Menteri dari Parpol Dinilai Persulit Jokowi Ambil Kebijakan Pro Rakyat

Kompas.com - 18/10/2019, 10:16 WIB
Pengamat Politik Hendri Satrio berpendapat Mentan Amran menjalankan kebijakan pembangunan pertanian untuk kesejahteraan petani dan menggenjot hasil pertanian secara signifikan. Dok. Humas KementanPengamat Politik Hendri Satrio berpendapat Mentan Amran menjalankan kebijakan pembangunan pertanian untuk kesejahteraan petani dan menggenjot hasil pertanian secara signifikan.

JAKARTA, KOMPAS.com - Pendiri lembaga Kedai Kopi Hendri Satrio mengingatkan, Presiden Joko Widodo dikhawatirkan sulit mengambil kebijakan yang berpihak pada rakyat apabila formasi menteri pada Kabinet Kerja Jilid II lebih banyak diisi kalangan partai politik.

"Kabinet yang terlalu berat pada kader-kader parpol pendukung dikhawatirkan bisa membuat Presiden Jokowi makin sulit mengambil keputusan yang berpihak kepada rakyat," ujar Hendri ketika dihubungi, Jumat (18/10/2019).

"Apalagi koalisi pendukung pemerintahan yang terlalu gemuk dengan ditambahnya partai lain di luar koalisi saat ini," lanjut dia.

Baca juga: Harapan RK Terhadap Kabinet Baru Jokowi: Ekonomi Melompat, Sosial Politik Kondusif

Untuk itu, menurut Hendri, Jokowi perlu mengatur prioritas pada periode kedua pemerintahanya guna mewujudkan janji-janji dan programnya saat kampanye Pemilu 2019.

Pengajar Komunikasi Politik Universitas Paramadina ini menyarankan, apabila kabinet tidak terlalu berat pada kader-kader dari parpol, maka prioritas dan janji-janji Jokowi bisa lebih mudah terealisasi.

"Ujian pertama ada pada penentuan kabinet yang profesional, yang diisi orang-orang tanpa konflik kepentingan, sehingga prioritasnya betul-betul bekerja," sambung dia.

Bagi Hendri, Presiden Jokowi pada periode terakhirnya ini mempunyai kesempatan untuk menuntaskan program-program yang belum dilaksanakan pada periode sebelumnya.

Baca juga: Thomas Lembong: Kabinet Baru Bakal Langsung Lari...

Berdasarkan orientasi itu, lanjutnya, Jokowi bisa menentukan menteri-menteri yang sekiranya mampu membuat terobosan.

"Jika kabinet yang dihasilkan mampu membuat terobosan-terobosan itu, ditopang dengan kepemimpinan yang merakyat, maka kepercayaan masyarakat pada pemerintahan bisa meningkat juga," tuturnya.

Diketahui, Presiden Jokowi masih menutup rapat informasi mengenai siapa saja yang akan mengisi Kabinet Kerja Jilid 2 untuk periode 2019-2024.

Menjelang pelantikan serta finalisasi pembentukan kabinet, Jokowi sudah bertemu tiga ketua umum parpol yang menjadi rivalnya di pilpres lalu.

Baca juga: Soal Kabinet Kerja Jilid 2, Ini 4 Kriteria Menteri Jokowi...

Ketiganya, yakni Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono, Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto, dan Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan.

Jokowi mengakui ketiga pertemuan yang digelar terpisah di Istana itu membahas soal peluang ketiga partai untuk berkoalisi dan masuk kabinet Jokowi-Ma'ruf. 

 

Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Jelang New Normal, IDI: Tidak Ada Tawar Menawar Lagi...

Jelang New Normal, IDI: Tidak Ada Tawar Menawar Lagi...

Nasional
UPDATE: Tambah 13, WNI Sembuh Covid-19 di Luar Negeri Jadi 508 Orang

UPDATE: Tambah 13, WNI Sembuh Covid-19 di Luar Negeri Jadi 508 Orang

Nasional
UPDATE 30 Mei: 25.773 Kasus Covid-19, Pemetaan Wilayah Dilakukan...

UPDATE 30 Mei: 25.773 Kasus Covid-19, Pemetaan Wilayah Dilakukan...

Nasional
Antisipasi Covid-19, TNI Pakai Helm Pendeteksi Suhu Tubuh dari Jarak 10 Meter

Antisipasi Covid-19, TNI Pakai Helm Pendeteksi Suhu Tubuh dari Jarak 10 Meter

Nasional
Polri Siap Mengusut Teror terhadap Panitia Diskusi FH UGM

Polri Siap Mengusut Teror terhadap Panitia Diskusi FH UGM

Nasional
Mahfud MD Klaim New Normal Tak Diterapkan dengan Pendekatan Ekonomi Semata

Mahfud MD Klaim New Normal Tak Diterapkan dengan Pendekatan Ekonomi Semata

Nasional
Ruslan Buton Ditahan di Rutan Bareskrim selama 20 Hari

Ruslan Buton Ditahan di Rutan Bareskrim selama 20 Hari

Nasional
Zona Hijau, 102 Daerah Ini Boleh Berkegiatan Aman di Tengah Pandemi Covid-19

Zona Hijau, 102 Daerah Ini Boleh Berkegiatan Aman di Tengah Pandemi Covid-19

Nasional
 Mahfud MD Tak Persoalkan Diskusi soal Pemberhentian Presiden di UGM

Mahfud MD Tak Persoalkan Diskusi soal Pemberhentian Presiden di UGM

Nasional
Komnas HAM Kecam Teror terhadap Jurnalis dan Panitia Diskusi CLS UGM

Komnas HAM Kecam Teror terhadap Jurnalis dan Panitia Diskusi CLS UGM

Nasional
Terapkan New Normal, Kepala Daerah Wajib Libatkan IDI hingga Epidemiolog

Terapkan New Normal, Kepala Daerah Wajib Libatkan IDI hingga Epidemiolog

Nasional
Tenaga Medis dan Relawan 2,5 Bulan Berjuang Lawan Covid-19, Ketua Gugus Tugas: Terima Kasih

Tenaga Medis dan Relawan 2,5 Bulan Berjuang Lawan Covid-19, Ketua Gugus Tugas: Terima Kasih

Nasional
Gugus Tugas Ungkap 102 Daerah Bebas Covid-19 hingga 30 Mei, Ini Rinciannya...

Gugus Tugas Ungkap 102 Daerah Bebas Covid-19 hingga 30 Mei, Ini Rinciannya...

Nasional
Indikator Daerah Siap New Normal, Kasus Covid-19 Turun Lebih dari 50 Persen dalam 2 Minggu

Indikator Daerah Siap New Normal, Kasus Covid-19 Turun Lebih dari 50 Persen dalam 2 Minggu

Nasional
New Normal, Menag Terbitkan Aturan Rumah Ibadah Wajib Punya Surat Bebas Covid-19

New Normal, Menag Terbitkan Aturan Rumah Ibadah Wajib Punya Surat Bebas Covid-19

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X