Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Wapres Kalla: Kenapa Demonstrasi Jadi Besar? Karena Media...

Kompas.com - 09/10/2019, 22:49 WIB
Rakhmat Nur Hakim,
Fabian Januarius Kuwado

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Jusuf Kalla menilai media berperan penting dalam membesarkan skala sebuah demonstrasi.

Ia meyakini eskalasi demonstrasi dapat membesar lantaran media meliput dan menyiarkannya.

"Kalau jago demo kan selalu di Makassar. Mahasiswa itu apa saja didemokan. Saya bilang, kenapa coba (jadi besar)? Karena media," ujar Kalla dalam pembukan Rapat Pimpinan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) di Istana Wakil Presiden, Jakarta, Rabu (9/10/2019).

"Kadang anak mahasiswa itu katanya, kalau mau demo hari ini undang TV, janjian, jam berapa demo. Jam 10.00 WIB atau jam 13.00 WIB ditelepon keluarganya di kampung. Lihat nati saya akan demo. Begitu pulang (wartawan) TV, berhenti juga demonya," lanjut dia.

Baca juga: Anies: Media Massa Berutang Budi pada Pak Habibie...

Karena itu, Kalla meminta media massa di Indonesia bijak dalam meliput dan menyiarkan demonstrasi agar tak membesar dan akhirnya merugikan masyarakat di sekitarnya.

Kalla juga mengingatkan pemberitaan demonstrasi yang vulgar dan berkepanjangan akan menimbulkan efek meniru bagi yang menonton.

Karena itu, ia meminta media bisa meliput dan menyiarkan berita demonstrasi secara proporsional.

Saat ini, pemerintah tidak lagi bisa menyensor berita demonstrasi seperti pada zaman Orde Baru. Karena itu, ia meminta media bijak dalam menayangkannya.

Baca juga: Riset I2: 10 Menteri Terpegah dan Tervokal 2019 di Media Massa

"Kalau mau menghentikan demo yang merusak di Makassar, jangan meliput terlalu panjang, jangan ulas, jangan live dari Makassar sekian batu sudah dilempar. Aduh, itu akan tetap menjadi demo terus seperti itu," ujar Kalla.

"Jadi media itu harus mempunyai efek akibat. Kalau media diberi peringatan, itu karena bisa berakibat, bisa membahayakan persatuan bangsa, bisa membahayakan ketertiban. Jadi harus ada kesepakatan, apa yang tidak boleh dan yang membahayakan, seperti itu contohnya," lanjut dia. 

 

Kompas TV Pengacara Sekjen PA 212 Bernard Abdul Jabar, Mulia Lubis mengatakan penetapan tersangka pada kliennya dinilai terlalu prematur karena tidak memiliki alat bukti lengkap. Mulia Lubis juga menyatakan pihak kepolisian harus sekurang-kurangnya memiliki dua alat bukti untuk menetapkan Ustaz Bernad sebagai tersangka. #SekjenPA212 #BernardAbdulJabbar #Penganiayaan
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

LPAI Harap Pemerintah Langsung Blokir 'Game Online' Bermuatan Kekerasan

LPAI Harap Pemerintah Langsung Blokir "Game Online" Bermuatan Kekerasan

Nasional
MBKM Bantu Satuan Pendidikan Kementerian KP Hasilkan Teknologi Terapan Perikanan

MBKM Bantu Satuan Pendidikan Kementerian KP Hasilkan Teknologi Terapan Perikanan

Nasional
PAN Siapkan Eko Patrio Jadi Menteri di Kabinet Prabowo-Gibran

PAN Siapkan Eko Patrio Jadi Menteri di Kabinet Prabowo-Gibran

Nasional
Usai Dihujat Karena Foto Starbucks, Zita Anjani Kampanye Dukung Palestina di CFD

Usai Dihujat Karena Foto Starbucks, Zita Anjani Kampanye Dukung Palestina di CFD

Nasional
Kemenag: Jangan Tertipu Tawaran Berangkat dengan Visa Non Haji

Kemenag: Jangan Tertipu Tawaran Berangkat dengan Visa Non Haji

Nasional
'Presidential Club' Dinilai Bakal Tumpang Tindih dengan Wantimpres dan KSP

"Presidential Club" Dinilai Bakal Tumpang Tindih dengan Wantimpres dan KSP

Nasional
Soal Presidential Club, Pengamat: Jokowi Masuk Daftar Tokoh yang Mungkin Tidak Akan Disapa Megawati

Soal Presidential Club, Pengamat: Jokowi Masuk Daftar Tokoh yang Mungkin Tidak Akan Disapa Megawati

Nasional
Gaya Politik Baru: 'Presidential Club'

Gaya Politik Baru: "Presidential Club"

Nasional
Kemenag Rilis Jadwal Keberangkatan Jemaah Haji, 22 Kloter Terbang 12 Mei 2024

Kemenag Rilis Jadwal Keberangkatan Jemaah Haji, 22 Kloter Terbang 12 Mei 2024

Nasional
Luhut Minta Orang 'Toxic' Tak Masuk Pemerintahan, Zulhas: Prabowo Infonya Lengkap

Luhut Minta Orang "Toxic" Tak Masuk Pemerintahan, Zulhas: Prabowo Infonya Lengkap

Nasional
PDI-P Yakin Komunikasi Prabowo dan Mega Lancar Tanpa Lewat 'Presidential Club'

PDI-P Yakin Komunikasi Prabowo dan Mega Lancar Tanpa Lewat "Presidential Club"

Nasional
Zulhas: Semua Mantan Presiden Harus Bersatu, Apalah Artinya Sakit Hati?

Zulhas: Semua Mantan Presiden Harus Bersatu, Apalah Artinya Sakit Hati?

Nasional
Soal 'Presidential Club', Yusril: Yang Tidak Mau Datang, Enggak Apa-apa

Soal "Presidential Club", Yusril: Yang Tidak Mau Datang, Enggak Apa-apa

Nasional
Soal Presidential Club, Prabowo Diragukan Bisa Didikte Presiden Terdahulu

Soal Presidential Club, Prabowo Diragukan Bisa Didikte Presiden Terdahulu

Nasional
Soal 'Presidential Club', Golkar Yakin Prabowo Bisa Menyatukan para Presiden Terdahulu

Soal "Presidential Club", Golkar Yakin Prabowo Bisa Menyatukan para Presiden Terdahulu

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com