Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Menteri dari Parpol Dinilai Persulit Jokowi Ambil Kebijakan Pro Rakyat

Kompas.com - 18/10/2019, 10:16 WIB
Christoforus Ristianto,
Fabian Januarius Kuwado

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Pendiri lembaga Kedai Kopi Hendri Satrio mengingatkan, Presiden Joko Widodo dikhawatirkan sulit mengambil kebijakan yang berpihak pada rakyat apabila formasi menteri pada Kabinet Kerja Jilid II lebih banyak diisi kalangan partai politik.

"Kabinet yang terlalu berat pada kader-kader parpol pendukung dikhawatirkan bisa membuat Presiden Jokowi makin sulit mengambil keputusan yang berpihak kepada rakyat," ujar Hendri ketika dihubungi, Jumat (18/10/2019).

"Apalagi koalisi pendukung pemerintahan yang terlalu gemuk dengan ditambahnya partai lain di luar koalisi saat ini," lanjut dia.

Baca juga: Harapan RK Terhadap Kabinet Baru Jokowi: Ekonomi Melompat, Sosial Politik Kondusif

Untuk itu, menurut Hendri, Jokowi perlu mengatur prioritas pada periode kedua pemerintahanya guna mewujudkan janji-janji dan programnya saat kampanye Pemilu 2019.

Pengajar Komunikasi Politik Universitas Paramadina ini menyarankan, apabila kabinet tidak terlalu berat pada kader-kader dari parpol, maka prioritas dan janji-janji Jokowi bisa lebih mudah terealisasi.

"Ujian pertama ada pada penentuan kabinet yang profesional, yang diisi orang-orang tanpa konflik kepentingan, sehingga prioritasnya betul-betul bekerja," sambung dia.

Bagi Hendri, Presiden Jokowi pada periode terakhirnya ini mempunyai kesempatan untuk menuntaskan program-program yang belum dilaksanakan pada periode sebelumnya.

Baca juga: Thomas Lembong: Kabinet Baru Bakal Langsung Lari...

Berdasarkan orientasi itu, lanjutnya, Jokowi bisa menentukan menteri-menteri yang sekiranya mampu membuat terobosan.

"Jika kabinet yang dihasilkan mampu membuat terobosan-terobosan itu, ditopang dengan kepemimpinan yang merakyat, maka kepercayaan masyarakat pada pemerintahan bisa meningkat juga," tuturnya.

Diketahui, Presiden Jokowi masih menutup rapat informasi mengenai siapa saja yang akan mengisi Kabinet Kerja Jilid 2 untuk periode 2019-2024.

Menjelang pelantikan serta finalisasi pembentukan kabinet, Jokowi sudah bertemu tiga ketua umum parpol yang menjadi rivalnya di pilpres lalu.

Baca juga: Soal Kabinet Kerja Jilid 2, Ini 4 Kriteria Menteri Jokowi...

Ketiganya, yakni Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono, Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto, dan Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan.

Jokowi mengakui ketiga pertemuan yang digelar terpisah di Istana itu membahas soal peluang ketiga partai untuk berkoalisi dan masuk kabinet Jokowi-Ma'ruf. 

 

Kompas TV Jelang akhir massa tugasnya menteri perhubungan Budi Karya Sumadi, hari ini (17/10) bertemu Presiden Joko Widodo. Budi Karya Sumadi enggan menanggapi peluangnya apakah akan masuk kembali dalam kabinet mendatang atau tidak. Presiden terpilih Joko Widodo kembali melemparkan teka-teki kepada publik terkait susunan kabiner kerja jilid II.<br /> Melalui akun media sosialnya, Joko Widodo meminta masyarakat bersabar, karena susunan kabinet akan diumumkan sebentar lagi.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Cuaca di Arab Saudi 40 Derajat, Jemaah Haji Diminta Jaga Kesehatan

Cuaca di Arab Saudi 40 Derajat, Jemaah Haji Diminta Jaga Kesehatan

Nasional
 Saksi Ungkap Direktorat di Kementan Wajib Patungan untuk Kebutuhan SYL

Saksi Ungkap Direktorat di Kementan Wajib Patungan untuk Kebutuhan SYL

Nasional
Pertamina Patra Niaga Akan Tetap Salurkan Pertalite sesuai Penugasan Pemerintah

Pertamina Patra Niaga Akan Tetap Salurkan Pertalite sesuai Penugasan Pemerintah

Nasional
Menteri KKP Targetkan Tambak di Karawang Hasilkan 10.000 Ikan Nila Salin Per Tahun

Menteri KKP Targetkan Tambak di Karawang Hasilkan 10.000 Ikan Nila Salin Per Tahun

Nasional
KPK Percaya Diri Gugatan Praperadilan Karutan Sendiri Ditolak Hakim

KPK Percaya Diri Gugatan Praperadilan Karutan Sendiri Ditolak Hakim

Nasional
Soal Kasus Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor, KPK Diminta Evaluasi Teknis OTT

Soal Kasus Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor, KPK Diminta Evaluasi Teknis OTT

Nasional
Kaesang Didorong Maju Pilkada Bekasi, Jokowi: Tanyakan PSI, itu Urusan Partai

Kaesang Didorong Maju Pilkada Bekasi, Jokowi: Tanyakan PSI, itu Urusan Partai

Nasional
Mahfud Khawatir Korupsi Makin Banyak jika Kementerian Bertambah

Mahfud Khawatir Korupsi Makin Banyak jika Kementerian Bertambah

Nasional
Persiapan Operasional Haji 2024, 437 Petugas Diterbangkan ke Arab Saudi

Persiapan Operasional Haji 2024, 437 Petugas Diterbangkan ke Arab Saudi

Nasional
Jokowi Tegaskan Jadwal Pilkada Tak Dimajukan, Tetap November 2024

Jokowi Tegaskan Jadwal Pilkada Tak Dimajukan, Tetap November 2024

Nasional
Setelah Geledah Kantornya, KPK Panggil Lagi Sekjen DPR Indra Iskandar

Setelah Geledah Kantornya, KPK Panggil Lagi Sekjen DPR Indra Iskandar

Nasional
Menteri KP: Lahan 'Idle' 78.000 Hektar di Pantura Bisa Produksi 4 Juta Ton Nila Salin Setiap Panen

Menteri KP: Lahan "Idle" 78.000 Hektar di Pantura Bisa Produksi 4 Juta Ton Nila Salin Setiap Panen

Nasional
Istana Sebut Pansel Capim KPK Diumumkan Mei ini

Istana Sebut Pansel Capim KPK Diumumkan Mei ini

Nasional
Deret 9 Kapal Perang Koarmada II yang Dikerahkan dalam Latihan Operasi Laut Gabungan

Deret 9 Kapal Perang Koarmada II yang Dikerahkan dalam Latihan Operasi Laut Gabungan

Nasional
Jumlah Kementerian sejak Era Gus Dur hingga Jokowi, Era Megawati Paling Ramping

Jumlah Kementerian sejak Era Gus Dur hingga Jokowi, Era Megawati Paling Ramping

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com