaian kasus plagiasi yang dilakukan rektor.

"Artinya betapa penting rekomendasi Ombudsman ini ditindaklanjuti sebagai mekanisme untuk menyelesaikan persoalan-persoalan kalau ada rektor dari sebuah perguruan tinggi diduga melakukan plagiasi," ujar Ninik.

Baca juga: Mendikbud Nadiem Minta Google Bantu Dorong SDM Teknologi di Indonesia

Ninik pun mengingatkan bahwa setiap kementerian dan lembaga wajib melaksanakan rekomendasi Ombudsman sebagaimana diatur dalam UU Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman RI.

Seperti diketahui, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi telah berganti nama menjadi Kementerian Riset dan Teknologi.

Adapun sektor pendidikan tingggi yang dahulu ditangani Kemenristekdikti kini menjadi tanggung jawab Kemendikbud.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kementerian BUMN Sebut Vaksinasi Gotong Royong Tidak Bentrok dengan Vaksinasi oleh Pemerintah

Kementerian BUMN Sebut Vaksinasi Gotong Royong Tidak Bentrok dengan Vaksinasi oleh Pemerintah

Nasional
Pengamat: Nasdem Gelar Konvensi untuk Cari Capres Alternatif, Bisa Anies atau Ridwan Kamil

Pengamat: Nasdem Gelar Konvensi untuk Cari Capres Alternatif, Bisa Anies atau Ridwan Kamil

Nasional
Wapres Akui Pelaksanaan Vaksinasi Covid-19 Tahap Pertama Lamban

Wapres Akui Pelaksanaan Vaksinasi Covid-19 Tahap Pertama Lamban

Nasional
Resmi Dilantik, Bupati IDP Bertekat Wujudkan Visi Luwu Utara

Resmi Dilantik, Bupati IDP Bertekat Wujudkan Visi Luwu Utara

Nasional
Beri Dukungan ke Anggota Keluarga yang Terpapar Covid-19, Satgas Sarankan 4 Hal Ini

Beri Dukungan ke Anggota Keluarga yang Terpapar Covid-19, Satgas Sarankan 4 Hal Ini

Nasional
Tahanan KPK Bukan Prioritas, Pimpinan DPR Minta Kemenkes Mengevaluasi

Tahanan KPK Bukan Prioritas, Pimpinan DPR Minta Kemenkes Mengevaluasi

Nasional
Biaya Vaksinasi Gotong Royong untuk Buruh dan Karyawan Swasta Ditanggung Perusahaan

Biaya Vaksinasi Gotong Royong untuk Buruh dan Karyawan Swasta Ditanggung Perusahaan

Nasional
Vaksinasi Gotong Royong Tak Pakai Sinovac, AstraZeneca, Novavax, dan Pfizer

Vaksinasi Gotong Royong Tak Pakai Sinovac, AstraZeneca, Novavax, dan Pfizer

Nasional
Kemenkes: Vaksinasi Gotong Royong untuk Percepat Kekebalan Komunitas

Kemenkes: Vaksinasi Gotong Royong untuk Percepat Kekebalan Komunitas

Nasional
Kemenkes: Vaksinasi Gotong Royong Gratis untuk Karyawan dan Keluarga

Kemenkes: Vaksinasi Gotong Royong Gratis untuk Karyawan dan Keluarga

Nasional
UPDATE 26 Februari: Sebaran 8.232 Kasus Baru Covid-19 di 34 Provinsi, Jabar Tertinggi

UPDATE 26 Februari: Sebaran 8.232 Kasus Baru Covid-19 di 34 Provinsi, Jabar Tertinggi

Nasional
Jokowi Sebut Transformasi Digital Pintu Masuk UMKM ke 'Marketplace'

Jokowi Sebut Transformasi Digital Pintu Masuk UMKM ke "Marketplace"

Nasional
UPDATE: 1.583.581 Nakes Sudah Divaksinasi, 865.870 di Antaranya Telah Disuntik Dosis Kedua

UPDATE: 1.583.581 Nakes Sudah Divaksinasi, 865.870 di Antaranya Telah Disuntik Dosis Kedua

Nasional
Sekjen DPR Sebut Vaksinasi di DPR Berlakukan Protokol Ketat, Bukan Tertutup

Sekjen DPR Sebut Vaksinasi di DPR Berlakukan Protokol Ketat, Bukan Tertutup

Nasional
UPDATE 26 Februari: Ada 75.822 Suspek Terkait Covid-19

UPDATE 26 Februari: Ada 75.822 Suspek Terkait Covid-19

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X