Wiranto Minta Maaf soal Pernyataan Pengungsi Gempa Ambon Jadi Beban Pemerintah

Kompas.com - 04/10/2019, 17:42 WIB
Menko Polhukam Wiranto memberikan keterangan pers di Kemenko Polhukam, Jakarta, Selasa (24/9/2019). Menko Polhukam Wiranto mengimbau kepada masyarakat utuk tidak lagi turun ke jalan memprotes Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) dan RUU Pemasyarakatan, RUU Pertanahan, dan RUU Minerba telah ditunda, hingga situasi di Papua dan kebakaran hutan dan lahan (karhutla). ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat/pd. ANTARA FOTO/M RISYAL HIDAYATMenko Polhukam Wiranto memberikan keterangan pers di Kemenko Polhukam, Jakarta, Selasa (24/9/2019). Menko Polhukam Wiranto mengimbau kepada masyarakat utuk tidak lagi turun ke jalan memprotes Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) dan RUU Pemasyarakatan, RUU Pertanahan, dan RUU Minerba telah ditunda, hingga situasi di Papua dan kebakaran hutan dan lahan (karhutla). ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat/pd.
|
Editor Krisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto meminta maaf kepada masyarakat Maluku atas pernyatannya yang menyebut pengungsi Ambon menjadi beban.

Padahal, menurut Wiranto, ia tak bermaksud menyebut pengungsi Ambon sebagai beban pemerintah. Namun demikian, ia tetap meminta maaf agar tak ada lagi pihak yang tersinggung.

"Dalam kesempatan ini saya sampaikan bahwa kalau ada ucapan, ada kalimat-kalimat yang saya sampaikan, apabila dirasa mengganggu perasaan masyarakat di Maluku atau terdampak atau katakanlah dianggap menyakiti hati dan sebagainya, itu pasti bukan karena saya sengaja," kata Wiranto di Gedung Kemenko Polhukam, Jakarta, Jumat (4/10/2019).

Baca juga: Wiranto: Saya Dituduh Penjahat HAM, tapi Pengadilan Tak Bisa Adili Saya

"Bukan karena saya sengaja untuk menyakiti hati atau menyinggung perasaan masyarakat Maluku. Tapi apabila ada yang tersinggung, ada yang sakit hati, secara resmi, tulus, saya minta dimaafkan," lanjut dia.

Wiranto menambahkan pemerintah telah memberikan perhatian penuh kepada para korban gempa di Maluku. Ia mengatakan, pemerintah melalui Kementerian Sosial telah mengirimkan bantuan logistik ke wilayah terdampak gempa.

Wiranto mengatakan, pemerintah telah mengirimkan pula generator dan tenda-tenda untuk kebutuhan rumah sakit di Maluku.

Warga korban gempa Maluku berada di tenda yang dibuat secara mandiri di Negeri Oma, Pulau Haruku, Maluku, Selasa (1/10/2019). Warga di kawasan tersebut menyatakan belum ada bantuan dari pemerintah pascagempa bumi magnitudo 6,8 SR yang mengguncang Pulau Ambon dan sekitarnya pada Kamis (26/9/2019). ANTARA FOTO/Baronda/wpa/aww.ANTARA FOTO/BARONDA Warga korban gempa Maluku berada di tenda yang dibuat secara mandiri di Negeri Oma, Pulau Haruku, Maluku, Selasa (1/10/2019). Warga di kawasan tersebut menyatakan belum ada bantuan dari pemerintah pascagempa bumi magnitudo 6,8 SR yang mengguncang Pulau Ambon dan sekitarnya pada Kamis (26/9/2019). ANTARA FOTO/Baronda/wpa/aww.
"Yang terpenting adalah sekarang kita fokus pada bagaimana kita berusaha untuk melakukan aksi-aksi untuk membantu saudara-saudara kita yang terdampak," ujar Wiranto.

"Dari laporan yang saya terima masih ada saudara kita yang terdampak, tinggal di hutan-hutan, karena takut terhadap adanya tsunami atau pun gempa bumi susulan yang lebih dahsyat. Tidak ada informasi itu sehingga kewajiban kita, pemerintah daerah untuk kita memberikan sosialisasi," lanjut dia.

