Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Wiranto Minta Maaf soal Pernyataan Pengungsi Gempa Ambon Jadi Beban Pemerintah

Kompas.com - 04/10/2019, 17:42 WIB
Rakhmat Nur Hakim,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto meminta maaf kepada masyarakat Maluku atas pernyatannya yang menyebut pengungsi Ambon menjadi beban.

Padahal, menurut Wiranto, ia tak bermaksud menyebut pengungsi Ambon sebagai beban pemerintah. Namun demikian, ia tetap meminta maaf agar tak ada lagi pihak yang tersinggung.

"Dalam kesempatan ini saya sampaikan bahwa kalau ada ucapan, ada kalimat-kalimat yang saya sampaikan, apabila dirasa mengganggu perasaan masyarakat di Maluku atau terdampak atau katakanlah dianggap menyakiti hati dan sebagainya, itu pasti bukan karena saya sengaja," kata Wiranto di Gedung Kemenko Polhukam, Jakarta, Jumat (4/10/2019).

Baca juga: Wiranto: Saya Dituduh Penjahat HAM, tapi Pengadilan Tak Bisa Adili Saya

"Bukan karena saya sengaja untuk menyakiti hati atau menyinggung perasaan masyarakat Maluku. Tapi apabila ada yang tersinggung, ada yang sakit hati, secara resmi, tulus, saya minta dimaafkan," lanjut dia.

Wiranto menambahkan pemerintah telah memberikan perhatian penuh kepada para korban gempa di Maluku. Ia mengatakan, pemerintah melalui Kementerian Sosial telah mengirimkan bantuan logistik ke wilayah terdampak gempa.

Wiranto mengatakan, pemerintah telah mengirimkan pula generator dan tenda-tenda untuk kebutuhan rumah sakit di Maluku.

Warga korban gempa Maluku berada di tenda yang dibuat secara mandiri di Negeri Oma, Pulau Haruku, Maluku, Selasa (1/10/2019). Warga di kawasan tersebut menyatakan belum ada bantuan dari pemerintah pascagempa bumi magnitudo 6,8 SR yang mengguncang Pulau Ambon dan sekitarnya pada Kamis (26/9/2019). ANTARA FOTO/Baronda/wpa/aww.ANTARA FOTO/BARONDA Warga korban gempa Maluku berada di tenda yang dibuat secara mandiri di Negeri Oma, Pulau Haruku, Maluku, Selasa (1/10/2019). Warga di kawasan tersebut menyatakan belum ada bantuan dari pemerintah pascagempa bumi magnitudo 6,8 SR yang mengguncang Pulau Ambon dan sekitarnya pada Kamis (26/9/2019). ANTARA FOTO/Baronda/wpa/aww.
"Yang terpenting adalah sekarang kita fokus pada bagaimana kita berusaha untuk melakukan aksi-aksi untuk membantu saudara-saudara kita yang terdampak," ujar Wiranto.

"Dari laporan yang saya terima masih ada saudara kita yang terdampak, tinggal di hutan-hutan, karena takut terhadap adanya tsunami atau pun gempa bumi susulan yang lebih dahsyat. Tidak ada informasi itu sehingga kewajiban kita, pemerintah daerah untuk kita memberikan sosialisasi," lanjut dia.

Baca juga: Kritik Pedas Legislator Maluku dan Jawaban Wiranto soal Salah Paham

Diketahui, pada 30 September, Wiranto berharap pengungsi gempa Maluku tak terpengaruh hoaks adanya tsunami pascagempa di sana.

Wiranto menilai ketakutan tersebut membuat masyarakat terus mengungsi dan tak kembali ke rumah. Ia menilai hal tersebut menjadi beban pemerintah.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

JK: Pelanggar UU Lebih Tidak Boleh Masuk Pemerintahan Ketimbang Orang 'Toxic'

JK: Pelanggar UU Lebih Tidak Boleh Masuk Pemerintahan Ketimbang Orang "Toxic"

Nasional
Tanggapi Luhut soal Orang 'Toxic', Anies: Saya Hindari Diksi Merendahkan atas Perbedaan Pandangan

Tanggapi Luhut soal Orang "Toxic", Anies: Saya Hindari Diksi Merendahkan atas Perbedaan Pandangan

Nasional
Profil Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor, Dulu Antikorupsi, Kini Ditahan KPK

Profil Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor, Dulu Antikorupsi, Kini Ditahan KPK

Nasional
Buru WN Nigeria di Kasus Email Bisnis Palsu, Bareskrim Kirim 'Red Notice' ke Interpol

Buru WN Nigeria di Kasus Email Bisnis Palsu, Bareskrim Kirim "Red Notice" ke Interpol

Nasional
Sama Seperti Ganjar, Anies Berencana Berada di Luar Pemerintahan

Sama Seperti Ganjar, Anies Berencana Berada di Luar Pemerintahan

Nasional
Anggap 'Presidential Club' Prabowo Positif, Jusuf Kalla: di Seluruh Dunia Ada

Anggap "Presidential Club" Prabowo Positif, Jusuf Kalla: di Seluruh Dunia Ada

Nasional
Dituntut 1 Tahun Penjara Kasus Pencemaran Nama Ahmad Sahroni, Adam Deni Ajukan Keberatan

Dituntut 1 Tahun Penjara Kasus Pencemaran Nama Ahmad Sahroni, Adam Deni Ajukan Keberatan

Nasional
Anies Mengaku Belum Bicara Lebih Lanjut Terkait Pilkada DKI Jakarta dengan Surya Paloh

Anies Mengaku Belum Bicara Lebih Lanjut Terkait Pilkada DKI Jakarta dengan Surya Paloh

Nasional
KPK Tahan Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor

KPK Tahan Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor

Nasional
Prabowo Tak Perlu Paksakan Semua Presiden Terlibat 'Presidential Club'

Prabowo Tak Perlu Paksakan Semua Presiden Terlibat "Presidential Club"

Nasional
'Presidential Club' Prabowo Diprediksi Jadi Ajang Dialog dan Nostalgia

"Presidential Club" Prabowo Diprediksi Jadi Ajang Dialog dan Nostalgia

Nasional
Gus Muhdlor Kenakan Rompi Oranye 'Tahanan KPK' Usai Diperiksa 7 Jam, Tangan Diborgol

Gus Muhdlor Kenakan Rompi Oranye "Tahanan KPK" Usai Diperiksa 7 Jam, Tangan Diborgol

Nasional
Adam Deni Hanya Dituntut 1 Tahun Penjara, Jaksa: Sudah Bermaafan dengan Sahroni

Adam Deni Hanya Dituntut 1 Tahun Penjara, Jaksa: Sudah Bermaafan dengan Sahroni

Nasional
Ide 'Presidential Club' Prabowo Diprediksi Bakal Bersifat Informal

Ide "Presidential Club" Prabowo Diprediksi Bakal Bersifat Informal

Nasional
Prabowo Mau Bentuk 'Presidential Club', Ma'ruf Amin: Perlu Upaya Lebih Keras

Prabowo Mau Bentuk "Presidential Club", Ma'ruf Amin: Perlu Upaya Lebih Keras

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com