Mendagri Akan Ungkap Pemprov yang Tak Serap 60 Persen APBD

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menegaskan, dirinya akan menyebutkan pemerintah provinsi (pemprov) mana saja yang tidak menyerap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sampai 60 persen hingga akhir tahun 2019.

Tito mengaku mendapatkan informasi adanya pemprov yang belum menyerap anggaran sebanyak 60 persen hingga saat ini.

"Kita akan evaluasi akhir tahun ini karena saya dapat informasi dari jajaran Kemendagri, lebih kurang 60 persen (APBD) belum terserap, padahal kurang dua bulan lagi. Artinya penggunaan dana tidak efektif kalau hanya 60 persen," ujar Tito saat ditemui di kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Selasa (29/10/2019).

Baca juga: Gebrakan Pertama Mendagri Tito Karnavian, Evaluasi APBD agar Tepat Sasaran

"Kita (Kemendagri) akan melihat provinsi per provinsi dan kabupaten, yang bagus (penyerapan anggarannya) akan diberi penghargaan. Sedangkan yang kurang bagus akan kita sebutkan dan akan kita aktifkan APIP untuk menyisir ada enggak program yang tepat sasaran," sambungnya. 

Tito menambahkan, APBD yang telah ditransfer pemerintah pusat ke setiap provinsi harus tepat sasaran dalam penggunaanya.

Untuk itu, pihaknya meminta kepada seluruh pemprov untuk menyikronkan program dan visi-misi Presiden Joko Widodo dengan program di daerahnya.

Baca juga: Serapan APBD DKI 54,6 Persen, Anies Bilang Itu Masih Sesuai Target

Program yang dibuat setiap pemprov, lanjutnya, dampaknya harus dirasakan oleh masyarakat sehingga APBD terserap dengan baik.

"Kita lihat apakah di pemprov tertentu APBD-nya lebih banyak belanja pegawai, belanja barang, atau belanja modal. Kalau yang banyak itu belanja pegawai dan barang, artinya yang diterima masyarakat sangat kecil. Kita yakinkan belanja modal sampai ke masyarakat, lapangan kerja, pendidikan, dan sebagainya," papar Tito.