Baca juga: Kritik Pedas Legislator Maluku dan Jawaban Wiranto soal Salah Paham

Diketahui, pada 30 September, Wiranto berharap pengungsi gempa Maluku tak terpengaruh hoaks adanya tsunami pascagempa di sana.

Wiranto menilai ketakutan tersebut membuat masyarakat terus mengungsi dan tak kembali ke rumah. Ia menilai hal tersebut menjadi beban pemerintah.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Mendagri: Indonesia Perlu Miliki Desain Besar Sektor Pertanian

Mendagri: Indonesia Perlu Miliki Desain Besar Sektor Pertanian

Nasional
Mahfud MD Diminta Desak Malaysia dan Filipina Implementasikan Kesepakatan Trilateral

Mahfud MD Diminta Desak Malaysia dan Filipina Implementasikan Kesepakatan Trilateral

Nasional
Firli Bahuri Sebut Pengembalian Jaksa KPK atas Permintaan Jaksa Agung

Firli Bahuri Sebut Pengembalian Jaksa KPK atas Permintaan Jaksa Agung

Nasional
Kejagung Tarik Jaksa KPK yang Tangani Kasus Dugaan Pelanggaran Etik Firli Bahuri

Kejagung Tarik Jaksa KPK yang Tangani Kasus Dugaan Pelanggaran Etik Firli Bahuri

Nasional
Wabah Virus Corona, Ketua MPR Minta Pemerintah Keluarkan 'Travel Warning' Ke China

Wabah Virus Corona, Ketua MPR Minta Pemerintah Keluarkan 'Travel Warning' Ke China

Nasional
KPK Kembalikan Sejumlah Jaksa ke Kejagung, Jubir Bantah Terkait Kasus

KPK Kembalikan Sejumlah Jaksa ke Kejagung, Jubir Bantah Terkait Kasus

Nasional
Komnas HAM Sarankan Kuasa Hukum Lutfi Laporkan Dugaan Penyiksaan secara Resmi

Komnas HAM Sarankan Kuasa Hukum Lutfi Laporkan Dugaan Penyiksaan secara Resmi

Nasional
Migrant Care Minta Pemerintah Berikan Materi Antiradikalisme ke Calon Buruh Migran

Migrant Care Minta Pemerintah Berikan Materi Antiradikalisme ke Calon Buruh Migran

Nasional
Ketua DPP Mengaku Tak Tahu soal Iklan Foto Lutfi Alfiandi Pegang Bendera Nasdem

Ketua DPP Mengaku Tak Tahu soal Iklan Foto Lutfi Alfiandi Pegang Bendera Nasdem

Nasional
Kasus Jiwasraya dan Asabri, SBY Sebut Tak Perlu Ada Gerakan Turunkan Jokowi

Kasus Jiwasraya dan Asabri, SBY Sebut Tak Perlu Ada Gerakan Turunkan Jokowi

Nasional
Cegah Penyebaran Virus Corona, Kemenkes Aktifkan 21 'Kapsul Evakuasi'

Cegah Penyebaran Virus Corona, Kemenkes Aktifkan 21 "Kapsul Evakuasi"

Nasional
Dilaporkan ICW ke KPK, Ini Respons Yasonna Laoly

Dilaporkan ICW ke KPK, Ini Respons Yasonna Laoly

Nasional
Komnas HAM Minta Pemerintah Tuntaskan Proses Hukum Tragedi Semanggi

Komnas HAM Minta Pemerintah Tuntaskan Proses Hukum Tragedi Semanggi

Nasional
Kejaksaan Agung Geledah 3 Kantor Terkait Kasus Korupsi Jiwasraya

Kejaksaan Agung Geledah 3 Kantor Terkait Kasus Korupsi Jiwasraya

Nasional
Direksi TVRI Heran Liga Inggris Jadi Alasan Dewas Pecat Helmy Yahya

Direksi TVRI Heran Liga Inggris Jadi Alasan Dewas Pecat Helmy Yahya

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X