Penyebab kedua, kata Imam, mahasiswa memprotes pemerintah karena Jokowi seolah terkepung kekuatan oligarki partai.
Maka, mahasiswa beranggapan bahwa presiden harus mendengar langsung keinginan masyarakat, bukan hanya melalui perpanjangan tangan di DPR RI.
Sebab, menurut Imam, ada perbedaan pandangan masyarakat umum dengan anggota DPR yang semestinya menyalurkan aspirasi masyarakat.
"Ada semacam gap antara pandangan aspirasi yang mewakili masyarakat, dalam hal ini suaranya disalurkan oleh DPR, dengan aspirasi masyarakat langsung yang jumlahnya substansial," kata Imam.
Baca juga: Presiden Jokowi Tolak Tuntutan Mahasiswa untuk Cabut UU KPK
Menurut Imam, gerakan mahasiswa hari ini murni menyuarakan agar Presiden dan DPR tak main-main dengan regulasi yang tengah mereka bahas.
Pembahasan semestinya dilakukan dengan matang dan tak bisa digodok dalam waktu begitu singkat.
Sebab, implikasinya akan merugikan masyarakat dan membuat sistem berbangsa jadi bobrok.
"Banyak substansi yang perlu dibahas secara tuntas. Tapi kalau menghindar untuk melakukan itu secara hati-hati, maka yang muncul adalah public distrust. Itu bisa menggerogoti legitimasi," kata Imam.
"Jadi lebih baik responnya harus tepat," tutur dia.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.