Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Bambang Brodjonegoro Dipercaya Jokowi Jadi Menristek

Kompas.com - 23/10/2019, 09:51 WIB
Ardito Ramadhan,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo menunjuk Bambang Brodjonegoro sebagai Menteri Riset dan Teknologi sekaligus Kepala Badan Riset Inovasi Nasional dalam Kabinet Indonesia Maju periode 2019-2024.

Penunjukan Bambang sebagai Menristek diumumkan Jokowi di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (23/10/2019).

Pengumuman dilakukan tiga hari setelah Jokowi dilantik sebagai presiden di Gedung DPR/MPR kemarin, Minggu (20/10/2019).

Sebelumnya, Jokowi telah memanggil calon menteri ke Istana Kepresidenan selama dua hari, Senin hingga Selasa kemarin.

Sejumlah orang yang dipanggil ke Istana Kepresidenan diketahui ada yang berasal dari partai politik, ada juga yang berasal dari kalangan profesional.

Pada Kabinet Kerja periode 2014-2019, Bambang mengisi pos Menteri Keuangan pada 2014-2016 dan Kepala Bappenas pada 2016-2019. Posisi Menristek sebelumnya diisi M Nasir.

Kompas TV Berikut rangkuman berita terpopuler pilihan Kompas TV dalam TOP 3 NEWS: 1. Pemerintah berencana untuk mulai membangun infrastruktur dasar di lokasi ibu kota baru pada tahun depan.<br /> Rencana ini disampaikan Kepala Bappenas, Bambang Brodjonegoro terkait soal rencana pembangunan di lokasi ibu kota baru.<br /> Bambang mengatakan dana pembangunan ibu kota baru 20% dari setiap tahun APBN. Ia juga mengatakan tidak ada yang salah dari sisi aturan soal pengembangan ibu kota baru ini. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau PUPR, menyebutkan dana yang dibutuhkan untuk membangun infrastruktur awal di lokasi ibu kota baru mencapai 865 miliar rupiah.<br /> Pembangunan infrastruktur awal ini meliputi jalan dan waduk. Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan ground breaking pembangunan awal akan dimulai 2020. 2. Pemerintah Provinsi Riau akan memanggil pihak TNI-Polri dan pemerintah daerah Kabupaten Indragiri Hilir untuk membahas kasus pengusiran jemaat yang sedang beribadah di Kabupaten Indragiri Hilir.<br /> Wakil Gubernur Riau, Edy Natar Nasution menyebut jika sebelum peristiwa ini sudah ada pertemuan dalam forum kerukunan umat beragama pada 6 Agustus 2019.<br /> Dalam forum ini sudah disepakati jika aktivitas ibadah di kediaman Pendeta Damianus Sinaga harus dihentikan dan disegel karena tidak sesuai dengan peraturan bersama menteri agama dan enteri dalam negeri no 8 dan no 9 tahun 2008, tentang pendirian rumah ibadah.<br /> Dalam video yang viral di media sosial, pembubaran terjadi saat ibadah sedang berlangsung. Jemaat gereja GPDI Efata di Dusun Sari Agung, Kabupaten Indragiri Hilir ini histeris saat anggota satpol PP Kabupaten Indragiri Hilir datang untuk menghentikan kegiatan ibadah pada 25 Agustus 2019.<br /> Dialog sempat terjadi, jemaat meminta agar petugas mengijinkan mereka melakukan ibadah.<br /> Persekutuan gereja-gereja di Indonesia atau PGI mengecam penghentian ibadah jemaat Gereja Pantekosta di Indonesia GPDI yang terjadi di Indragiri Hilir, Riau.<br /> Ketua PGI Albertus Patty menyatakan perlu adanya dialog untuk menyelesaikan kasus penolakan ibadah itu. Dari situ akan diketahui pangkal masalah pembubaran dan penolakan ibadah.<br /> Saat penghentian ibadah dilakukan, anggota kepolisian juga hadir di lokasi, namun kepala kepolisian daerah Riau tak mau menanggapi peristiwa ini dan menyerahkan kasus ini kepada Pemerintah Provinsi Riau.<br /> Kasus ini bermula ketika Pendeta Jemaat GPDI Efata mendapat surat penolakan masyarakat untuk aktivitas ibadah dan rencana pembangunan rumah ibadah di kediamannya pada 7 Februari 2017.<br /> Proses dialog pihak gereja dengan masyarakat sempat terjadi namun tidak ada kesepakatan yang terjadi.<br /> Hingga akhirnya anggota satpol PP menyegel rumah kediaman Pendeta Damianus Sinaga yang dijadikan untuk tempat kegiatan ibadah jemaat GPDI Efata pada 8 agustus 2019. 3. pasca menolak menerima kunjungan Gubernur Papua Lukas Enembe mahasiswa Papua di Surabaya Jawa Timur masih menutup diri untuk berkomunikasi dengan pihak luar.<br /> Spanduk penolakan terhadap pihak luar yang ingin datang ke asrama mahasiswa Papua di jalan Kalasan Surabaya Jawa Timur masih terpasang.<br /> Bahkan Selasa malam kemarin, mahasiswa Papua juga menolak kedatangan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa dan Gubernur Papua Lukas Enembe yang ingin berdialog dengan mereka.<br /> Suasana di depan asrama sempat memanas saat mereka meminta kedua kepala daerah tersebut pergi dari asrama.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati untuk Susun Kabinet, Politikus PDI-P: Itu Hak Prerogatif Pak Prabowo

Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati untuk Susun Kabinet, Politikus PDI-P: Itu Hak Prerogatif Pak Prabowo

Nasional
LPAI Harap Pemerintah Langsung Blokir 'Game Online' Bermuatan Kekerasan

LPAI Harap Pemerintah Langsung Blokir "Game Online" Bermuatan Kekerasan

Nasional
MBKM Bantu Satuan Pendidikan Kementerian KP Hasilkan Teknologi Terapan Perikanan

MBKM Bantu Satuan Pendidikan Kementerian KP Hasilkan Teknologi Terapan Perikanan

Nasional
PAN Siapkan Eko Patrio Jadi Menteri di Kabinet Prabowo-Gibran

PAN Siapkan Eko Patrio Jadi Menteri di Kabinet Prabowo-Gibran

Nasional
Usai Dihujat Karena Foto Starbucks, Zita Anjani Kampanye Dukung Palestina di CFD

Usai Dihujat Karena Foto Starbucks, Zita Anjani Kampanye Dukung Palestina di CFD

Nasional
Kemenag: Jangan Tertipu Tawaran Berangkat dengan Visa Non Haji

Kemenag: Jangan Tertipu Tawaran Berangkat dengan Visa Non Haji

Nasional
'Presidential Club' Dinilai Bakal Tumpang Tindih dengan Wantimpres dan KSP

"Presidential Club" Dinilai Bakal Tumpang Tindih dengan Wantimpres dan KSP

Nasional
Soal Presidential Club, Pengamat: Jokowi Masuk Daftar Tokoh yang Mungkin Tidak Akan Disapa Megawati

Soal Presidential Club, Pengamat: Jokowi Masuk Daftar Tokoh yang Mungkin Tidak Akan Disapa Megawati

Nasional
Gaya Politik Baru: 'Presidential Club'

Gaya Politik Baru: "Presidential Club"

Nasional
Kemenag Rilis Jadwal Keberangkatan Jemaah Haji, 22 Kloter Terbang 12 Mei 2024

Kemenag Rilis Jadwal Keberangkatan Jemaah Haji, 22 Kloter Terbang 12 Mei 2024

Nasional
Luhut Minta Orang 'Toxic' Tak Masuk Pemerintahan, Zulhas: Prabowo Infonya Lengkap

Luhut Minta Orang "Toxic" Tak Masuk Pemerintahan, Zulhas: Prabowo Infonya Lengkap

Nasional
PDI-P Yakin Komunikasi Prabowo dan Mega Lancar Tanpa Lewat 'Presidential Club'

PDI-P Yakin Komunikasi Prabowo dan Mega Lancar Tanpa Lewat "Presidential Club"

Nasional
Zulhas: Semua Mantan Presiden Harus Bersatu, Apalah Artinya Sakit Hati?

Zulhas: Semua Mantan Presiden Harus Bersatu, Apalah Artinya Sakit Hati?

Nasional
Soal 'Presidential Club', Yusril: Yang Tidak Mau Datang, Enggak Apa-apa

Soal "Presidential Club", Yusril: Yang Tidak Mau Datang, Enggak Apa-apa

Nasional
Soal Presidential Club, Prabowo Diragukan Bisa Didikte Presiden Terdahulu

Soal Presidential Club, Prabowo Diragukan Bisa Didikte Presiden Terdahulu

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com