Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Saat Mabes Polri Juga Kesulitan Berkomunikasi dengan Polisi di Papua

Kompas.com - 29/08/2019, 19:45 WIB
Devina Halim,
Fabian Januarius Kuwado

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Kebijakan pembatasan akses internet dan komunikasi di tanah Papua berimbas ke Polri.

Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigjen (Pol) Dedi Prasetyo mengatakan, Kepala Divisi Humas Polri Irjen (Pol) M. Iqbal bahkan kesulitan menghubungi kepolisian di Papua untuk mengetahui kondisi terbaru.

"Pak Kadiv masih coba berkomunikasi dengan teman-teman. Soalnya memang lagi kesulitan. Semua lagi ada kendala terkait masalah telekomunikasi," ujar Dedi di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Kamis (29/8/2019).

Baca juga: Fakta Lengkap Kerusuhan Jayapura, Pertokoan Dibakar hingga Situasi Mulai Kondusif

Namun, informasi terakhir yang berhasil dihimpun, terdapat sejumlah kerusakan fisik akibat rusuh itu.

Massa pengunjuk rasa sempat membakar beberapa gedung dan pertokoan di sepanjang Abepura, Entrop dan Jayapura. Selain itu, bangunan Kantor Telkomsel dan Pos Jayapura.

Dedi memastikan bahwa aparat keamanan berusaha maksimal menjaga situasi keamanan dan ketertiban di Jayapura.

"Namun demikian, beberapa properti masyarakat ada yang rusak, fasilitas publik ada yang terbakar. Namun demikian aparat TNI-Polri berusaha semaksimal mungkin mendinginkan situasi bersama tokoh masyarakat," ungkap dia.

Baca juga: Demo Jayapura Rusuh, Layanan Telkomsel di Papua Alami Gangguan

Dedi menambahkan, pola kerusuhan di Jayapura kini sama seperti di Deiyai, Papua, Rabu (28/8/2019) kemarin.

Massa perusuh diduga memprovokasi massa yang berunjuk rasa dengan damai.

"Ada unjuk rasa awalnya damai. Ada setting-an dari perusuh untuk memprovokasi massa damai tersebut dan melakukan tindakan anarkis. Ini lagi kita dalami semuanya," kata Dedi. 

 

Kompas TV Tri Susanti tersangka kasus dugaan rasisme terhadap mahasiswa asal Papua mengaku sudah menerima surat penetapan tersangka dari Polda Jawa Timur. Tri Susanti pun akan mengikuti dan mematuhi semua prosedur sesuai hukum yang berlaku. #Rasisme #TriSusanti #AsramaPapua
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati untuk Susun Kabinet, Politikus PDI-P: Itu Hak Prerogatif Pak Prabowo

Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati untuk Susun Kabinet, Politikus PDI-P: Itu Hak Prerogatif Pak Prabowo

Nasional
LPAI Harap Pemerintah Langsung Blokir 'Game Online' Bermuatan Kekerasan

LPAI Harap Pemerintah Langsung Blokir "Game Online" Bermuatan Kekerasan

Nasional
MBKM Bantu Satuan Pendidikan Kementerian KP Hasilkan Teknologi Terapan Perikanan

MBKM Bantu Satuan Pendidikan Kementerian KP Hasilkan Teknologi Terapan Perikanan

Nasional
PAN Siapkan Eko Patrio Jadi Menteri di Kabinet Prabowo-Gibran

PAN Siapkan Eko Patrio Jadi Menteri di Kabinet Prabowo-Gibran

Nasional
Usai Dihujat Karena Foto Starbucks, Zita Anjani Kampanye Dukung Palestina di CFD

Usai Dihujat Karena Foto Starbucks, Zita Anjani Kampanye Dukung Palestina di CFD

Nasional
Kemenag: Jangan Tertipu Tawaran Berangkat dengan Visa Non Haji

Kemenag: Jangan Tertipu Tawaran Berangkat dengan Visa Non Haji

Nasional
'Presidential Club' Dinilai Bakal Tumpang Tindih dengan Wantimpres dan KSP

"Presidential Club" Dinilai Bakal Tumpang Tindih dengan Wantimpres dan KSP

Nasional
Soal Presidential Club, Pengamat: Jokowi Masuk Daftar Tokoh yang Mungkin Tidak Akan Disapa Megawati

Soal Presidential Club, Pengamat: Jokowi Masuk Daftar Tokoh yang Mungkin Tidak Akan Disapa Megawati

Nasional
Gaya Politik Baru: 'Presidential Club'

Gaya Politik Baru: "Presidential Club"

Nasional
Kemenag Rilis Jadwal Keberangkatan Jemaah Haji, 22 Kloter Terbang 12 Mei 2024

Kemenag Rilis Jadwal Keberangkatan Jemaah Haji, 22 Kloter Terbang 12 Mei 2024

Nasional
Luhut Minta Orang 'Toxic' Tak Masuk Pemerintahan, Zulhas: Prabowo Infonya Lengkap

Luhut Minta Orang "Toxic" Tak Masuk Pemerintahan, Zulhas: Prabowo Infonya Lengkap

Nasional
PDI-P Yakin Komunikasi Prabowo dan Mega Lancar Tanpa Lewat 'Presidential Club'

PDI-P Yakin Komunikasi Prabowo dan Mega Lancar Tanpa Lewat "Presidential Club"

Nasional
Zulhas: Semua Mantan Presiden Harus Bersatu, Apalah Artinya Sakit Hati?

Zulhas: Semua Mantan Presiden Harus Bersatu, Apalah Artinya Sakit Hati?

Nasional
Soal 'Presidential Club', Yusril: Yang Tidak Mau Datang, Enggak Apa-apa

Soal "Presidential Club", Yusril: Yang Tidak Mau Datang, Enggak Apa-apa

Nasional
Soal Presidential Club, Prabowo Diragukan Bisa Didikte Presiden Terdahulu

Soal Presidential Club, Prabowo Diragukan Bisa Didikte Presiden Terdahulu

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com