"Pak Jokowi, Jangan Hanya Dengar Politisi, Kepentingan Mereka Jangka Pendek..."

Kompas.com - 26/09/2019, 08:25 WIB
Presiden Joko Widodo (kanan) didampingi Mensesneg Pratikno, meninggalkan ruangan usai menyampaikan sikap tentang rencana pengesahan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) di Istana Bogor, Jawa Barat, Jumat (20/9/2019). Presiden meminta Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menunda pengesahan RKUHP dan mengkaji ulang sejumlah 14 pasal dalam RKUHP yang rencananya akan disahkan pada 24 September 2019. ANTARA FOTO/Puspa Perwitasari/ama. ANTARA FOTO/PUSPA PERWITASARIPresiden Joko Widodo (kanan) didampingi Mensesneg Pratikno, meninggalkan ruangan usai menyampaikan sikap tentang rencana pengesahan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) di Istana Bogor, Jawa Barat, Jumat (20/9/2019). Presiden meminta Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menunda pengesahan RKUHP dan mengkaji ulang sejumlah 14 pasal dalam RKUHP yang rencananya akan disahkan pada 24 September 2019. ANTARA FOTO/Puspa Perwitasari/ama.

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo didesak segera mengambil keputusan yang bijak atas berbagai desakan mahasiswa dan masyarakat terkait situasi politik dan keamanan saat ini.

Sosiolog dari Universitas Indonesia Imam Prasodjo mengatakan, keputusan yang ingin didengar masyarakat antara lain membatalkan pemberlakuan Undang-undang Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK) yang direvisi serta RUU Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RUU KUHP).

Terkait kedua RUU tersebut, Jokowi dianggap terlalu mengakomodir keinginan politisi dan kurang memasukkan unsur akademisi maupun para ahli di bidangnya.

Baca juga: Demo Mahasiswa Tolak UU KPK dan RKUHP Mendapat Dukungan DPRD Palopo

Jokowi diminta lebih bijak dengan membuat pertemuan dengan para tokoh bangsa untuk menyerap masukan dari mereka dalam menyikapi gejolak di masyarakat.

"Mudah mudahan dalam waktu dekat, saya sih mendorong untuk undang banyak tokoh  yang senior-senior, bicara lebih dingin. Jangan cuma hanya dengar para politisi yang punya kepentingan jangka pendek," ujar Imam kepada Kompas.com, Rabu (25/9/2019).

Imam mengatakan, DPR memang bertindak mewakili rakyat dan sedianya mengakomodasi apa yang diinginkan masyarakat.

Baca juga: Korban Mahasiswa Berjatuhan, Jokowi Tetap Tolak Cabut UU KPK

Namun, kali ini, apa yang diinginkan masyarakat dan apa yang diusulkan DPR sangat bertolak belakang.

RUU yang jadi polemik saat ini terlihat sarat konflik kepentingan.

Imam mempertanyakan mengapa Jokowi tak sejak awal membuat forum pertemuan dengan para tokoh bangsa untuk bertukar pikiran ketimbang menelan bulat-bulat usulan anggota dewan saat merumuskan RUU ini.

Semestinya, kata dia, Jokowi mendengar masukan dari orang yang lebih bijak dan dipercaya publik untuk beberapa RUU yang tengah digodok di DPR.

Baca juga: Penuhi Permintaan Mahasiswa, DPRD Sumbar Bersurat ke Presiden dan DPR Tolak UU KPK

Banyak tokoh yang dianggap kredibel soal itu, misalnya guru besar, aktivis, dan tokoh bangsa yang dipandang masyarakat.

Halaman:
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X