YLBHI: Tunjuk Wiranto Jadi Menteri, Jokowi Catat Sejarah Buruk HAM

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Bidang Advokasi Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Muhammad Isnur mengatakan, Presiden Joko Widodo telah mencatat sejarah buruk di bidang HAM karena menunjuk Wiranto sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan pada periode pertama pemerintahannya. 

Hal itu, menurut Isnur, mengurangi kepercayaan publik terhadap Jokowi.

"Ketika Pak Jokowi di Nawacita berjanji mengungkap pelanggaran HAM masa lalu, keluarga (korban) mulai percaya, masyarakat mulai percaya Pak Jokowi orang bersih," kata Isnur dalam sebuah diskusi di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Senin (14/10/2019).

"Tetapi ketika dia mengangkat Wiranto sebagai Menko Polhukam, itu satu catatan yang sangat buruk dalam sejarah HAM di Indonesia," ucap dia. 

Baca juga: Panitia Sediakan Kuliner Nusantara Gratis Saat Pelantikan Jokowi-Maruf

Isnur menyebut, Wiranto adalah seorang yang diduga melakukan pelanggaran HAM pada masa lalu.

Menurut dia, tidak akan mungkin seorang yang pernah melanggar HAM kemudian bisa mengungkap kasus pelanggaran HAM berat.

Selain itu, diangkatnya Jaksa Agung dari kalangan politisi, kata Isnur, juga semakin mengecilkan upaya pengungkapan kasus pelanggaran HAM.

"Bagaimana mungkin hukum yang harusnya netral, hukum yang harusnya tidak memihak kepada siapa pun, hukum yang tidak menjadi alat politik, diangkat dari orang kalangan parpol, dari Nasdem," ujar dia.

Ke depan, Isnur memprediksi isu HAM lagi-lagi tidak akan diperhatikan. Sebab, ia memprediksi Jokowi bakal berkoalisi dengan Prabowo Subianto pada pemerintahan keduanya. 

Baca juga: Panitia Sediakan Kuliner Nusantara Gratis Saat Pelantikan Jokowi-Maruf

Seperti yang diketahui, Prabowo pernah terlibat dalam kasus pelanggaran HAM 1998.

"Pertanyaannya, ketika dia (Jokowi) bersalaman, dia berkoalisi, bahkan bersahabat sangat mesra, bagaimana besok-besok? Bagaimana tuntutan korban penculikan di masa lalu menuntut Pak Prabowo dibawa ke pengadilan HAM?" kata Isnur.