Menteri dari Parpol Dinilai Persulit Jokowi Ambil Kebijakan Pro Rakyat

Kompas.com - 18/10/2019, 10:16 WIB
Pengamat Politik Hendri Satrio berpendapat Mentan Amran menjalankan kebijakan pembangunan pertanian untuk kesejahteraan petani dan menggenjot hasil pertanian secara signifikan. Dok. Humas KementanPengamat Politik Hendri Satrio berpendapat Mentan Amran menjalankan kebijakan pembangunan pertanian untuk kesejahteraan petani dan menggenjot hasil pertanian secara signifikan.

JAKARTA, KOMPAS.com - Pendiri lembaga Kedai Kopi Hendri Satrio mengingatkan, Presiden Joko Widodo dikhawatirkan sulit mengambil kebijakan yang berpihak pada rakyat apabila formasi menteri pada Kabinet Kerja Jilid II lebih banyak diisi kalangan partai politik.

"Kabinet yang terlalu berat pada kader-kader parpol pendukung dikhawatirkan bisa membuat Presiden Jokowi makin sulit mengambil keputusan yang berpihak kepada rakyat," ujar Hendri ketika dihubungi, Jumat (18/10/2019).

"Apalagi koalisi pendukung pemerintahan yang terlalu gemuk dengan ditambahnya partai lain di luar koalisi saat ini," lanjut dia.

Baca juga: Harapan RK Terhadap Kabinet Baru Jokowi: Ekonomi Melompat, Sosial Politik Kondusif

Untuk itu, menurut Hendri, Jokowi perlu mengatur prioritas pada periode kedua pemerintahanya guna mewujudkan janji-janji dan programnya saat kampanye Pemilu 2019.

Pengajar Komunikasi Politik Universitas Paramadina ini menyarankan, apabila kabinet tidak terlalu berat pada kader-kader dari parpol, maka prioritas dan janji-janji Jokowi bisa lebih mudah terealisasi.

"Ujian pertama ada pada penentuan kabinet yang profesional, yang diisi orang-orang tanpa konflik kepentingan, sehingga prioritasnya betul-betul bekerja," sambung dia.

Bagi Hendri, Presiden Jokowi pada periode terakhirnya ini mempunyai kesempatan untuk menuntaskan program-program yang belum dilaksanakan pada periode sebelumnya.

Baca juga: Thomas Lembong: Kabinet Baru Bakal Langsung Lari...

Berdasarkan orientasi itu, lanjutnya, Jokowi bisa menentukan menteri-menteri yang sekiranya mampu membuat terobosan.

"Jika kabinet yang dihasilkan mampu membuat terobosan-terobosan itu, ditopang dengan kepemimpinan yang merakyat, maka kepercayaan masyarakat pada pemerintahan bisa meningkat juga," tuturnya.

Diketahui, Presiden Jokowi masih menutup rapat informasi mengenai siapa saja yang akan mengisi Kabinet Kerja Jilid 2 untuk periode 2019-2024.

Menjelang pelantikan serta finalisasi pembentukan kabinet, Jokowi sudah bertemu tiga ketua umum parpol yang menjadi rivalnya di pilpres lalu.

Baca juga: Soal Kabinet Kerja Jilid 2, Ini 4 Kriteria Menteri Jokowi...

Ketiganya, yakni Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono, Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto, dan Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan.

Jokowi mengakui ketiga pertemuan yang digelar terpisah di Istana itu membahas soal peluang ketiga partai untuk berkoalisi dan masuk kabinet Jokowi-Ma'ruf. 

 

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Jajal Tol Terpanjang, Jokowi Tempuh 155 Km Kurang dari 2 Jam

Jajal Tol Terpanjang, Jokowi Tempuh 155 Km Kurang dari 2 Jam

Nasional
Tutup Gebyar Karya Pertiwi 2019, Panglima TNI Bicara Potensi Ekonomi Kreatif

Tutup Gebyar Karya Pertiwi 2019, Panglima TNI Bicara Potensi Ekonomi Kreatif

Nasional
Cegah Intoleransi, BPIP Minta Materi Keberagaman Diajarkan di Sekolah

Cegah Intoleransi, BPIP Minta Materi Keberagaman Diajarkan di Sekolah

Nasional
Soal Jiwasraya, Kejaksaan Agung Tunggu Hasil Perhitungan Kerugian Negara

Soal Jiwasraya, Kejaksaan Agung Tunggu Hasil Perhitungan Kerugian Negara

Nasional
Ibas Apresiasi Pemerintah yang Teruskan Pembangunan Era Presiden SBY

Ibas Apresiasi Pemerintah yang Teruskan Pembangunan Era Presiden SBY

Nasional
Usai Diperiksa KPK, Lukman Hakim Sebut Tak Etis Bawa Materi Hukum ke Ranah Publik

Usai Diperiksa KPK, Lukman Hakim Sebut Tak Etis Bawa Materi Hukum ke Ranah Publik

Nasional
Tak Diizinkan Menikah jika Belum Lulus Pembekalan akan Berlaku Bagi Semua Pasangan dan Agama

Tak Diizinkan Menikah jika Belum Lulus Pembekalan akan Berlaku Bagi Semua Pasangan dan Agama

Nasional
Polri Petakan Daerah Rawan Gangguan Keamanan Terkait Pilkada 2020

Polri Petakan Daerah Rawan Gangguan Keamanan Terkait Pilkada 2020

Nasional
Presiden PKS Tak Khawatir Kadernya Pindah ke Partai Gelora

Presiden PKS Tak Khawatir Kadernya Pindah ke Partai Gelora

Nasional
Kemendagri Luncurkan Mesin Cetak Dokumen Dukcapil Layaknya ATM

Kemendagri Luncurkan Mesin Cetak Dokumen Dukcapil Layaknya ATM

Nasional
Koordinasi Penanganan Terorisme di Bawah Komando Ma'ruf Amin

Koordinasi Penanganan Terorisme di Bawah Komando Ma'ruf Amin

Nasional
Wapres Sebut Radikalisme Perlu Ditangani Sejak Usia Dini, Hulu ke Hilir

Wapres Sebut Radikalisme Perlu Ditangani Sejak Usia Dini, Hulu ke Hilir

Nasional
Pasca-Bom Medan, Polda Metro Jaya Ingatkan SOP Masuk Markas Kepolisian

Pasca-Bom Medan, Polda Metro Jaya Ingatkan SOP Masuk Markas Kepolisian

Nasional
Presiden PKS: Sebagai Oposisi, Bukan Berarti Kami Akan Jatuhkan Pemerintah

Presiden PKS: Sebagai Oposisi, Bukan Berarti Kami Akan Jatuhkan Pemerintah

Nasional
KPK Ingatkan Pengusaha Lapor ke Aparat Bila Dimintai Uang oleh Pejabat

KPK Ingatkan Pengusaha Lapor ke Aparat Bila Dimintai Uang oleh Pejabat

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X