Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pidato Jokowi Tak Singgung HAM, Sekjen Nasdem: Fokusnya Memang Perekonomian

Kompas.com - 21/10/2019, 13:33 WIB
Fitria Chusna Farisa,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Nasdem Johnny G Plate mengatakan, ada alasan tersendiri mengapa Presiden Joko Widodo tak menyinggung isu HAM dalam pidato pelantikannya sebagai Presiden, Minggu (20/10/2019) kemarin.

Menurut Johnny, Jokowi memang tengah fokus pada perekonomian. Sebab, hal itu yang dinilai menjadi kebutuhan bagi bangsa saat ini.

"Ya memang saat ini kebutuhan kita sebagai bangsa di era pertarungan ini, untuk kesejahteraan, fokusnya memang perekonomian," kata Johnny di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (21/10/2019).

Baca juga: Pelantikan Jokowi Disorot Aktivis HAM: Dulu Ramai Diarak, Kini Dikawal Aparat

Johnny mengatakan, oleh karena fokus Jokowi lebih pada perekonomian, bukan berarti isu HAM dan hukum dikesampingkan.

Hal itu tetap menjadi perhatian untuk mendikung pertumbuhan ekonomi.

"Sedangkan yang lain, hukum, HAM, itu mendukung pertumbuhan dan perekonomian kita," kata Johnny.

Baca juga: Pemberantasan Korupsi Tak Disinggung Jokowi, KPK: Lebih Baik daripada Disebut tapi Tak Dilaksanakan

Sebelumnya, Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) mengkritik pidato pelantikan Presiden Joko Widodo yang tidak menyinggung soal agenda penegakan hak asasi manusia (HAM).

Pidato Jokowi itu dibacakan dalam Sidang Paripurna pelantikan Presiden dan Wakil Presiden di gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Minggu (20/10/2019).

Baca juga: Kabinet Baru Jokowi-Maruf, Ini PR di Bidang Hukum

Kepala Biro Riset Kontras Rivanlee Anandar memprediksi, dalam lima tahun ke depan pemerintah tidak akan memiliki inisiatif untuk menuntaskan kasus-kasus pelanggaran berat HAM masa lalu.

"Konsekuensi dari tidak terbahasnya HAM dalam pidato pelantikan, tidak akan muncul inisiasi positif dalam menyelesaikan pelanggaran HAM masa lalu serta menggunakan alasan stabilitas keamanan untuk abai terhadap HAM," ujar Rivanlee saat dihubungi, Senin (21/10/2019).

Kompas TV Pasangan Jokowi-Ma'ruf Amin resmi dilantik menjadi presiden dan wakil presiden di Gedung Parlemen Presiden Jokowi bersama Ma'ruf Amin mengaku siap memimpin Indonesia untuk 5 tahun ke depan. Pengucapan sumpah jabatan presiden dan wakil presiden telah dilakukan oleh Jokowi -Ma' Ruf Amin di kesempatan pertamanya berbicara di muka sidang, Jokowi menyapa seluruh tamu undangan mulai dari Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia sebelumnya tamu negara sahabat. Jokowi juga tak lupa menyapa lawan politiknya pada Pilpres 2019 lalu Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno. Dalam pidatonya Presiden Jokowi mendorong jajaran pemerintahan untuk mendobrak rutinitas. Presiden Jokowi juga sempat menyebut ancaman pencopotan terhadap menteri pejabat dan kalangan birokrat. Ancaman ini ditegaskan Jokowi terkait keseriusan jajaran pemerintah pada pencapaian tujuan pembangunan. #Birokrat #PelantikanPresiden #JokoWidodo
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati untuk Susun Kabinet, Politikus PDI-P: Itu Hak Prerogatif Pak Prabowo

Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati untuk Susun Kabinet, Politikus PDI-P: Itu Hak Prerogatif Pak Prabowo

Nasional
LPAI Harap Pemerintah Langsung Blokir 'Game Online' Bermuatan Kekerasan

LPAI Harap Pemerintah Langsung Blokir "Game Online" Bermuatan Kekerasan

Nasional
MBKM Bantu Satuan Pendidikan Kementerian KP Hasilkan Teknologi Terapan Perikanan

MBKM Bantu Satuan Pendidikan Kementerian KP Hasilkan Teknologi Terapan Perikanan

Nasional
PAN Siapkan Eko Patrio Jadi Menteri di Kabinet Prabowo-Gibran

PAN Siapkan Eko Patrio Jadi Menteri di Kabinet Prabowo-Gibran

Nasional
Usai Dihujat Karena Foto Starbucks, Zita Anjani Kampanye Dukung Palestina di CFD

Usai Dihujat Karena Foto Starbucks, Zita Anjani Kampanye Dukung Palestina di CFD

Nasional
Kemenag: Jangan Tertipu Tawaran Berangkat dengan Visa Non Haji

Kemenag: Jangan Tertipu Tawaran Berangkat dengan Visa Non Haji

Nasional
'Presidential Club' Dinilai Bakal Tumpang Tindih dengan Wantimpres dan KSP

"Presidential Club" Dinilai Bakal Tumpang Tindih dengan Wantimpres dan KSP

Nasional
Soal Presidential Club, Pengamat: Jokowi Masuk Daftar Tokoh yang Mungkin Tidak Akan Disapa Megawati

Soal Presidential Club, Pengamat: Jokowi Masuk Daftar Tokoh yang Mungkin Tidak Akan Disapa Megawati

Nasional
Gaya Politik Baru: 'Presidential Club'

Gaya Politik Baru: "Presidential Club"

Nasional
Kemenag Rilis Jadwal Keberangkatan Jemaah Haji, 22 Kloter Terbang 12 Mei 2024

Kemenag Rilis Jadwal Keberangkatan Jemaah Haji, 22 Kloter Terbang 12 Mei 2024

Nasional
Luhut Minta Orang 'Toxic' Tak Masuk Pemerintahan, Zulhas: Prabowo Infonya Lengkap

Luhut Minta Orang "Toxic" Tak Masuk Pemerintahan, Zulhas: Prabowo Infonya Lengkap

Nasional
PDI-P Yakin Komunikasi Prabowo dan Mega Lancar Tanpa Lewat 'Presidential Club'

PDI-P Yakin Komunikasi Prabowo dan Mega Lancar Tanpa Lewat "Presidential Club"

Nasional
Zulhas: Semua Mantan Presiden Harus Bersatu, Apalah Artinya Sakit Hati?

Zulhas: Semua Mantan Presiden Harus Bersatu, Apalah Artinya Sakit Hati?

Nasional
Soal 'Presidential Club', Yusril: Yang Tidak Mau Datang, Enggak Apa-apa

Soal "Presidential Club", Yusril: Yang Tidak Mau Datang, Enggak Apa-apa

Nasional
Soal Presidential Club, Prabowo Diragukan Bisa Didikte Presiden Terdahulu

Soal Presidential Club, Prabowo Diragukan Bisa Didikte Presiden Terdahulu

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com