Nadiem Diminta Lebih Responsif terhadap Rekomendasi Ombudsman

Kompas.com - 20/11/2019, 19:10 WIB
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Nadiem Makarim saat pelantikan menteri-menteri Kabinet Indonesia Maju di Istana Negara, Jakarta, Rabu (23/10/2019). Presiden RI Joko Widodo mengumumkan dan melantik menteri-menteri Kabinet Indonesia Maju. KOMPAS.COM/KRISTIANTO PURNOMOMenteri Pendidikan dan Kebudayaan, Nadiem Makarim saat pelantikan menteri-menteri Kabinet Indonesia Maju di Istana Negara, Jakarta, Rabu (23/10/2019). Presiden RI Joko Widodo mengumumkan dan melantik menteri-menteri Kabinet Indonesia Maju.
|
Editor Krisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ombudsman Republik Indonesia meminta Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makariem lebih responsif dalam melaksanakan rekomendasi yang disampaikan Ombudsman.

Anggota Ombudsman RI Ninik Rahayu mengatakan, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi sebelumnya menjadi satu-satunya kementerian yang tidak menjalankan rekomensasi Ombudsman.

"Karena sekarang menterinya baru dan terkenal milenial, responsif, tanggap, tentu kami punya keyakinan bahwa Pak Menteri punya political will, punya komitmen juga dalam rangka menjaga kepatuhan institusi ini pada penilaian yang diberikan," kata Ninik di Gedung Ombudsman, Rabu (20/11/2019).

Baca juga: Gibran Sebut Nadiem Makarim sebagai Pahlawan Favoritnya

Ninik menuturkan, pada 2018 terdapat tiga rekomendasi yang diserahkan Ombudsman kepada Kemenristek Dikti. Namun rekomendasi tersebut tak dijalankan sama sekali.

Rekomendasi tersebut salah satunya terkait dengan temuan maladministrasi dalam penanganan dugaan plagiat karya ilmiah oleh Rektor Universitas Halo Oleo Muhammad Zamrun Firihu.

Kasus dugaan plagiasi itu kemudian kembali terjadi dilakukan oleh Rektor Universitas Negeri Semarang. Kejadian yang berulang itu, dinilai karena Kemenristek Dikti tak menjalankan rekomendasi Ombudsman untuk membuat aturan mengenai penyelesaian kasus plagiasi yang dilakukan rektor.

"Artinya betapa penting rekomendasi Ombudsman ini ditindaklanjuti sebagai mekanisme untuk menyelesaikan persoalan-persoalan kalau ada rektor dari sebuah perguruan tinggi diduga melakukan plagiasi," ujar Ninik.

Baca juga: Mendikbud Nadiem Minta Google Bantu Dorong SDM Teknologi di Indonesia

Ninik pun mengingatkan bahwa setiap kementerian dan lembaga wajib melaksanakan rekomendasi Ombudsman sebagaimana diatur dalam UU Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman RI.

Seperti diketahui, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi telah berganti nama menjadi Kementerian Riset dan Teknologi.

Adapun sektor pendidikan tingggi yang dahulu ditangani Kemenristekdikti kini menjadi tanggung jawab Kemendikbud.

Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pemerintah: Vaksin Covid-19 Belum Ditemukan, Kehidupan Belum Normal Seperti Dulu

Pemerintah: Vaksin Covid-19 Belum Ditemukan, Kehidupan Belum Normal Seperti Dulu

Nasional
Kepada Ridwan Kamil, Wapres Sebut Jawa Barat Bisa Jadi Kawasan Industri Halal

Kepada Ridwan Kamil, Wapres Sebut Jawa Barat Bisa Jadi Kawasan Industri Halal

Nasional
Kasus Jiwasraya, Jampidsus: Ada Saham Grup Bakrie Rp 1,7 Triliun tapi Nilainya Turun per 17 Maret

Kasus Jiwasraya, Jampidsus: Ada Saham Grup Bakrie Rp 1,7 Triliun tapi Nilainya Turun per 17 Maret

Nasional
UPDATE 2 Juli: Ini Sebaran Kasus Baru Covid-19, Jatim Tertinggi

UPDATE 2 Juli: Ini Sebaran Kasus Baru Covid-19, Jatim Tertinggi

Nasional
Dinas Perdagangan Salatiga: Pembeli yang Tak Pakai Masker di Pasar Tak Dilayani

Dinas Perdagangan Salatiga: Pembeli yang Tak Pakai Masker di Pasar Tak Dilayani

Nasional
Kemudahan Berusaha di Indonesia Dinilai Masih Rendah

Kemudahan Berusaha di Indonesia Dinilai Masih Rendah

Nasional
Hingga 2 Juli, Sebanyak 849.155 Spesimen Diperiksa Terkait Covid-19

Hingga 2 Juli, Sebanyak 849.155 Spesimen Diperiksa Terkait Covid-19

Nasional
Nurul Arifin Dukung RUU PKS Tetap Dibahas, Ketua Baleg: Kita Lanjutkan

Nurul Arifin Dukung RUU PKS Tetap Dibahas, Ketua Baleg: Kita Lanjutkan

Nasional
Sekjen PDI-P: Di Masa Pandemi Covid-19, Kami Pasang Badan untuk Jokowi

Sekjen PDI-P: Di Masa Pandemi Covid-19, Kami Pasang Badan untuk Jokowi

Nasional
UPDATE 2 Juli: ODP Covid-19 Jadi 40.778 Orang, PDP 13.359

UPDATE 2 Juli: ODP Covid-19 Jadi 40.778 Orang, PDP 13.359

Nasional
UPDATE 2 Juli: Tambah 53 Orang, Pasien Covid-19 yang Meninggal Dunia Jadi 2.987

UPDATE 2 Juli: Tambah 53 Orang, Pasien Covid-19 yang Meninggal Dunia Jadi 2.987

Nasional
UPDATE 2 Juli: Bertambah 1.027, Pasien Sembuh dari Covid-19 Mencapai 26.667

UPDATE 2 Juli: Bertambah 1.027, Pasien Sembuh dari Covid-19 Mencapai 26.667

Nasional
Penetapan Idul Adha, Kemenag Gelar Sidang Isbat 21 Juli

Penetapan Idul Adha, Kemenag Gelar Sidang Isbat 21 Juli

Nasional
Penambahan 1.624 Kasus Baru Covid-19, Rekor Tertinggi Sejak 2 Maret

Penambahan 1.624 Kasus Baru Covid-19, Rekor Tertinggi Sejak 2 Maret

Nasional
Mendagri Sebut Empat Cara Ini Bisa Dilakukan Demi Cegah Karhutla

Mendagri Sebut Empat Cara Ini Bisa Dilakukan Demi Cegah Karhutla

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X